Mohon maaf kalau yang lalu tulisan/pendapat saya dianggap provokatif. Memang sih setelah saya baca ulang, gaya bahasanya menimbulkan kesan tersebut. Di awal tulisan saya istilah "mohon ijin" atau "kecepatan berapa" itu maksudnya berguyon ria. Istilah "mohon ijin" kan biasa kita dengar di satuan pengamanan / kepolisian / militer. Istilah "kecepatan berapa" juga maksudnya berseloroh kok, tapi mungkin tidak pas ya? Kadang apa yang ditulis tidak sama dengan apa yang dimaksud. Sekali lagi maaf. Poin saya adalah kepentingan dan sudut pandang. Karena itu, saya pertama-tama perlu sampaikan bahwa beberapa tahun terakhir ini saya bekerja sebagai Business Development di salah satu grup perusahaan. Sebelumnya, sejak tahun 1992, saya bekerja sebagai reviewer/analis kredit di beberapa bank. Saat saya bekerja di sektor perbankan cenderung sebagai pemerhati risiko. Apalagi pihak otoritas, banyak menekankan azas prudential (kehati-hatian). Jadi kepentingan dan sudut pandang saya saat itu, kurang lebih bergerak di posisi ideal. Menganalisa dan mamantau dari jauh - dari Jakarta, padahal lokasi proyek di Kalimantan atau bahkan Papua. Tetapi saat ini - sebagai Business Development - saya berurusan langsung dengan sektor riil, lebih banyak di lapangan daripada di belakang meja. Itulah yang merubah kepentingan dan sudut pandang saya sekarang. Nah, kembali ke Lapt .., eh kembali ke "Juara Merusak Hutan". Saya perlu menyampaikan satu contoh data lapangan dan beberapa hal terkait. Tengok lokasi potensial di salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kabupaten ini merupakan salah satu hasil pemekaran. Naasnya ternyata, 84% wilayahnya "di-claim" sebagai Hutan Lindung (HL), padahal di lokasi itulah potensi mineralnya berlimpah. Hal ini mengakibatkan PAD Kabupaten tersebut relatif minim. Info lokasi HL tsb, agak telat diketahui. Sampai-sampai bangunan Kantor Bupati dan Pejabat daerah, sudah terlanjur dibangun berdiri di atas HL !! Sewaktu investor akan masuk ke daerah potensial tsb., hal ini menjadi hambatan. Padahal ijin untuk eksplorasi (penyelidikan) telah di-release oleh Pemda terkait. Untuk tahapan eksploitasi (penambangan), investor harus mendapat ijin dari Dephut di Jakarta. Pejabat Dephut terkait pun, tergugah untuk site visit. Di sanalah kenyataan didapati. Seorang geologist mengatakan bahwa, peta HL di Indonesia sebagian besar masih buatan orang Belanda dulu. Terutama untuk daerah-daerah terpencil di Kalimantan, Papua dan Sumatera. Rupanya geologist ini telah merambah banyak hutan di Indonesia.(Yang mungkin kebetulan adalah,) Area yang diplot sebagai HL, ternyata merupakan daerah yang secara ekonomi layak tambang. **) Hal ini kami alami juga di salah satu lokasi di Kalimantan Selatan. Kandungan batubara di lokasi tersebut sangat potensial, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menambang di HL, potensi tsb dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, bukan hanya ekonomi investor. Salah satu ketentuan Dephut mengisyaratkan adanya citra satelit. Citra satelit itulah yang kelak dijadikan patokan, karena arealnya luas. Konsultan bidang kehutanan mengatakan, bahwa citra satelit kita dapati dari NOAA / LANDSAT, yang notabene buatan luar negeri. Indonesia belum punya. Seorang konsultan mengatakan bahwa data software citra satelit tsb ternyata berupa peta berwarna-warni, yang bisa kita "klik" salah satu areanya dan bisa berubah dari hitam ke merah, atau merah ke hijau. Artinya luasan hutan yang rusak dan yang tidak, sangat mudah direkayasa. Satu-satunya pembuktian adalah datang langsung ke lokasi. Atas dasar inilah saya berpendapat bahwa metoda pengukuran rusaknya hutan, perlu dikaji lebih dalam oleh pihak-pihak yang kepentingannya berimbang. Hal ini sangat sulit dilakukan tanpa bantuan teknologi, yang kebetulan kita masih impor dari luar negeri..... Nah