Sekali lagi isi komentar rekan Wahyu dan Cahyadi terkesan menyalahkan secara sepihak tindakan rakyat semacam mencuri air, listrik, dsb, yang sebenarnya kesalahan sebagian rakyat ini tidak bisa DIPUKUL-RATAKAN dilakukan oleh (lembaga yang bernama) RAKYAT.
Apakah kita sebagai bagian dari rakyat mau menanggung sanksi hukum perbuatan sebagian rakyat yang lain? Emangnya seluruh rakyat sepakat melakukan pencurian air dan listrik? Ingat pula prilaku melanggar hukum oleh sebagian rakyat jelas merugikan sebagian rakyat yang lain). Saya sudah menulis bahwa perbuatan melanggar hukum sebagian rakyat ini TIDAK dilakukan secara MELEMBAGA oleh rakyat (jadi kita semua secara otomatis ikut terlibat dalam perbuatan tsb), melainkan secara individual karena rakyat bukan lembaga negara dan prilaku beberapa individu juga merugikan individu2 yang lain yang sama2 bagian dari rakyat. Aparat pemerintah jelas bersalah (dan SEHARUSNYA DIBERI SANKSI sesuai UU yang dibuat pihak legislatif/DPR atau berdasarkan aturan2 hukum yang berbasis pada UU) jika membiarkan SEBAGIAN rakyat SECARA INDIVIDUAL melanggar hukum (walaupun waktu pelaggaran terjadi bersamaan dan mengikuti pola main kroyokan rame2 ala FPI). Jelas dalam kasus ilustrasi di atas tersirat kewajiban pihak legislatif/DPR untuk secara pro-aktif memberi tameng hukum pada setiap tindakan pemerintah dalam penertiban negara agar aparat pemerintah tidak ragu2 bertindak terhadap mereka yang tidak tertib dengan alasan kuatir dituduh bertindak se-wenang2. Peran yudikatif? Seandainya pun aparat pemerintah dan DPR sudah bekerja sama dengan baik dalam kinerja mereka dengan menjebloskan individu2 yang bersalah di tahanan, tetap saja para tersangka masih bisa bebas menghirup udara segar jika lembaga yudikatif melempem dalam menindak- lajuti para tersangka yang sudah diseret aparat pemerintah. Kita mengkritik lembaga DPR dengan (lebih) KERAS sebab setiap lembaga TINGGI negara (seperti halnya lembaga ke presidenan dan MA, dalam kasus eksekutif dan yudikatif) memiliki hak2 dan kewenangan yang LEBIH BANYAK dan LEBIH KUAT sehingga secara logis mereka memiliki KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG LEBIH BERAT. Singkatnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, disalahkan sendirian atau dipuji sendirian. Lembaga2 legislatif, yudikatif dan setiap individu seharusnya ikut membantu pemerintah, termasuk mengkritisi pemerintah. Salam --- In [email protected], "Cahyadi Juananda" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Hehehe...aneh ya Pak, > Saya juga bingung, namun apa mau dikata, itu bukanlah logika saya, tapi itulah yang saya saksikan sehari-hari. > > Itu kenyataan...tanpa embel-embel. > > salam > Cahyadi > > -----Original Message----- > From: "Wahyu"<[EMAIL PROTECTED]> > Sent: 29/03/07 1:17:06 PM > To: "[email protected]"<Forum-Pembaca- [EMAIL PROTECTED]> > Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Saya Tidak Setuju Anggota DPR Mendapatkan Laptop! > haduh...logika pak Cahyadi kok aneh gini ya? > > makanya untuk menghindari kerusuhan dll, pemerintah harus menjalankan > kewajibannya yaitu law enforcement. > > > cahyadi_juananda> Wed Mar 28, 2007 6:51 am (PST) > Susah Pak, ntar dikatakan melanggar HAM, mengerahkan massa, dll. Ntar sara > lagi, kerusuhan, dll. > > Pandangan maling kecil emang susah dimengerti
