Kalau Iran ingin menguasai teknologi pengayaan uranium kenapa harus ngotot, dan menjadi pembicaraan Negara Negara berkuasa polisi dunia. Iran baiknya secara elegan menghentikan proses pengayaan uranium lalu bekerja sama dengan IAEA. Kalau hanya dalam keadaan sekarang sebenarnya Iran tidak membutuhkan Proses Pengayaan Uranium, Kecuali memang ingin mengembangkan Bomb Nuklir.
Pengayaan Uranium dibutuhkan untuk Negara yang banyak mempunyai PLTN sehingga pasokan bahan baku PLTN tidak tergantung Negara lain, Iran tidak berada pada kondisi seperti itu. Jadi ada dua fungsi pengayaan uranium: 1. Tujuan damai untuk bahan bakar PLTN 2. Tujuan pembuatan Bom Nuklir Bisa dianalisa dengan sederhana kemana Iran akan mencapai tujuannya, apalagi tetap ngotot. Pakai cara Pakistan sebagai Negara Muslim besar bisa mengembangkan nuklir dengan tenang dan mereka sudah punya bom nuklir lagi. -----Original Message----- From: Satrio Arismunandar [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, March 26, 2007 5:59 PM To: jurnalisme; news Trans TV; Forum Kompas; AJI INDONESIA; ppiindia Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] RI Lakukan Blunder Besar - dengan Dukung Sanksi DK PBB terhadap Iran Sebagai wartawan yang dulu sering menulis tentang konflik Timur Tengah, saya pikir menarik mencermati sikap RI dalam mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB dukungan AS, yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Satrio Senin, 26 Maret 2007 16:11:00 Jakarta-RoL -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan, pemerintah telah melakukan 'blunder' besar karena mendukung perluasan sanksi terhadap Iran yang diputuskan Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (24/3). "Sikap Indonesia yang ikut menyetujui sanksi terhadap Iran adalah 'blunder' besar," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, di Jakarta, Senin (26/3). Akibat sikap itu, kata Hasyim , Indonesia akan dijauhi umat Islam dan bangsa lain. Bahkan, bukan tidak mungkin umat Islam Indonesia akan mengambil jarak dengan pemerintah. "Pemerintah harus bertanggungjawab atas sikapnya itu terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas muslim," kata doktor honoris causa bidang peradaban Islam itu. Hasyim mengaku kewalahan menerima protes keras dari tokoh dan ulama terkemuka dunia akibat sikap Indonesia yang mendukung resolusi 1747 DK PBB tersebut. "Saya kewalahan menerima kontak dari ulama-ulama terkemuka dunia yang mengungkapkan kekecewaan, kekesalan serta protes keras atas terlibatnya Indonesia dalam menyetujui sanksi PBB terhadap Iran karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, pelopor Non Blok dan ekponen penting OKI," katanya. Dengan demikian, kata Hasyim, reputasi Indonesia di kalangan negara berkembang dan negara Islam telah pupus. Indonesia mungkin mendapat pujian dari Amerika Serikat, namun bangsa Indonesia tidak akan menuai keuntungan apa-apa. "Paling Indonesia hanya dapat pujian kosong. Tidak akan ada hasil kongkret," kata pengasuh Pondok Pesantren Mahasiwa Al Hikam, Malang , Jawa Timur, tersebut. Seharusnya, kata Hasyim, elit politik Indonesia belajar dari sejarah pemimpin dunia yang ketika berkuasa menjadi pendukung AS namun tidak mendapat pembelaan negara adidaya itu ketika mengalami kejatuhan. "Marcos, Idi Amin, Duvalier, Nguven Van Theu adalah contohnya. Tak ada di antara mereka yang ditolong AS setelah jatuh. Mungkin saja Indonesia nanti juga demikian," katanya. NU konsisten Hasyim menegaskan, meski pemerintah Indonesia mendukung sanksi terhadap Iran , NU tetap konsisten mendukung Iran dan negara-negara lain di Timur Tengah yang menjadi korban ketidakadilan. "NU sikapnya jelas yaitu selalu memperkuat yang benar, bukan membenarkan yang kuat. NU melakukan gerakan moral, bukan gerakan kepentingan. Kita semua berdoa sukses untuk bangsa Iran , Irak dan Palestina dalam meraih haknya yang sah," katanya. Pada Sabtu lalu, DK PBB menjatuhkan sanksi bagi Iran melalui Resolusi 1747. Rancangan resolusi yang dirumuskan Inggris, Prancis, dan Jerman itu disepakati secara bulat oleh 15 negara anggota DK PBB, termasuk Indonesia . Resolusi itu memperluas sanksi atas Iran yang ditetapkan pada Desember 2006 dalam Resolusi 1737. Di antara isi Resolusi 1747 adalah larangan secara menyeluruh ekspor senjata Iran maupun pembatasan penjualan senjata ke Iran . DKB PBB juga membekukan aset milik 28 lembaga atau perorangan yang berhubungan dengan program nuklir dan rudal Iran . Iran juga dibatasi untuk memperoleh bantuan keuangan. DK PBB memberi batas waktu 60 hari setelah resolusi agar Iran menghentikan program nuklirnya. Jika diabaikan, DK bisa mengambil langkah yang lebih pantas berupa sanksi ekonomi, bukan militer. antara is
