Kita memang tidak tahu sepenuhnya apa yang terjadi di IPDN/STPDN. Semua praja seakan tutup mulut (kecuali dipaksa) untuk menutupi aib ini. Coba dilihat sewaktu wapres berkunjung ke barak tempat penyikasaan clif muntu. Salah seorang praja yang saat kejadian itu juga berada dikamar itu, saat ditanya wapres didepan kamera, katanya sudah tidur dan tidak mengetahui kejadian itu, ini kesaksian didepan wapres lho. Secara logika, susah saya menerima keterangan praja ini. Sepulas-pulasnya orang tidur, kalau sebelahnya ada orang ribut dan digebukin ramai-ramai sampai meninggal, secara logika, mustinya ya mendengar lah.
Jadi sepertinya, ada sebuah code yang ditanamkan ke masing-masing praja untuk tidak membuka apa yang terjadi di IPDN/STPDN ini ke-publik. Sementara sekolah itu dibiayai negara sebesar 150 Milyard setahun (kata salah satu anggota DPR), itu baru yang dari pusat lho . Semua kejadian seakan-akan ditutup-tutupi, rumangsanya IPDN/STPDN itu sebuah sekolah ekslusif yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ini naif sekali, yang lebih konyol lagi, hanya sebagian kecil dari staf dan pengajar yang menyadari kenaifan ini. Luar biasa ...... Harusnya masuk rekor Muri ..... Saya bukan seorang psikolog, namun melihat kenyataan ini, saya melihat ada perlunya semua lulusan IPDN/STPDN yang sekarang sudah menjabat, untuk dilakukan semacam test psikology, untuk memastikan bahwa kejadian dan apa yang dialami selama masa kuliah dulu, secara psikology tidak menimbulkan dampak negatif bagi pekerjaan dan keluarganya, ini usul saja, demi kebaikan bersama. Salam ----- Original Message ----- From: JEJak To: [email protected] Sent: Tuesday, April 10, 2007 3:39 AM Subject: [TAG] Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kekerasan di IPDN Jatinangor Kasus IPDN Lebih Besar dari Persoalan Kriminal Kasus penganiayaan -- mungkin lebih tepat pembunuhan - terhadap Cliff Muntu, praja (siswa) tingkat II Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak cukup diselesaikan secara kriminal. Akar persoalan yang membelit IPDN pasti jauh lebih besar dari sekedar persoalan kriminal. Melokalisir persoalan IPDN pada sebatas masalah kriminal biasa,hanya menyelesaikan persoalan di permukaan, tetapi tidak menyelesaikan secara menyeluruh. Penyelesaian masalah kriminal saja, bisa berulang pada kasus-kasus kriminal berikutnya. Kasus IPDN mengundang pertanyaan, kemana larinya hari nurani para siswa IPDN yang menganiaya sesama siswa yang sama-sama berangkat dari kampung halamannya ? Dalam pikiran kita, siswa yang pergi merantau biasanya memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, mengapa hal demikian tidak terjadi di IPDN ? Penyebabnya, pasti IPDN memiliki sistem pendidikan yang salah, dan system itu masih dilestarikan oleh pemerintah RI. Sangat sulit diterima akal sehat kita, bagaimana mungkin siswa lugu yang berasal dari kampung tiba-tiba menjadi beringas, dan sukses menjadi pembunuh. Dan, itu terjadi setelah mereka masuk dalam sistem pendidikan di IPDN. Oleh sebab itu, kalau IPDN tidak dibubarkan atau tetap akan dipertahankan keberadaanya, sebaiknya pemerintah (dalam hal ini Depdagri dan Depdiknas) segera merubah sistem pendidikan yang ada, secara menyeluruh dengan orientasi menghasilkan birokrat yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, dan dijauhkan dari sikap premanisme dan korupsi. Sedangkan, penyelesaian secara hukum, tidak cukup pada pihak-pihak yang melakukan penganiayaan saja, tetapi sebaiknya menyeret langsung para pejabat IPDN yang terbukti tidak mampu menjaga keselamatan siswa. Dengan demikian, mudah-mudahan, tidak ada lagi siswa yang kehilangan nyawa secara sia-sia. --------------------------------- Bored stiff? Loosen up... Download and play hundreds of games for free on Yahoo! Games. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
