Dear All, Artikel KOMPAS dengan judul, "Konflik Poso: Ketidak-siapan Demokrasi Picu Pertikaian", memuat "pendapat-pendapat Jusuf Kalla, pemrakarsa Pertemuan Malino Satu dan Dua, ketika menjadi Menko Kesra, bersama SBY yang ketika itu menjabat, ketika presidennya Megawati Soekarnoputri. Jusuf Kalla kemudian, menjadi tokoh politik tertinggi di negeri ini yang lantang menyerukan Eksekusi Tibo cs, karena upaya hukum sudah final (katanya, meski tidak paham atau ikut dalam GRAND-DESIGN).
Mari kita analisis perkataan-perkataannya, yang saya percaya wartawan KOMPAS melakukan ketelitian yang penuh dalam pengutipan atas ucapan Wapres Jusuf Kalla. Pertama: "Munculnya konflik horizontal berkepanjangan di sejumlah daerah, khususnya di Poso dan Ambon, TAK SEMATA disebabkan persoalan suku, agama, ras, dan antar-golongan. Jika ditinjau lagi lebih lanjut, pertikaian itu SALAH SATU-nya justeru dipicu KETIDAK-SIAPAN warga menghadapi demokrasi yang akhirnya berujung pada kesalah-pahaman." > Komentar 1: Konflik Ambon dimulai dengan operasi intelijen besar-besaran, yang menggunakan Hari Raya Lebaran Idul Fitri, tgl. 19-9-1999, di mana persoalan SEPELEH antar sopir dan penumpang (yang TAK pernah tertangkap hingga kini), menyebabkan hanya dalam beberapa jam kemudian ribuan tempat ibadah dari keyakinan berbeda dibumi-hanguskan, dan ribuan saudara kami di Maluku dari keyakinan berbeda terbantai. TANPA OPERASI INTELIJEN mustahil sebuah peristiwa sopir dan penumpang membakar kota Ambon dan daerah sekitarnya hingga lebih dari 3 tahun. JADI, Jusuf Kalla hanya ingin menghapus jejak itu. Soal KEYAKINAN akan ADANYA OPERASI INTELIJEN telah menjadi pendapat dan sikap umum dari kebanyakan masyarakat Maluku sekarang dan keturunannya kelak. Kedua: "Berdasarkan pengalamannya, konflik horizontal atau vertikal di negara ini bisa dijabarkan dalam dua macam, yaitu alasan ideologis dan ketidak-adilan ataupun ketidak-puasan terhadap ekonomi maupun politik. Persoalan SARA justeru jadi faktor penyerta, bukan pemicu." > Komentar 2: Berdasarkan kenyataan kasus 19-9-1999, benarlah ucapan Jusuf Kallah itu. Artinya, masalah sopir dan penumpang (dibangun kesan oleh JK) SEBAGAI PEMICU konflik di Maluku. Agama adalah (kesan JK, hanyalah) faktor penyerta. Kebiasaan JK untuk menyederhanakan masalah, dan seolah orang akan percaya pada irrasionalitas dan ketidak-logisan yang dibangunnya. Lagian, hubungan rekam-jejak JK dengan golongan keyakinan berbeda dengannya di home-town-nya dibilang sebagai "catatan gelap" dan jarang ke wilayah publikasi. Ketiga: "Kasus Poso misalnya,semasa saya menjabat Menko Kesra dan terjun langsung di daerah konflik, ternyata INTI PEMICU KONFLIK bukan AGAMA, melainkan KETIDAK-SIAPAN MENGHADAPI DEMOKRASI. Dalam persaingan kursi bupati pihak yang kalah memasukkannya dalam persoalan agama. Jika sudah masuk di sini, tak bisa berhenti." > Komentar 3: Konflik Poso didesign dari Jakarta, seperti halnya Maluku, dibuat terjadi beberapa kali. Dan, actor intellectual Jakarta tahu persis apa yang dapat dijadikan konflik. Ya, pilkada sangat lumrah untuk jadi wilayah konflik. Jangan di daerah-daerah kita, di negara yang katanya demokrasinya maju sekalipun, adalah LUMRAH orang berreaksi sewajarnya. Menyebut Poso jadi konflik karena KETIDAK-SIAPAN MENGHADAPI DEMOKRASI hanyalah memperbanyak covers untuk menutupi "KEADAAN YANG SESUNGGUH-NYA TERJADI DI POSO!" Lalu, misalnya, hubungannya apa konflik masyarakat dengan begitu banyak bom, tindak kriminal yang tak sangkut paut dengan masyarakat? JK memang mengada-ada. Keempat: "Dalam kasus Poso, persoalan demokrasi kenyataanya tidak selamanya mendatangkan maslahat. Apalagi dengan sistem winner takes all. Dalam posisi ini tentu perlu kedewasaan berpolitik. Sayangnya, tidak semua pihak siap akan konsekuensi ini." > Komentar 4: Ya, JK mengada-ada. Kelima: "Persoalan agama dipandang sebagai isu yang sensitif dan bersinggungan dengan banyak pihak. Dalam kasus Poso atau Ambon, Kalla prihatin akan fanatisme buta yang seolah-olah "melegalkan" pembunuhan atas nama agama. Padahal, dalam kondisi hilangnya ribuan jiwa melayang, tidak ada pihak yang diuntungkan." > Komentar 5: Tanpa OPERASI INTELIJEN yang diketahui sangat baik oleh penyelenggara PERTEMUAN MALINO I dan II, ya JK dan SBY, MUSTAHIL konflik yang memakan korban saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan itu sedemikian mengerikan. Dan, negara ada dalam keadaan tidak berkemampuan untuk mengatasi konflik itu. Sungguh, pemimpin sektarian tidak akan menjadi manusia yang baik untuk masyarakat Plural. Masyarkat di wilayah konflik tidak ada yang untung, karena profit proyek social-conflict itu, tetap di Jakarta. > Kesimpulannya, Jusuf Kalla dalam pelbagai kesempatan, akan terus mengkampanyekan 'PENGABURAN JEJAK Konflik Sosial "BY DESIGNED" dari Jakarta' itu. Seharusnya, dia menghormati bahwa masyarakat berbeda keyakinan dapat MEMAAFKAN konflik sosial di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah (Poso), telah paham PELAKU SEBENARNYA dari semua itu dan MENGAMPUNI mereka. Tetapi, dengan caranya, Jusuf Kalla membangun bahasa kekerasan baru. Dia dan SBY PALING BERTANGGUNG-JAWAB atas pembantaian oleh negara yang dipimpinnya atas Tibo, cs. Mari kita mengutamakan Rakyat dan masa depan Negara! wassalam, berthy b rahawarin ____________________________________________________________________________________ Be a PS3 game guru. Get your game face on with the latest PS3 news and previews at Yahoo! Games. http://videogames.yahoo.com/platform?platform=120121
