Saya sering tak habis pikir, sebenarnya mereka yang kita percayai untuk duduk di atas sana sebagai anggota DPR/DPRD manusia apa sih? Pemimpin atau anak buah? Pemikir atau kuli panggul? Orang yang punya integritas atau calo? Pejuang atau orang cari makan? Pejabat atau cecunguk?
Saya tiba pada pertanyaan-pertanyaan di atas karena akhir-akhir ini banyak sekali argumen (terutama dari anggota DPR) yang membuat saya jadi meragukan kwalitas mereka: 1. Kami memerlukan banyak studi banding agar kami cakap dalam melaksanakan tugas.... Rakyat memilih seseorang untuk duduk menjadi anggota DPR/DPRD didasarkan oleh asumsi bahwa mereka memang adalah orang yang cakap untuk jabatan tersebut. Dan masa jabatan itu pun sangat terbatas. (Hanya lima tahun). Terlalu mahal biaya yang harus ditanggung rakyat kalau ia masih harus "memoles" atau mengirim seorang anggota DPR/DPRD untuk studi banding. Lagipula, setelah memiliki keahlian tertentu, belum tentu seorang anggota DPR/DPRD akan menduduki jabatan yang sama pada periode lima tahun berikutnya. Kalau seseorang tidak lagi terpilih oleh rakyat untuk menjadi anggota DPR/DPRD maka ia harus menyingkir. Ia tidak bisa tetap gentayangan di kantor DPR/DPRD Bupati. Pendidikan (termasuk studi banding) hanya pantas diberikan kepada seseorang yang menduduki jabatan karir, karena untuk jangka waktu yang lama orang itu masih diharapkan menangani tugas dan tanggung jawab yang sama. Anggota DPR/DPRD bukan jabatan karir. Itu adalah jabatan politik. 2. Kami memerlukan gaji, uang transport, asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dsb. agar bisa melaksanakan tugas dengan baik.... Jabatan sebagai anggota DPR/DPRD bukanlah profesi. Itu adalah panggilan dan pelayanan. Adalah lucu kalau kita membanding-bandingkan gaji seorang anggota DPR/DPRD dengan gaji seorang pegawai negeri sipil eselon tertentu atau Dirut BUMN/BUMD. Boleh-boleh saja seorang anggota DPR/DPRD memperoleh imbalan yang lebih rendah daripada seorang pegawai negeri sipil eselon tertentu atau Dirut BUMN/BUMD. Tapi angota DPR/DPRD berhak memanggil pegawai negeri sipil eselon tertentu atau Dirut BUMN/BUMD. Dan sebaiknya tak usahlah struktur imbalan anggota DPR/DPRD itu dibuat dengan struktur "aneh-aneh" (uang komunikasi, uang kesehatan dsb). Cukuplah hanya ada uang kehormatan dan uang penggantian transport/konsumsi/akomodasi rapat dan tugas-tugas lainnya. 3. Kami memerlukan laptop agar bisa bekerja lebih baik..... Seorang anggota DPR/DPRD hanya perlu berpikir dan berbicara dengan baik dalam mengutarakan pikirannya. Ia tak perlu mencatat-catat. Ada "segudang" pegawai sekretariat DPR/DPRD yang siap melayani. Dan kalau seorang anggota DPR/DPRD (apalagi kalau umurnya sudah relatif lanjut) tak berminat atau tidak terbiasa memakai laptop, maka untuk apa memberinya laptop? 4. Kita memerlukan presiden yang (minimal) bergelar sarjana S-1..... Tak heran kalau dari kumpulan anak buah, pekerja kasar, calo, orang cari makan dan cecunguk, datang pikiran cupet seperti di atas. Tak usahlah pendidikan minimal dijadikan syarat bagi seorang pemimpin sekaliber presiden. Rakyat cukup cerdas untuk mengamati dan memilih siapa yang layak untuk dijadikannya sebagai presiden. Dan di dunia ini tak ada negara yang memberi syarat pendidikan minimal (S-1) bagi presidennya. Sama halnya seperti anggota DPR/DPRD, maka jabatan Presiden/Gubernur/Bupati bukanlah sebuah jabatan teknis dan membutuhkan keahlian khusus. Kwalitas yang dibutuhkan untuk jabatan-jabatan itu adalah kwalitas kepemimpinan, pemikiran, integritas, dan kejuangan. 5. Untuk bisa mengikuti pemilihan umum, maka partai harus memiliki deposit uang sekian miliar.... Astaga! Kita ini membicarakan partai politik atau membicarakan bank perkreditan rakyat? 6. Partai politik adalah pilar demokrasi. Karena itu adalah wajar kalau negara memberinya tunjangan uang, kantor dan fasilitas lainnya.... Ini omong-kosong apa lagi? Pers juga pilar demokrasi. Universitas juga pilar demokrasi. Rakyat yang mengikuti pemilihan umum dengan damai dan bertanggung-jawab juga pilar demokrasi. Akh, bagaimana masa depan sebuah bangsa dan negara, kalau kwalitas negarawan yang seharusnya dimiliki oleh para penyelenggara negara itu (terutama para anggota DPR/DPRD-nya), kini telah diredusir habis-habisan menjadi kwalitas tukang dan orang cari makan? Horas, Mula Harahap ____________________________________________________________________________________ Be a PS3 game guru. Get your game face on with the latest PS3 news and previews at Yahoo! Games. http://videogames.yahoo.com/platform?platform=120121