terus, bagaimana kondisi masyarakat di sekitar area potensial tersebut? Mereka mendukung! Pertengahan Maret 2007 saya berkunjung ke lokasi di Kab. Pasaman tadi. Mereka mengeluhkan kondisi ekonomi yang terus menurun, apa-apa mahal. Mereka terus berharap agar investor segera masuk. Dengan demikian jalan akses dan infrastruktur lainnya dapat digunakan dan seterusnya swakelola bersama masyarakat. Selama ini mereka terpencil dari kehidupan kota, bahkan dari jalan provinsi saja, harus masuk lebih dari 100 km. Beberapa waktu lalu, kita dengar bahwa kongres AS mengangkat kembali masalah Papua sebagai bagian NKRI. Saya kebetulan punya data sumberdaya alam di Papua, termasuk hutan dan kandungan mineral di sana. Atau yang sudah jelas, Proyek Freeport, ada emas ada tembaga. Tapi Freeport di bawah penguasaan negara lain, bukan Indonesia. Saya berpendapat bahwa kongres AS mempunyai kepentingan di Papua, baik sekarang maupun yang akan datang. Dan..., data mereka jauh lebih lengkap dari kita. Btw Mas Mulyadi, mungkin keterangan di atas bukan pencerahan. Hanya pengalaman dan curhat. Saya sependapat, bahwa soal kerusakan hutan sebenarnya adalah soal law enforcement aja. Pengusaha tambang/hutan yang benar, seharusnya melakukan reklamasi hutan. Hutan lindung yang telah di Pinjam Pakai, harus diganti 2 x lipat dengan hutan di lokasi lain. Minimal HL di satu kabupaten adalah 30%. Plus ketentuan lain yang berwawasan lingkungan. Itu semua harus dilaksanakan. Saya setuju dengan Mbak Wenny, ini adalah diskusi. Saya hanya berharap agar kita tidak selalu naif dan percaya terhadap suatu informasi. Kadang kita saru, mana kawan mana lawan. Lagian, saya lebih suka baca harian KOMPAS ditambah rutin "Majalah Tambang". Jadi pastinya kepentingan dan sudut pandang saya agak berbeda. Boleh kan...? Rgds / Tedy
To: [EMAIL PROTECTED]: [EMAIL PROTECTED]: Wed, 21 Mar 2007 14:50:10 +0000Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Juara Merusak Hutan - Negara Pelaku "Holocust" Ekologi Mbak Wenny, ada gunanya juga sih basa-basi minta ijin nya, karena menurut saya, isi tulisannya mas Tedy itu cukup provokativ. Masalah "kecepatan" yang dibicarakan disini kan bukan sedang ingin membandingkan Kwantitas kecepatan Yamahanya Rossi dengan Hondanya Gibernau, atau Ferrarinya Kimi dengan Mercedesnya Alonso. Melainkan jelas-jelas kecepatan F16 (peralatan pembabat hutan secara systematis) dengan Bajaj (parang petani pencari kayu bakar). Jadi, kalau tokh ada data yang akurat .. so what .. gitu lhooo !! Alias kaga ngaruh !! Ada Negara yang kawatir Indonesia akan maju berkat kekayaan alam nya sendiri ?? Saya orang sini, masih belon ngeliat tuh ada tanda-tanda negara ini akan maju .. yang ada malah, nenek nya aja akan dijual kalo ada yang mau beli, apalagi kekayaan alam yang notabene sebenarnya milik Negara, bukan milik nenek moyang pemegang kuasa !! Apalagi Negara-negara maju tersebut, tau betul kebobrokan pejabat kita. Mau dapet untung semilyar dari Indonesia, tinggal kasih seratus juta aja sama yang punya wewenang, udah jingkrak-jingkrak tuh. Mau dapet ijin ape juga dianterin kerumah. Gitu aja kok repot .. buat apa pake ngeplat-ngeplot segala .. wong jenis dan tahun buatan mobil yang lagi seliweran dijalan raya aja bisa dikenali dari gambar satelit kok !! Kembali ke masalah lingkungan, benar sekali keadaan sekarang sangat sangat gawat. Kebetulan saya merasakan sekali "perubahan" Jakarta dan sekitarnya kearah yang sangat memprihatinkan ini, sampe-sampe, pernah sekitar 20 tahunan yang lalu saya pertanyakan pada diri dan lingkungan dekat saya: bertanggung jawab kah kita, bila kita melahirkan anak ke bumi yang seperti ini ?? Harapan apa yang kita dapat berikan pada mereka ?? Kini .. kondisi yang lebih baik tidak saya lihat, dan jawaban dari pertanyaan diatas pun belum dapat memuaskan .. c'est la vie? Salam, Bodo---
