Dear Rekan Forum Pembaca Kompas, Selama kemiskinan terbangun sebagai obyek bagi politisi (retorika dalam pidato2), bagi masyarakat sendiri (narsisme masyarakat dan dependensi pada pihak di luar dirinya), dan bahkan bagi kaum rohaniwan (yang sadar atau pun tidak menghidupi dualisme agama dalam tatanan praksis dan penghayatan), maka menjadi sempurnalah benteng perlindungan kemiskinan, kaum miskin dan upaya mendorongnya keluar dari keadaan fatalisme itu. Nasihat Karl Marx cacat dalam hal tujuan akhir kerja manusia, tetapi ia berada dalam baris terdepan pembebasan sosial dari keadaan fatalistis itu.
Keburu dianggap GERAK (Gerakan Anti Komunis) sebagai bangkitnya komunisme, deskripsi padat-konstruktif dalam executive briefing ini dicerna dan direnung. EQUAL, no.2: Pengentasan Kemiskinan di Daerah PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH Keterbatasan keahlian dan keuangan dapat menghambat pengadaan jasa-jasa sosial seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, di negara-negara berkembang selama ini. (Rehman Sobhan, National Level Social Policies in Developing Countries, 1997.) Kondisi ini mungkin dialami oleh sejumlah daerah di Indoensia setelah pemberlakukan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Keterbatasan dana dan keahlian menyebabkan upaya mengentaskan kemiskinan terhambat. Apa jalan keluarnya? Ada pelajaran penting dari pengalaman RRC dan Vietnam mengatasi kendala tersebut. Kedua negara ini selama kira-kira 50 tahun terakhir termasuk negara yang mencatat tingkat buta huruf sangat tinggi, kematian bayi sangat tinggi, pendidikan dan usia harapan hidup sangat rendah. Kemudian pemerintah kedua negara mengubah arah kebijakan ke arah kebijakan sosial. Program riilnya antara lain perbaikan dan peningkatan jasa-jasa layanan utama bagi rakyat seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan kesetaraan gender. Saat ini, program-program semacam ini menjelaskan kisah sukses kedua negara. Komitmen pemerintah di bidang program sosial dilegalkan. Pengalaman kedua negara tersebut di atas menunjukkan keuangan, keahlian, pertumbuhan ekonomi bukan faktor sangat menentukan. Sebab, justeru komitmen negara dan pemerintah jauh lebih menentukan program-program sosial, pendidikan, kesehatan, sanitasi dasar, kesetaraan gender, lingkungan, remunerasi, ketenagakerjaan, dan keahlian. Pengalaman serupa juga diterapkan oleh negara lain. Cile, RRC, Costa Rica, Kuba, Kerala, dan Sri Lanka memiliki pendidikan dasar. Di sana tidak ada diskriminasi gender. Rata-rata fertilitas di Kerala berkisar 1,8, dan Kuba 1,7 lebih rendah dari beberapa negara maju. Masing-masing dari negara ini memperlihatkan tingginya indeks kesetaraan gender. Bahkan perempuan memperlihatkan indikator-indikator sosial lebih tinggi dari pria. Status sosial-ekonomi perempuan ternyata memiliki korelasi positif dengan kinerja sosial-ekonomi negara secara keseluruhan. Hal ini antara lain karena sejumlah program sosial terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan. (Dharam Ghai, "Social Development and Public Policies: Lessons from Successful Experiences", UNSRID, 1997.) Servas Pandur ____________________________________________________________________________________ TV dinner still cooling? Check out "Tonight's Picks" on Yahoo! TV. http://tv.yahoo.com/
