Ketika membaca headline "2030 RI Capai 5 Besar Dunia" di harian
Kompas saya langsung memelototkan mata. Dan karena melihat ada foto
Presiden SBY di bawahnya, saya menyangka ini adalah visi baru lagi
dari sang dari presiden. Karena itu saya langsung berkata dalam
hati, "Sebuah bangsa yang sudah hampir setahun tak kunjung bisa
menyelesaikan semburan lumpur, bermimpi mau menjadi 5 besar dunia?
Ini ocehan apa lagi?"
Ketika membaca lebih jauh, maka barulah saya faham bahwa ini adalah
visi dari Yayasan Indonesia Forum yang dimotori oleh konglomerat
Anthony Salim, Chairul Tanjung dsb. Tapi karena sebagai salah
seorang (dari mayoritas) rakyat Indonesia saya sudah pernah (dan
masih) hidup babak belur akibat ulah para konglomerat, maka (maaf)
wajar saja kalau saya langsung menjadi curiga terhadap setiap move
yang mereka lakukan.
Kata saya dalam hati: "Para pengemplang BLBI, anak emas dari
rezim 'trickle down effect' Suharto ini mau bikin apa lagi? Lalu
para ekonom di ISEI, di LIPI dan di beberapa universitas, yang
katanya ikut memotori Yayasan Indonesia Forum ini, koq belum kapok-
kapok juga sih? Koor mereka tentang 'memperbesar kue ekonomi dengan
ujung tombak memperbesar konglomerasi perusahaan' di bawah pimpinan
Sang Dirigen Suharto ternyata sumbang dan membuat negara nyaris
bangkrut..."
Tapi ketika membaca tanggapan Presiden SBY saya agak terhibur juga.
Presiden yang santun ini memang tidak apriori menertawakan mimpi
tersebut. Ia hanya mengatakan, "Mari kita rame-rame bermimpi atau
membuat visi..." (Dan saya berdoa kepada Tuhan moga-moda ia tidak
mengadopsi visi para konglomerat itu menjadi mimpi atau visinya
juga).
Sejak kita tidak lagi mengenal sistem "GBHN" dalam penyelenggaraan
hidup berbangsa dan bernegara, memang ada sekelompok orang yang
merasa bahwa bangsa ini agak kehilangan arah. Dan karena itu ada
suara-suara yang mengatakan agar kita kembali lagi menerapkan sistem
GBHN.
Saya menentang pemikiran seperti itu. GBHN yang dibuat oleh sebuah
parlemen yang sangat tidak demokratis adalah juga sebuah visi yang
konyol.
Visi sebuah negara dan bangsa sebaiknya dibuat oleh berbagai unit
dan elemen bangsa dan negara itu secara "rame-rame" dan tak perlu
diedit dan dikompilasi oleh siapa pun. Arah atau visi bersama akan
dihasilkan dari diskusi yang luas dan intens dari visi yang
ditawarkan berbagai unit dan elemen itu sendiri.
AS, Inggeris, Jerman dan banyak negara-negara besar dan demokratis
di dunia ini tak mengenal GBHN. Tapi sebagai bangsa dan negara
mereka tetap memiliki "sense of direction". Bagaimana hal itu bisa
terjadi? Semua menawarkan visinya (tentang negara dan bangsa dimana
dia berada) dan saling berdiskusi. Presiden Bush punya visi. Partai
Demokrat atau Republik punya visi. Masing-masing senator (sebagai
anggota partai) punya visi. MIT atau Universitas Harvard sebagai
institusi punya visi. Masing-masing profesor di institusi tersebut
punya visi. NASA punya visi. Astronot dan insinyur di NASA punya
visi. Angkatan Darat punya visi. Setiap prajurit di dalam matra
angkatan tersebut punya visi. Hasil pertukaran dan diskusi yang
terus-menerus dari berbagai visi itulah yang kemudian menjadi visi
atau arah bangsa.
