Yo,i.
Saya sering mengamati jalannya politik di Indonesia tapi saya sangat banyak
menemukan kekecewaan. PDI Perjuangan bilang bahwa mereka adalah partai oposisi
dengan bipartisan. Tapi, itu hanya jadi slogan kosong ketika dalam pilkada DKI
mereka ikut koalisi Partai Demokrat dan Golkar, yang nyata-nyata partai utama
pembela SBY-JK. Begitu juga partai demokrat yang pada Pilpres putaran kedua
minta bantuan PKS untuk mendukung SBY, dan diiyakan oleh PKS. Pada pilkada ini
PD bersama koalisinya menganggap bahwa PKS adalah musuh ideologi. Inikan
merusak bangunan tatanan politik yang sehat dan mendidik. Rakyat disuguhi
kebingungan-kebingungan oleh sikap partai. Jika hipotesanya yang merekatkan PDI
Perjuangan, Demokrat dan Golkar dan koalisinya adalah money politics. Dan
setiap partai dikasih 40 milyar, maka total jumlah uang yang dikeluarkan untuk
lima koalisi partai adalah 200 milyar. kita anggap gajih gubernur 1 milyar 1
bulan. maka lima tahunnya adalah 60 milyar. Berarti dia rugi
120 milyar dan harus balik modal. Pertanyaannya adalah sempatkah sang gubernur
mengurus masalah rakyatnya ?
Surya,
"/\\/\\ o + u |_ z" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Sedih ya..
Kondisi ini sebetulnya sudah terjadi berulang-ulang. Dari kepemimpinan satu
lalu pindah ke pemimpin berikutnya. Masyarakat nampaknya tidak bisa mengambil
pelajaran masa kemarin untuk masa besok. Kita harusnya bisa melihat dan menilai
siapa sih Fauzi Bowo, Adang, Agum, Rano Karno.. Tidak sulit rasanya jika
masyarakat mau menilai dengan cara pandang yang lebih terbuka.
Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya POLITIK UANG,
keduanya itu kakak-beradik. Menggalang modal untuk berpolitik, lantas mengeruk
uang dengan politik. Dalam kondisi masyarakat yang saat ini tunduk kepada uang,
uang menjadi alat beli politik yang ampuh. Tidak ada itu konsep pemimpinan,
konsep pemberantasan kemiskinan, konsep pemerataan.. semua itu wacana bullshit.
Masyarakat miskin adalah tools politik yang ampuh, jika mereka hilang maka
hilang pula amunisi berpolitiknya. Ini adalah bentuk kotornya politik yang
tidak mengedepankan konsep bernegara dan berbangsa.
Pemilu lalu sudah pernah membuktikan bahwa RAKYAT punya suara yang paling kuat
dibanding suara partai. Jangan hilangkan kekuatan ini untuk pilkada DKI.
Indonesia masih similiar dengan Jakarta. Masyarakat Jakarta lah yang bisa
mengubah cara pandang politik nasional.
Jika pilkada DKI buruk, maka itu adalah cerminan politik Indonesia.. makin
gagal lah pembaharuan di negara ini.
Kita butuh seorang pemimpin kota ini yang tegas, berwibawa, dan pro kepada
pembaharuan. Ya ini memang jargon klise.. apa boleh buat kita sudah hidup
dengan kenyataan klise selama ini. Penegakan hukum yang klise, perekenomian
yang klise, pemimpin yang klise, begitupula dengan masyarakat yang hidup dalam
klise.. palsu.. munafik.. dan menindas.
Koq ya gak capek? hehehe..
Semoga warga kota Jakarta tidak BUTA atas apa yang dia lihat dan buta hati dari
apa yang dia rasakan. Jangan mau dikadalin sama partai. Partai tidak punya hak
untuk mengatur kita.. justru kita yang punya kekuatan mengatur partai.
Be smart!
Motulz
