He he he .. menarik juga nih cara berpikir yang begitu ringkes !! Tapi coba bila ada waktunya, renungkan pemikiran kasar yang mungkin agak "njlimet" ini: Kita adalah bagian dari masyarakat suatu NEGARA yang berlandaskan UUD, yang sudah tentu masing-masing mempunyai Hak dan Kewajiban. Salah satu HAK dari masyarakat yang turut menjalankan pemerintahan, adalah mengumpulkan dana dari setiap anggota masyarakat (termasuk dirinya) yang terwajibkan membayar, baik melalui NPWP pribadi, maupun pihak lain (postingan mas Putra sudah menjelaskan hal ini). Bersamaan dengan itu mereka (pemerintah) diWAJIBkan mengatur penggunaan dana terkumpul (baca: Uang Negara) dengan salah satu Kriteria tertingginya adalah, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat seluas-luasnya. Kita yang menamakan diri rakyat kecil (lebih dari 90% lho!) berHAK merasakan kesejahteraan dimaksud (bukan dengan dibagi-bagikan duit), dan berkeWAJIBan (minimal) bersikap kritis secara positif terhadap rencana, maupun pelaksanaan dari kebijakan yang akan, maupun sedang dijalankan. Sedangkan faktanya di Negara kita sekarang, jauh lebih dari separuh rakyat kecil kita, tidak/belum mau dan atau tidak/belum mampu mewujudkan kewajiban minimalnya itu. Oleh karena itu, kita tiap hari masih disuguhi "dagelan", karena mayoritas rakyatnya memang masih bisa dan mungkin seneng "didagelin" (tau bener apa engga tuh istilah?) Nah sekarang kalo kita mau kembali ke laptop, itu sih menurut saya boleh-boleh aja, tapi .. apabila diseantero republik kita tidak ada lagi gedung sekolah yang dikit lagi ambruk, menyusul yang udah keburu ambruk. Atau contoh lain, yang makan nasi aking, yang puasa karena beras mahal, yang mati karena ngga punya duit untuk berobat, atau yang belon mati tapi menderita hydrocepalus digubug reotnya. Wah buanyak lagi .. yang kalo dibandingkan dengan ngomongin laptop, saya jadi merasa amat sangat luar biasa dungu dan tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi saya mohon, jangan membayangkan Agung laksono muter ke gubug-gubug orang miskin ngumpulin duit buat beli laptop. Walau saya pribadi lebih setuju itu, sebab kita pasti ngga sempat diskusi kayak gini, dia udah keburu babak-belur dikemplangi orang buanyak. Salam, Bodo
--- In [email protected], "cahyadi_juananda" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Justru itu yang saya pertanyakan Bang, dana itu kan tidak diambil > dari rakyat kecil seperti saya contohnya, tapi diambil dari orang > kaya raya, menurut saya ya lebih baik biarin saja, toh jika TIDAK > DIBELIKAN laptop, toh juga TIDAK MUNGKIN DIBAGIKAN ke kita-kita ini > kok, ya tidak? > > Jadi istilahnya biarlah uang setan itu dimakan jin....hehehehe > > salam > cahyadi > > > --- In [email protected], "bodo_kerlchen" > <bodo_kerlchen@> wrote: > > > > Hallo Bang junior, > > Maaf celetukan saya, Jawaban dari pertanyaan anda: "TIDAK SALAH". > > Segala macam PP atau BB yang disebutkan itu tentu dipungut dari > > warga yang WAJIB BAYAR, mau itu rakyat kecil, atau rakyat gede !! > > Yang penting, penggalangan dana tersebut oleh Negara, bukan > > diperuntukkan buat hal-hal yang BULLSHIT, melainkan untuk > > kepentingan masyarakat seluas-luasnya, yaitu rakyat kecil dan gede. > > Bahwa pembelian laptop buat mereka itu sesuatu yang, baik > > secara "fungsional" maupun "kepantasan", sangat tidak masuk akal > > sehat, sebenarnya mereka (pendukung) pun sadari itu, oleh karena > > itu, perhatikan argumentasi mereka, seperti seorang rekan kita > > pernah uraikan, yaitu "hitam putih", bahwa misalnya: "anggarannya > > sudah disetujui" .. dan tetek-bengek lainnya !! > > Salam, > > Bodo >