Saya berharap hal yang sama berlaku di Indonesia. Disamping Anthony
Salim dkk yang bergabung di Yayasan Indonesia Forum, maka saya juga
ingin mendengar apa visi Muhammadiah, apa visi Din Syamsudin sebagai
anggota Muhammadiah, apa visi NU, apa visi Gus Dur sebagai anggota
NU, apa visi Angkatan Darat, apa visi Golkar, apa visi Yusuf Kalla,
apa visi KADIN, apa visi Bupati Bantul, apa visi Lurah Cempaka Putih
Timur, apa visi Fauzi Bowo (sebagai calon Gubernur DKI Jakarta), apa
visi HKBP, apa visi PGI, apa visi Akademi Jakarta, apa visi Goenawan
Mohamad (sebagai anggota Akademi Jakarta), apa visi isteri saya, apa
visi tukang ojek di depan rumah saya tentang bangsa dan negara
dimana ia berada.
Para konglomerat yang bergabung dalam Yayasan Indonesia Forum telah
menyampaikan visinya. Memang, kalau kita duduk di puncak pencakar
langit "Wisma Metropolitan" atau "Menara Trans-TV", kamar kita
ditutupi karpet yang tebal, dan penyejuk kamar berfungsi baik
(sehingga kita tidak perlu membuka jas), maka visi kita tentang
bangsa dan negara ini cenderung otimistis.
Tapi visi bupati di Sidoarjo (yang sebagian wilayahnya ditutupi
semburan lumpur yang tak kunjung henti) tentu akan lain lagi.
Demikian juga dengan visi seorang kepala sekolah SD atau Komandan
Koramil di Pulau Miangas (di ujung Sangir Talaud), visi seorang
mahasiswa perguruan tinggi swasta (yang perguruan tingginya hanya
diberi status terdaftar oleh Pemerintah), atau visi seorang uztad di
sebuah desa di Sukoharjo.
Ada pun visi saya tentang bangsa dan negara ini adalah: Saya
membayangkan Indonesia yang adil (dan kalau bisa, ya juga
sejahtera). Saya tidak perduli negara ini mau menjadi kekuatan
ekonomi nomor berapa di dunia. Tapi semua warganya harus bisa
memperoleh makan, pendidikan dan kesehatan yang paling elementer.
Tidak ada korupsi. Tidak perlu ada segelintir orang yang masuk
dalam "Daftar 500" Fortune atau Forbes kalau masih ada orang yang
bunuh diri karena tak sanggup menyekolahkan anaknya atau membiayai
perawatan isterinya di rumah sakit.
Saya juga membayangkan sungai yang airnya jernih dan hutan yang
hijau. Pada liburan hari raya orang duduk menggelar tikar dan
menyantap makanan yang sederhana tapi dalam suasana damai di pinggir
sungai atau hutan tersebut. (Bukan hanya melongok-longok sambil
menahan air liur di mall atau supermall yang wuah). Saya juga
membayangkan orang Indonesia yang tidak serta-merta tercerabut dari
akar tradisi dan budayanya, dan bisa berdamai dengan dirinya..."
Bagaimana visi anda?
Horas,
Mula Harahap
In [email protected], "Agus Hamonangan"
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/23/utama/3402466.htm
============================
Jakarta, Kompas - Indonesia pada abad ke-21 akan mampu menjadi negara
maju dan sejahtera. Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, produktif,
memiliki daya saing, serta mampu mengelola seluruh kekayaan alam dan
sumber daya lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka pendek,
menengah, dan jangka panjang.
"Saya punya keyakinan, 100 tahun ke depan kita bisa mewujudkan
cita-cita dan tujuan dalam Pembukaan UUD 1945. Mengapa kita perlu
yakin? Kalau lihat lintasan perjalanan sejarah kita, itu
memungkinkan. Jika kita ingin merekonstruksikan masa depan kita 100
tahun ke depan, mari kita lihat perjalanan bangsa 100 tahun ke
belakang. Dengan demikian, kita paham perjalanan panjang sejarah
untuk memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam mewujudkan cita-
cita," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (22/3).
