Sekedar Penghayatan DPR JADUL sampai sekarang......
DPR JADUL: ramai-ramai dapat kendaraan roda empat, setahu saya dulu entah
tahun berapa ya dapat mobil Holden, kemudian di tahun 70-an dapat mobil VW
Kodok....sekarang kembali ke LAPTOP....
Itu yg ada diingatan saya..mudah2an ada rekan FPK yg punya rekaman sejarahnya
DPR dari kacamata "compensation and benefits" yg mereka dapatkan....
Yang beberapa hari ini juga mula terungkap, ternyata di tahun 2000-an awal
sudah ada anggota "Parlemen" yg mengaku dapat THR dari DKP.....ini baru yg
ketahuan dan ada yg ngaku...gimana dengan departemen2 yg lain...apalagi kalau
dilihat DKP tidak termasuk Departemen yg basah...kecuali memang basah bener
karena air laut (Kelautan)...coba misalnya Komisi yg dekat2 dengan Bulog dapat
apa? Mungkin THRnya beras atau gula atau minyak goreng fiktif.....Ditingkat
daerahpun sami mawon.....kalau sudah dekat2 lebaran ada komisi
kunjung-sana-kunjung sini...datangin perusahaan2 katanya memantau pelaksanaan
pemberian THR...dan jangan lupa mereka pun perlu THR....tolong dong??? Kita
kan juga mau lebaran......
Singkatnya yg ingin saya sampaikan ternyata, kapan saja, siapa saja
pemerintahnya, "Parlemen"nya anggotanya ya begitu itu,
kunjung-sana-kunjung-sini ujung-ujungnya THRlah, uang rapat lah...apa aja yg
bisa keluar duit dan dapat duit...duit rakyat...semetara rakyatnya nggak dapat
duit....
Lalu untuk apa kita punya Parlemen kalau kitalihat sejarahnya ya begitu
terus....apa manfaatnya kita rakyat memiliki mereka......tolong dong Tukul kan
udah punya Laptop, mudah2an Tukul juga mau jadi anggota milis FPK....
Bagaimana rekan2 FPK??
Salam
Kukuh Kumara
bierofjakarta <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Terimakasih atas penjelasan Bung Loekyh. Saya mempunyai kesimpulan
bahwa:
Kebanyakan(tidak semua)para anggota DPR RI akan menjadi baik
melakukan"aksi mengunci mulut" untuk tidak mengatakan ketidak
setujuan, walau hati nuraninya merasakan'ketololan' DPR RI dengan
adanya masalah"kembali ke Tukul Arwana, eh..kembali keLaptop."
Jadi, lebih baik kehilangan hati nurani dibandingkan kehilang
sandaran kursi made in senayan. Hehehehe!
Lantasan, kemana saja nih politikus muda yang vokal menolak
mendapatkan Tukul, eh Laptop. Yang saya dapati(membaca)hanya
politikus tua seperti Permadi dan ketua MPR RI saja.
Terima kasih sekali lagi atas penjelasan dari Bung Loekyh(barangkali
saja)sebagai suku anakdalam senayan. Hehehehe!
Tabik,
BVP.
--- In [email protected], "loekyh" <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:
>
> --- In [email protected], "bierofjakarta"
> <bierofjakarta@> wrote:
> >
> > Mengubah perilaku memang agak sulit apalagi jika merasa menjadi
> > anggota wali karena'kabaikan'partai.
>
> L: Mas bierofjakarta, lembaga DPR itu bukan satu manusia yang
> mempunyai prilaku tetap dan satu pola pikir, tetapi lembaga yang
> terdiri atas bermacam-macam manusia dg bermacam-macam prilaku dan
> ber-macam2 pola pikir. Jadi tak mungkin ada satu formula obat
manjur
> yang bisa mengubah berbagai prilaku dan pola pikir mereka
sekaligus.
> Hanya sistem dan tindakan hukum yang bersumber, dibuat oleh dan
> untuk rakyat lah yang bisa menertibkan (para wakil2) parpol yang
> cuma mikir2 bagaimana caranya bisa menghabiskan uang rakyat dg
> cara 'se-efisien' mungkin :-)
>
> > betul kiranya apa yang dikatakan Eros Djarot
> > mencari wali orang Indonesia digedung DPR/MPR
> > RI sulit sekali, yang ada adalah orang-orang dari Partai!
>
> L: Orang yang tak loyal ke parpol pasti ditendang atau jatuh
sendiri
> mas :-) karena tak ada satu parpol pun yang meliriknya, walaupun
> mendapat dukungan banyak konstituen independen :-) Jelas ada
sesuatu
> yang salah dalam sistem pemilihan anggota legislatif saat ini,
> sistem yang membuat setiap anggota parpol begitu tergantung pada
> parpol.
>
> Ternyata ketergantungan yang terlalu dalam pada parpol - bak
> ketergantungan pada narkotik - juga terjadi pada pejabat-pejabat
> yang mencalonkan diri untuk jabatan eksekutif di daerah dalam
> pilkada. Bukan hanya mereka baru bisa maju apabila didukung oleh
> (koalisi) parpol2, bahkan banyak cagub, cabub menyerahkan calon2
> pendampingnya (cawagub, cawabup, dsb) pada 'konstituen'-nya (=
> parpolnya) karena calon2 pilihan sendiri kalah suara dalam
> pemungutan di antara pengurus2 parpol yang mencalonkannya. IMO,
> mestinya memilih wagub atau wabup adalah hak gubernur terpilih.
>
> > Mencari-cari alasan yang mengada-ada dan diada-
> > adakan untuk dijadikan pembenaran adalah tidak
> > dibenarkan oleh hati nurani!
>
> L: Setuju, tetapi hati nurani tidak punya kekuatan hukum untuk
> melarangnya. Jadi lebih kongkrit kalau dibuat aturan hukum yang
> melarangnya.
>
> Salam
>
---------------------------------
We won't tell. Get more on shows you hate to love
(and love to hate): Yahoo! TV's Guilty Pleasures list.
[Non-text portions of this message have been removed]
