Banyak masalah dengan sistem transportasi di Indonesia, dari dulu semasa Orba. Pada masa-masa Indonesia sedang "booming ekonominya" diakhir '70-an, pemerintah tidak menggiatkan dan mengucurkan APBN untuk transpot rakyat. Karena pada waktu itu semua pejabat menginginkan mobil-mobil mewah masuk ke Indonesia. Dengan begitu, maka ada uang 10% masuk kantong masing-masing, terutama anggota parlemen. Sewaktu monorail akan digiatkan di Jakarta, lagi-lagi parlemen membuat kesulitan bagi para kontraktor asing, karena bagaimana kontraktor asing mendanai uang untuk dikorupsi sebanyak 21 milyar rupiah, bagi sebagaian anggota parlemen? Ya lebih baik mundur, begitu pendapat kontraktor asing. Maka teronggoklah pembangunan monorail sampai saat ini. Siapa yang dirugikan, jika bukan rakyat lagi?
Sekarang sesudah terjebak dengan segala macam kemacetan-pun "KEBIJAKAN" yang diambil oleh anggota parlemen, masih kurang menguntungkan rakyat, tetapi lebih menguntungkan para "abdi rakyat". Coba kita lihat jika monorail akan benar-benar dibangun, masihkah para anggota parlemen meminta uang "jasa" untuk kelancaran pembangunan transport nyaman bagi rakyat luas? Semoga para pembuat kebijakan-kebijakan akan lebih cerdas cara pikirnya, bahwa mereka duduk di-parlemen adalah karena dipilih oleh rakyat. Jadi tugas-tugas ereka adalah mementingkan kelangsungan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bukan menyejahterakan diri mereka sendiri. Yuli --- Pada Kam, 29/7/10, herni sulastri <hern...@yahoo.com> menulis: Dari: herni sulastri <hern...@yahoo.com> Judul: Re: [Koran-Digital] Ahli ITB: Pemerintah Lemas Atasi Kemacetan Kepada: koran-digi...@googlegroups.com Tanggal: Kamis, 29 Juli, 2010, 5:00 AM Kalau sudah macet, barulah pusing..... Memang pemerintah kita ini terbiasa menunggu ........masalah kecil menjadi besar dahulu, barulah teriak2 cari solusi..... Seharusnya beberapa th yang lalu saat macet sudah parah, angka penjualan kendaraan bermotor meningkat, seharusnya Pemerintah sudah sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan, apakah dengan menaikkan pajak bagi kendaraan baru atau hal lainnya. Bukankah anggaran sudah dinaikkan untuk menggaji tenaga ahli? Apakah ahli2 yang dibayar negara tidak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki? Salam Herni From: Koran Digital <korandigi...@gmail.com> To: koran-digi...@googlegroups.com Sent: Thu, July 29, 2010 11:18:30 AM Subject: [Koran-Digital] Ahli ITB: Pemerintah Lemas Atasi Kemacetan Kamis, 29/07/2010 10:45 WIB Ahli ITB: Pemerintah Lemas Atasi Kemacetan Nurvita Indarini - detikNews Jakarta - Lemas dan kehilangan energi. Kesan itu terlihat pada pemerintah yang tengah disibukkan pada pembenahan masalah kemacetan Ibukota. Masalah klasik yang sudah sejak lama menjadi pekerjaan rumah pemerintah. "Saya lihat pemerintah sudah kehilangan energi. Lemas. Masalah transportasi ada di tangan Kementerian Perhubungan. Di situ ada udara, laut, darat. Semua ada masalah sendiri-sendiri. Dan saya lihat lalu lintas daratlah yang paling berantakan," ujar koordinator Railway & Transportation Resource Center Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) - ITB Harun Al Rasyid PhD dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (29/7/2010). Pemerintah yang kehabisan energi itu terlihat dari banyaknya proyek infrastruktur layanan transportasi yang mandek di tengah jalan. "Katanya mau bangun monorel dan kereta api ke Bandara, tapi sampai sekarang kan belum jadi juga," lanjut Harun. Dijelaskan Harun, sesuai amanah UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan semacam forum untuk menggodok rencana induk atau master plan penyelesaian problem kemacetan yang menggurita. Forum tersebut sekaligus juga mengawasi pelaksanaan program. "Jadi mau ke mana dan seperti apa dalam 15-20 tahun ke depan. Tidak hanya dibicarakan saat musim hujan atau panas saja. Di banyak negara lain ada juga forum serupa. Misalnya saja di Singapura ada Land Transport Authority," bebernya. Untuk mengatasi kemacetan, Harun setuju dengan pemberdayaan kereta api. Sebab kereta api sanggup mengangkut lebih banyak penumpang dibanding transportasi darat lainnya. "Kereta api harus diefektifkan dan diberdayakan, jangan sampai menjadi bangkai. Harus ada pembagian tugas dan koordinasi yang jelas antara pemerintah dan operator. Untuk mengatasi masalah transportasi ini sebaiknya dialokasikan dari pajak-pajak yang yang besar," tutup Harun. (nrl/nrl) http://us.detiknews.com/read/2010/07/29/104535/1409064/10/ahli-itb-pemerintah-lemas-atasi-kemacetan?991102605 -- "One Touch In BOX" To post : koran-digi...@googlegroups.com "Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun - Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu - Hindari ONE-LINER - POTONG EKOR EMAIL - DILARANG SARA - Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. - Berdiskusilah dengan baik dan bijak. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------ “Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan.” -- Otto Von Bismarck. "Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib. -- "One Touch In BOX" To post : koran-digi...@googlegroups.com "Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun - Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu - Hindari ONE-LINER - POTONG EKOR EMAIL - DILARANG SARA - Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. - Berdiskusilah dengan baik dan bijak. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------ “Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan.” -- Otto Von Bismarck. "Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib. [Non-text portions of this message have been removed]