Pernyataan Presiden Yudhoyono ini disampaikan menanggapi kerangka
dasar Visi Indonesia 2030 yang diluncurkan resmi di Istana Negara,
Jakarta. Kerangka dasar Visi Indonesia 2030 disampaikan Ketua Yayasan
Indonesia Forum Chairul Tanjung dalam acara yang dihadiri ratusan
undangan yang berlatar belakang beragam, mulai dari pemimpin lembaga
tinggi negara, menteri kabinet, pengusaha, pengamat, praktisi pers,
budayawan, dan kepala daerah.
Hanya kerangka
Visi Indonesia 2030, menurut Chairul, hanya kerangka dasar yang perlu
ditanggapi dan diberi masukan oleh berbagai elemen bangsa lainnya.
Visi Indonesia 2030 itu mempunyai empat pencapaian. Pertama,
Indonesia akan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan
tingkat pendapatan per kapita sebesar 18.000 dollar Amerika Serikat
(AS) per tahun. Ini berarti Indonesia berada di posisi setelah
China, India, AS, dan Uni Eropa.
"Kedua, tahun 2030, sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk daftar
500 perusahaan besar dunia. Ketiga, adanya pengelolaan alam yang
berkelanjutan dan keempat, terwujudnya kualitas hidup modern yang
merata," ujar Chairul.
Menurut Chairul, saat ini Indonesia berada pada kelompok negara
berpendapatan menengah ke bawah. Posisi ini akan bertahan hingga
tahun 2015. Setelah itu, Indonesia masuk sebagai negara berpendapatan
menengah ke atas. "Industrialisasi menjadi katalisator akumulasi
modal menuju negara maju dengan kontribusi terbesar dari sektor
jasa," paparnya.
Visi Indonesia 2030 mengasumsikan pencapaian itu terealisasi jika
pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62 persen, laju inflasi 4,95
persen, dan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12 persen per tahun.
Pada 2030, dengan jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa, produk
domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,1 triliun dollar AS.
Namun, untuk mewujudkan visi itu, Yayasan Indonesia Forum
mensyaratkan utama tercapainya tiga keharusan. Pertama, ekonomi
berbasis keseimbangan pasar terbuka dengan dukungan birokrasi yang
efektif. Kedua, adanya pembangunan berbasis sumber daya alam,
manusia, modal, serta teknologi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Ketiga, perekonomian yang terintegrasi dengan kawasan sekitar dan
global.
Untuk mencapai visi itu, menurut Chairul, harus ada sinergi tiga
kelompok, yaitu wirausaha, birokrasi, dan pekerja pula. "Sinergi ini
mengarah pada peningkatan daya saing global perekonomian Indonesia,"
ujarnya.
Sinergi itu, tambah Chairul, membutuhkan kontrak sosial baru sebagai
perwujudan komitmen bersama untuk maju. "Satu dimensi penting kontrak
sosial baru adalah kepastian hukum dan kepastian usaha. Untuk itu,
pemberantasan korupsi serta pembenahan sistem dan aparat penegak
hukum perlu dilanjutkan," tuturnya.
Yayasan Indonesia Forum merupakan organisasi yang dimotori Ikatan
Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan kajiannya dilakukan sejumlah
lembaga penelitian universitas di Indonesia dan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Menurut Presiden Yudhoyono, Visi Indonesia 2030 itu bisa saja
dianggap sebuah mimpi, tetapi jangan malu dengan mimpi itu. "Sebab,
bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menciptakan mimpi dan
mewujudkannya dalam realitas," ujar Presiden.
Presiden Yudhoyono menambahkan, Visi Indonesia 2030 merupakan wujud
kesadaran dan kepedulian anak bangsa untuk lebih memajukan dan
menyejahterakan seluruh rakyat. (har)
