--- In [email protected], "mahatmanto" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Hmmm, sebentar... Siapa sih yang diuntungkan > dengan perombakan IPDN ini? dan mengapa pak > inu seperti 'dipahlawankan'? L: Hmm juga, argumentasi anda berdasarkan PRASANGKA yang tidak bisa dijamin kebenarannya, bukan berdasarkan permasalahan inti di IPDN (adanya KEKERASAN di IPDN). Jelas pembahasan anda sangat subyektif. Alasan2 obyektif thd usulan perombakan IPDN harus berdasarkan pada alasan2 MASIH ADANYA (budaya?) kekerasan di IPDN, lepas dan tak ada kaitannya dg ada atau tak adanya pihak yang diuntungkan oleh perombakan IPDN. Apa pun motif Inu Kencana (baik atau buruk), aparat harus mendengarkan dan menggali informasi yang bisa diperoleh dari Inu dan keharusan ini tak perlu dikait-kaitkan dg ada atau tak adanya pihak2 yang diuntungkan. Apalagi kalau polisi kesulitan menggali info dari orang2 dalam IPDN yang lain. Kalau kurang jelas, saya beri contoh lain (tak terkait dg IPDN): Perombakan kabinet oleh SBY haruslah berdasarkan alasan2 obyektif (mis. kinerja menteri), bukan berdasarkan alasan2 subyetif (mis. bagi2 keuntungan pada parpol2 yang 'berjasa'). Apakah anda berpikir alasan2 perombakan IPDN adalah agar Inu Kencana bisa mendapat keuntungan (jadi rektor, he, he, he)? > Kayaknya, departemen dalam negeri emang > sedang diaduk-aduk: mendagrinya 'diistirahatkan' L: Kentara sekali keberadaan prasangka anda dari kalimat di atas. Anda menyangka ada 'pihak2' yang sedang mengaduk-aduk Depdagri (untuk apa?). Saya bisa memastikan bahwa kalimat anda di atas salah karena publik sudah diberi informasi bahwa mendagri BUKAN diistirahatkan, tetapi memang TERPAKSA HARUS ISTIRAHAT (dan mungkin seumur hidupnya harus banyak istirahat) karena beliau mendapat serangan penyakit yang parah (kalau tak salah, di antaranya adl serangan stroke). > sekarang sekolah calon camat seindonesia ini > juga sedang dirombak dengan menggunakan opini > publik tentang kekerasan yang berlangsung di dalamnya. L: Opini publik yang mana, ada kekerasan di IPDN? Apakah anda menganggap opini publik ini salah, jadi TAK ADA kekerasan di IPDN sehingga IPDN tak perlu dirombak? Sering2 lah nonton berita, bukan hanya sinetron, untuk memonton semakin banyak terkuak mantan2 praja yang lari, sakit (termasuk sakit jiwa), bahkan mati dg dugaan kuat akibat siksaan2 seniornya. > Pers [khususnya tivi] dibiarkan menyiarkan berulang > -ulang kekerasan [yang itu-itu juga] untuk > membangun opini tertentu dari publik tentang > lembaga ini, yakni: bubarkan atau rombak IPDN. L: Apa kepentingan pers dg mendukung opini pembubaran IPDN? Itu kan opini publik. Menurut saya, OPINI POSITIF yang berhasil dibangun oleh pers adalah KEKERASAN (DI DALAM KAMPUS) TAK BISA DITOLERIR, biar pun lambat (kasus2 kekerasan lama di IPDN misalnya) pada akhirnya tetap akan diusut dan diadili. > Emangnya hanya IPDN saja yang ketika MOSPEK > menggunakan kekerasan? Rasanya banyak lagi > deh... L: Seperti tulisan2 saya sebelumnya, memang banyak kasus2 kekerasan di tempat2 lain, baik yang mengatas-namakan institusi atau mengatas- namakan agama. Tetapi kasus IPDN memerlukan perhatian khusus sebab banyak indikasi penyebabnya adalah pada sistem institusi dan manajemen IPDN (bahkan mungkin Depdagri), jadi tidak bersifat individual (bukan cuma pelaku pemukulan saja yang bersalah). > Ditonjolkannya kekerasan di IPDN oleh pers [dan > dibiarkan saja oleh pemerintah tanpa ada usaha > mencegah] rasanya cuma alasan untuk merombak > institusi ini. Tapi, untuk apa? Saya tidak tahu. L: Eeeit, sepengetahuan saya, pemerintah tak punya kewenangan mencegah, apalagi menghentikan, suatu siaran atau tayangan. Kalau tak setuju, pemerintah atau anda bisa protes ke komisi penyiaran KPI, pihak yang lebih berwenang (setau saya). > Apakah ada hubungannya dengan pemulusan program otonomi daerah yang > selama ini macet dan tidak jelas? > Ah, elite lagi yang bertikai. Kita cuma ribut di riak-riaknya... L: Apa hubungannya dg otoda? Apakah keluarga Clif dan pers yang ikut 'ribut' termasuk pihak elit? Salam
