Dear teman-teman milis,
  Kita memang bangsa yang tidak tahu malu, rakyat masih kelaparan tapi para 
wakilnya enak-enakan. Pertanyaan saya mengenai hal  ini adalah: berapa lama 
lagi para anggota dewan ini menjadi manja? Lima tahun terakhir ini berapa UU 
yang telah sampean buat untuk kesejahteraan rakyat? Jangan -jangan para anggota 
wakil rakyat ini memang KERE, maunya dilayani. Apakah laptop merupakan 
kebutuhan yang sangat urgent? kenapa tidak keluar uang sendiri. Keteladanan 
seperti apa yang telah para wakil rakyat ini berikan pada negeri ini? Saya 
mencintai negeri ini, dan saya tidak rela negeri ini dicabik-cabik penyakit 
keserakahan, aji mumpung dan sombong. Nampaknya RAHWANA telah kembali. Pesan 
saya teruskan saja dijalan kezaliman, dan ketidak adilan sampai nanti akhirnya 
ALLAH sendiri yang akan membersihkan ciptaanNya.

Maulana Raja Aisyana <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
          Kita seharusnya sudah mati rasa melihat ulah anggota DPR yang semakin 
hari semakin mengecewakan. Mulai kenaikan tunjangan, acara jalan-jalan keluar 
negeri yang tak pernah kelihatan hasilnya, sampai fasilitas laptop yang 
direkomendasikan oleh anggota DPR sendiri melalui Badan Urusan Rumah Tangga 
(BURT) DPR. BURT mungkin harus direkonstruksi, karena fungsinya selalu 
memikirkan peningkatan fasilitas fisik, bukan peningkatan nurani dan kepedulian 
anggota dewan. Konsekuensinya negara harus selalu menyediakan dana. Kalau 
tidak, mereka atas nama wakil rakyat akan “mengultimatum” eksekutif, dalam 
hal ini departemen keuangan. Dan siapa yang punya nyali berhadapan dengan 
kekuatan oligarki ini.
Setjen DPR sebagai pelaksana tentu dengan senang (atau beban?) hati akan 
melaksanakan rekomendasi BURT. Tender pengadaan laptop ini bisa saja terbebas 
dari korupsi kalau dilaksanakan secara transparan. Namun persoalan pengadaan 
laptop bukan persoalan kekhawatiran atas terjadinya korupsi semata. Lebih dari 
itu, proses ini mencerminkan matinya nurani DPR. 
Pembelian laptop yang menghabiskan Rp12 miliar lebih telah melecehkan rakyat 
yang diwakilinya yang masih bergulat dalam lapar. Logika DPR tak pernah 
berhasil menyentuh berapa uang negara yang harus habis untuk hal-hal yang remeh 
temeh ini. Mau dibawa kemana laptop-laptop itu. Apakah mau dibawa ke ruang 
sidang yang lebih sering tak terisi penuh. Apa mau dibawa pamer pada rakyat 
yang kelaparan. Dan pertanggungjawaban apa yang akan mereka berikan setelah 
memakai laptop nanti. Apakah kinerja mereka akan lebih baik. 
Entah nurani apa lagi yang harus ditumbuhkan pada anggota dewan kita ini. Kalau 
rakyat harus menangis atas ulah para wakilnya ini, mungkin sudah tak ada lagi 
air mata ini. Kalau pun mereka harus diboikot agar tidak dipilih lagi pada 
pemilu nanti, mereka punya uang sebagai pundi-pundi untuk membujuk masyarakat 
yang kelaparan. Masyarakat dibiarkan lapar agar mereka punya bahan pancingan 
untuk pemilu yang akan datang. Sekali lagi kita tak perlu heran apabila 
orientasi mereka bukan ke bawah (rakyat) tapi ke atas (kekuasaan).
Semakin miris rasanya mendengar penjelasan ketua DPR RI, Agung Laksono. 
Menurutnya karena masalah penyediaan laptop sudah disepakati dalam sidang 
paripurna dan dianggarkan dalam APBN, maka anggaran tersebut harus 
dipergunakan. Sejak kapan negeri ini mengajarkan untuk menganggap bahwa setiap 
keputusan harus dilaksanakan tanpa melihat konteksnya. Apakah beliau tidak 
tahu, UUD 1945 yang sudah 60 usianya masih bisa diamandemen. Sejak kapan 
keputusan mereka begitu sakral melebihi kitab suci, sehingga tidak bisa 
ditafsirkan lagi.
Kalau alasannya laptop tersebut dipinjamkan oleh negara, untuk apa negara 
meminjamkan mereka, sementara penggunaannya pasti tidak maksimal. Bayangkan 
mereka sibuk-sibuk belajar menggunakan laptop, sementara persoalan rakyat 
menumpuk dan perlu langkah konkret, bukan melalui laptop. Kecuali mereka merasa 
sedang memandu sebuah acara parodi seperti diperankan Tukul Arwana. 
Kalau alasannya laptop itu untuk para stafnya, ini sungguh langkah penghamburan 
(mubazir) karena di masing-masing ruangan anggota DPR sudah tersedia komputer. 
Di samping itu, kalaupun itu nantinya dikembalikan pada negara, untuk apa 
barang-barang bekas itu nantinya. Pasti anggota DPR berikutnya akan meminta 
yang baru. Mereka tidak akan memakai barang bekas karena programnya sudah 
ketinggalan. 
Seharusnya di tengah dana negara yang terbatas dan kemiskinan merajalela, para 
anggota dewan dapat menghemat anggarannya. Mungkin patut dicontoh apa yang 
dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa menghemat anggarannya 
sampai Rp100 miliar. Sebagaimana diketahui pada tahun 2005 Presiden menghemat 
anggarannya sebesar Rp40 miliar dan pada 2006 presiden menghemat Rp60 miliar, 
dan semuanya dikembalikan ke kas negara. Dan DPR, terus berpesta dengan uang 
negara tanpa peduli betapa pedih dan perihnya hati rakyat.
Sekali lagi, sekiranya masih ada nurani, keputusan membeli laptop dengan harga 
21 juta harus digagalkan. Kalau tidak, kita patut mengucapkan duka cita dan 
mengerek bendera setengah tiang atas matinya nurani anggota dewan. Bila ini 
yang terjadi, entah apalagi yang bisa dipertaruhkan dari para anggota dewan 
yang terhormat itu.

Raja 


---------------------------------
Lelah menerima spam? Surat Yahoo! mempunyai perlindungan terbaik terhadap spam. 
http://id.mail.yahoo.com/

[Non-text portions of this message have been removed]



         

                
---------------------------------
 Inbox full of unwanted email? Get leading protection and 1GB storage with All 
New Yahoo! Mail.

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke