Usaha menumpas perambahan hutan mengalami kegagalan karena sistem hukum yang impoten. Dua test case di Tanjung Puting dan di Papua ternyata menunjukkan kekebalan hukum para pelaku. Silahkan baca laporan lengkap di bawah (download PDF). Masak presiden dan menteri kehutanan kalah sama cukong kayu? (geleng-geleng kepala)
Dapatkan laporan lengkapnya di sini: Download ENG Version: http://www.telapak.org/download/EIA-Telapak%20report%202007-4%20(ENG).zip Download Indonesia Version: http://www.telapak.org/download/EIA%20forests%20report%202007-id.zip Press release: Raksasa Dasamuka: Kejahatan Kehutanan, Korupsi dan Ketidakadilan di Indonesia Telapak/EIA www.telapak.org Rabu, 28 Maret 2007 Kejahatan lingkungan dalam skala luar biasa terus terungkap di seluruh bumi Indonesia. Sejak akhir 1990-an, sumberdaya hutan negeri ini telah dijarah,sementara pemerintah seolah jadi penonton dipinggiran. Keuntungan besar diraup oleh segelintir cukong kayu yang berpengaruh, tanpa dapat disentuh oleh tangan hukum di Indonesia. Selama para otak kejahatan ini masih bebas berkeliaran menjalankan aksinya, krisis illegal logging di Indonesia akan terus berlanjut. Sejak tahun 2005, pemerintah telah mengambil tindakan terpuji untuk mengurangi illegal logging dan penyelundupan kayu. Akibatnya, pabrik-pabrik kayu di Indonesia dan pusat-pusat pengolahan seperti di Malaysia dan Cina tidak lagi mendapat pasokan kayu curian murah dari Indonesia sebanyak sebelumnya. Namun demikian, dampak penegakan hukum ini tetap saja dangkal meski bisa jadi pengaruhnya cukup luas. Kebanyakan yang ditangkap dalam operasi penegakan hukum ini adalah pekerja bawahan dalam rantai produksi kayu illegal, yaitu para penebang kayu di hutan, supir truk dan nakhoda kapal pengangkut kayu curian. Sementara para cukong kelas atas tetap bebas, dan aparat militer dan polisi yang melindunginya juga tidak pernah terjangkau hukum. Pada tahun 1999, Telapak/EIA mendokumentasikan pencurian sistematis kayu ramin—yang terkenal mahal—di Taman Nasional Tanjung Puting. Rentetan bukti mengarah pada keterlibatan perusahaan kayu Tanjung Lingga dan pemiliknya, Abdul Rasyid. Telapak/EIA menjadikan ini sebagai uji kasus (test case) keseriusan pemerintah Indonesia menangani kasus-kasus illegal logging dan membawa dalangnya ke pengadilan. Sejak itu pemerintah dengan berbagai departemen dan instansi terkaitnya seperti maju mundur menanganinya, dan ternyata hasil test case adalah gagal. Abdul Rasyid dan para petinggi Tanjung Lingga tidak pernah dituntut atas kejahatan lingkungan yang dilakukannya. Cerita yang sama juga terjadi di Papua, dimana terdapat hutan-alam-perawan terakhir di Asia-Pasiifik. Telapak/EIA mengungkap adanya penyelundupan kayu besar-besaran yang melibatkan aparat militer dan polisi di seantero Papua pada tahun 2005. Terungkapnya skandal ini mendorong pemerintah melakukan operasi besar-besaran operasi terbesar yang pernah ada di Indonesia untuk memerangi illegal logging. Secara dramatis, operasi ini berhasil mengurangi aliran kayu curian. Akan tetapi, 2 tahun sejak operasi ini digelar tak ada seorang pun yang seharusnya bertanggungjawab atas aktivitas illegal tersebut yang dihukum. Dari 186 nama tersangka yang disebut polisi, hanya 13 yang sudah dijatuhi hukuman, itu pun dengan masa hukuman paling lama 2 tahun. Maka, para cukong kayu skala besar pun lolos lagi. Analisis hasil temuan operasi penegakan hukum ini sebetulnya secara lugas menunjukkan kegagalan sistem hukum di Indonesia. Kerja keras aparat penegak hukum di lapangan menjadi sia-sia akibat kelemahan penyidikan polisi, tuntutan jaksa, sampai vonis pengadilan yang patut dipertanyakan. Kejahatan kehutanan di Indonesia melibatkan hubungan yang kompleks antar aktor, mulai dari cukong kayu, aparat militer dan polisi, pejabat pemerintah dan politisi yang korup, mafia peradilan, sampai sidikat penyelundupan internasional. Karena itulah, upaya presiden dan menteri kehutanan menangani persoalan illegal logging pantas diakui dan didukung. Akan tetapi, sepanjang sistem hukum gagal menjerat cukong dan aparat yang korup, upaya ini akan senantiasa gagal. Struktur jaringan kejahatan ini menyerupai raksasa bermuka atau berkepala banyak, seperti Dasamuka dalam cerita wayang. Jika satu kepalanya terpotong,kepala lain akan muncul. Selama ini petugas penegak hukum di lapangan hanya sekedar menangani persoalan yang kasat mata atau tampak dipermukaan saja. Jika akar persoalan dan dalangnya tidak dibasmi, ancaman terhadap kelestarian hutan Indonesia akan terus ada. Telapak/EIA Maret 2007 Related Articles Corruption still fueling logging disaster in Indonesia Posted: 28 Mar 2007 'One of the world's biggest environmental crimes' continues to unfold in Indonesia as efforts by the government to curb massive illegal logging are being severely undermined by a weak and corrupt justice system and the continued demand for cheap wood products, a new investigation as found. According to a joint report by the Environmental Investigation Agency (EIA) and Telapak corruption and collusion operate at all stages of the justice system, from the police and prosecutors to judges, ensuring that the main culprits behind illegal logging in Indonesia remain at liberty. The demand for cheap wood products is driving the illegal logging and overwhelming Indonesia's justice system, it says. For example, US customs data reveal that over two shipments of expressly illegal Indonesian logs and sawn timber entered US ports every day in 2006, worth almost US$14 million. Few convictions Illegal logging has cost Indonesia around US$4 billion a year since the beginning of the decade, and is responsible for around 2.8 