http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/20/humaniora/3468255.htm ===========================
Jakarta, Kompas - Millennium Development Goals (MDGs) 2015 dan Visi Indonesia 2030 merupakan gagasan yang harus dijabarkan. Agar mimpi itu tercapai harus menjadi gerakan nasional dan menjadi obsesi seluruh bangsa. Hal itu mengemuka dalam diskusi media tentang Kependudukan, MDGs dan Visi Indonesia 2030 yang diselenggarakan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (Koalisi Kependudukan), Kamis (19/4) di Jakarta. Menurut Pudjo Rahardjo dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, visi Indonesia 2030 merupakan simulasi dengan sejumlah asumsi. Karena itu harus dibumikan dalam program lebih konkret. Sebagaimana diketahui, visi Indonesia 2030 mencita-citakan Indonesia sejajar dengan negara-negara besar dunia lewat empat pencapaian utama. Yaitu, pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan, masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita 18.000 dollar AS per tahun, perwujudan kualitas hidup modern yang merata dan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk dalam 500 perusahaan besar dunia. Menurut Ketua Koalisi Kependudukan Indra Abidin, target itu bisa direalisasikan kalau pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62 persen, laju inflasi 4,95 persen, pertumbuhan pendudukan rata-rata 1,12 persen per tahun dan pada 2030 dengan jumlah penduduk 285 juta, produk domestik bruto Indonesia 5,1 triliun dollar AS. "Untuk mencapainya, visi Indonesia 2030 harus menjadi gerakan nasional," ujarnya. Dalam istilah Sekretaris Eksekutif Koalisi Kependudukan Daradjat A Natanegara hal itu menjadi obsesi sehingga seluruh sumberdaya dikerahkan seperti yang dilakukan India, Korea, Vietnam dan Malaysia sehingga semaju saat ini. Agar menjadi obsesi bersama, demikian mantan anggota DPR yang membidangi masalah kependudukan dan kesehatan Surya Chandra Surapaty yang kini menjadi staf ahli DPR, perlu program peningkatan kesadaran dan redefinisi mengenai siapa serta tujuan bangsa ini. Berdasarkan laporan pembangunan manusia (HDR) 2005, kondisi Indonesia masih memprihatinkan. Sebanyak 52,4 persen penduduk Indonesia berpenghasilan 2 dollar AS per kapita per hari, angka kematian ibu 310 per 100.000 kelahiran hidup atau nomor dua tertinggi di Asia Pasifik, angka kematian bayi 31 per 1.000 kelahiran hidup, 26 persen anak balita kurang gizi serta akses air bersih, listrik dan pelayanan publik belum memadai. Wilson TP Siahaan, Asisten Duta Besar Khusus PBB bagi Tujuan Pembangunan Milenium di Asia dan Pasifik, menyatakan MDGs bukan kepentingan donor melainkan kepentingan semua pihak. Isunya sangat dekat dengan kita misalnya kesehatan ibu dan anak, penanggulangan kemiskinan dan eradikasi penyakit. "Komitmen nasional MDGs harus diterjemahkan dalam rencana aksi dengan komitmen anggaran yang pro poor, berbasis kinerja dan berkelanjutan. Proses anggaran, pengadaan barang dan jasa harus dikawal untuk meminimalkan korupsi," katanya. (atk)
