Pesimisme Publik terhadap Pemerintah Semakin Meluas http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/20/utama/3467917.htm =============================
Jakarta, Kompas - Paruh kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ditandai oleh merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Untuk menahan meluasnya pesimisme publik diusulkan agar Presiden merombak kabinet secara radikal dengan hanya melibatkan kader Partai Golkar, Partai Demokrat, dan profesional. Merosotnya popularitas Yudhoyono-Kalla ditunjukkan dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan Direktur Eksekutif Saiful Mudjani, akhir Maret, dan survei Lingkaran Survei Indonesia yang disampaikan Denny JA di Jakarta, Kamis (19/4). Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas juga menunjukkan merosotnya popularitas Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla. Jumat, 20 April 2007, ini tepat 30 bulan Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla memerintah. Pada Pemilu 2004, pasangan Yudhoyono-Kalla meraih dukungan 60,62 persen suara. Denny mengatakan, survei Lingkaran Survei Indonesia pada Februari yang dianalisis pada Maret dan April menunjukkan kepercayaan publik atas kemampuan pemerintah menangani kemiskinan dan pengangguran masing-masing hanya 26 persen dan 22,9 persen. Lebih dari 50 persen responden menyatakan Presiden tidak mampu. Keamanan positif Pada 2,5 tahun pemerintahan Yudhoyono, kepuasan publik atas kinerja Presiden sangat rendah. Dari enam aspek yang dinilai, hanya sektor keamanan yang nilainya positif sebesar 59,6 persen. Sektor lainnya hanya menghasilkan kepuasan publik kurang dari separuh, yaitu politik (45,4 persen), ekonomi (29,7 persen), sosial (46,9 persen), penegakan hukum (47,2 persen), dan hubungan luar negeri (46,4 persen). "Pesimisme publik dapat menjadi spirit negatif dan virus berbahaya yang menggerogoti kredibilitas SBY-JK," kata Denny. Denny mencatat sudah muncul kerinduan publik atas tokoh yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Jika tokoh itu ada, ia akan segera melampaui popularitas Yudhoyono sebagai presiden masa mendatang. Saat ini, baik survei LSI, Lingkaran Survei Indonesia, maupun Litbang Kompas tetap menempatkan Yudhoyono paling populer dibandingkan dengan calon lainnya. Rombak radikal Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit menyatakan, kegagalan Yudhoyono menyejahterakan rakyatnya melahirkan pesimisme publik atas demokrasi. Kondisi itu akan melahirkan pragmatisme publik dalam demokrasi. Pesimisme publik terjadi di semua tingkatan masyarakat. Kelompok menengah atas menilai Visi 2030 yang dicanangkan Presiden hanya mimpi. Sementara kelompok menengah bawah kecewa atas dukungan Indonesia terhadap Resolusi Nomor 1747 Dewan Keamanan PBB dan sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Untuk menahan meluasnya pesimisme publik, Sukardi menyarankan agar Yudhoyono segera merombak kabinet secara radikal. Kabinet harus diisi oleh kelompok profesional serta kader Partai Golkar dan Partai Demokrat sebagai partai pendukung utama pemerintah. Jika perombakan kabinet masih tetap mengakomodasi kepentingan partai lainnya, kabinet tetap akan lemah. "Kepemimpinan Presiden Yudhoyono juga gagal membangkitkan ekonomi publik," katanya. Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu mengatakan, rendahnya kinerja pemerintah disebabkan sulitnya Presiden mengoordinasikan pejabat daerah yang berasal dari partai politik yang berbeda-beda. Setiap kepala daerah berjalan dengan arah sendiri dan lebih loyal kepada partai pengusung mereka daripada kepada Presiden. Mengomentari hasil survei yang menyebut popularitas Presiden Yudhoyono merosot, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dapat memahami karena survei dibuat sesaat setelah rentetan bencana dan musibah, seperti hilangnya pesawat AdamAir, gempa bumi di Sumatera Barat, longsor di Manggarai (Nusa Tenggara Timur), dan terbakarnya pesawat Garuda Indonesia. "Suasana hati sangat memengaruhi hasil survei, terlebih ketika survei dilakukan, harga beras naik. Dalam beberapa bulan lagi, jika suasana membaik, popularitas akan naik," ujarnya. Terhadap hasil survei, pemerintah menjadikannya sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja. Dengan fokus pada masalah pemberantasan kemiskinan, pemerintah optimistis dengan langkah-langkahnya ke depan. Menurut Andi, agar lebih utuh, popularitas Presiden bisa dilihat dalam rentang waktu yang lebih panjang, misalnya dalam rentang waktu 2,5 tahun pemerintahannya. Ia mengakui popularitas Presiden berdasarkan hasil survei naik turun setiap periode survei dilakukan. "Namun, secara rata-rata masih tinggi, yaitu sekitar 61 persen," ujarnya. Tak ganggu Menanggapi isu perombakan kabinet, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto mengatakan, isu perombakan kabinet tak mengganggu kinerja lembaga dan jajaran yang dipimpinnya. Hal yang sama disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali yang juga Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. (MZW/INU/HAR/OSA/JOS)