million hectares of forests being lost annually - one of the world's worst deforestation rates. Despite such a huge crime taking place, there have only been a handful of successful prosecutions in the country. The report reveals how an unprecedented anti-illegal logging operation in Papua Province in March 2005 failed to snare the powerful timber barons and their protectors in the police and military. Although the operation identified 186 suspects, by January 2007 only 13 convictions had been secured and none of these were the ringleaders. Of 18 major cases which made it to trial, all the defendants were cleared by the courts. The report analyses the case of police officer Marthen Renouw, accused of corruption and money-laundering after payments of over US$100,000 were made to his account by individuals involved in illegal logging. Despite overwhelming evidence Renouw walked free. M Yayat Afianto of Telapak said: "The government has made some progress in combating illegal logging, but the results in terms of prosecution of the main culprits have been very poor. Without a strong deterrent the problem will get worse again as the timber barons realise they have nothing to fear." Timber barons Recent investigations by EIA/Telapak in Indonesia, Malaysia and China reveal that after a dramatic reduction in timber smuggling from Indonesia in 2005, illicit timber is flowing out of the country again in increasing amounts. EIA/Telapak have identified new smuggling routes and methods, suchas concealing stolen timber in shipping containers. The new report also exposes how notorious timber barons, such as Abdul Rasyid from Kalimantan and Ali Jambi from Sumatra have made a fortune from timber theft and have never been seriously investigated. Julian Newman of EIA said: "The story of illegal logging in Indonesia has been one of abject failure by the Indonesian justice system. A massive crime has taken place - the evidence is clear to see in the looted and destroyed forests - and hardly any of the main perpetrators have been held to account." The investigation also reveals how neighbouring Malaysia and Singapore benefit from forest crimes in Indonesia. Investigations show significant quantities of timber stolen from Indonesia entering Malaysia, including protected ramin wood and merbau from Papua Province. Singapore serves as an important financial and logistical hub for illegal logging, and provides a haven for criminals as it has no extradition treaty with Indonesia. Full version of the report, 'The Thousand-Headed Snake', available here: http://www.eia-international.org/ The Environmental Investigation Agency (EIA) is an independent environmental non-profit group based in London and Washington DC. More information at eia-international.org. Telapak is an independent environmental non-profit group based in Bogor, Indonesia. More information at www.telapak.org Indonesia losing illegal logging battle -report 28 Mar 2007 11:20:51 GMT Source: Reuters JAKARTA, March 28 (Reuters) - Indonesia is failing in its efforts to break powerful syndicates responsible for massive illegal logging that is costing the country $4 billion annually, environmental groups said on Wednesday. The quantity of timber illegally taken from Indonesia's tropical forests is rising again after some successes in 2005 and 2006, said a report published by two conservation groups, the Environmental Investigation Agency and Telapak. "Despite improved field enforcement against illegal logging since 2005, the authorities have failed to break the powerful syndicates behind the timber theft, a crime costing $4 billion every year," the report said. It did not elaborate on the estimated losses. It alleged chronic corruption at every level in the Indonesian judiciary had allowed timber bosses, often protected by police and the military, evade prosecution. Many illegal timber bosses on police wanted lists were tipped off in advance and fled overseas, while those apprehended walked out of courts free, the report added. "The hard work of field enforcement officers is being squandered by inept police investigations and questionable verdicts by courts," the report said. EIA is a London-based group, while Telapak is an Indonesian organisation. Officials from Indonesia's forestry ministry could not immediately be reached for comment. The report also said it probed networks spanning Malaysia, Singapore and China. It alleged that money from illegal logging was laundered through banks in Singapore and shipping companies in the city state carried the timber overseas. Traders there would sell the stolen wood on the international market, it added. Singapore's robust anti-money laundering laws were applied to transactions linked to serious crime or terrorism, but revenue derived from illegal logging appeared to fall outside its scope, the report said. It said that Malaysia and China were major recipients of stolen timber. At the height of illegal logging in the late 1990s, Indonesia lost 2.8 million hectares (6.9 million acres) of forests a year, with satellite images showing 60 million hectares of forests in a severely damaged state, the report said. Experts have warned that Indonesia's forests could be virtually wiped out by 2022, it said. ===================================================== Pojok Milis FPK: 1.Milis FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari KOMPAS dan KOMPAS On-Line (KCM) 3.Moderator berhak mengedit/menolak E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Kontak moderator E-mail: [EMAIL PROTECTED] 5.Untuk bergabung: [EMAIL PROTECTED] KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
