--- In [email protected], "Agus Hamonangan" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > >Jakarta, Kompas - Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra >merasa dirinya telah disudutkan dengan berbagai pandangan pada >dirinya dalam kasus pencairan uang Tommy Soeharto. >.. .................................................. --------------------------------------------------------------------
Sekiranya benar dalam reshuffle kabinet mendatang Mensesneg Yusril Mahendra termasuk salah satu menteri yang akan diganti (sekiranya SBY tidak ragu-ragu lagi dengan keputusannya), maka kesempatan untuk menyelidiki kembali tentang kasus dugaan korupsi di Bandar Kemayoran harus dapat diungkapkan kembali. Seperti diketahui bahwa kawasan Kemayoran dan Senayan berada dibawah wewenang dan penguasaan Setneg, dengan badan pengelolanya sebagai kepanjangan tangan Setneg dinamakan DP3K (Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Kompleks Kemayoran) yang mengelola kawasan Kemayoran dan DPGBK (Direksi Pelaksana Gelora Bung Karno) untuk kawasan Senayan. Ketua BPK Anwar Nasution mensinyalir adanya dugaan korupsi kawasan Senayan dan Kemayoran, di mana dua kawasan itu merupakan aset negara yang dikelola oleh Setneg. Dugaan tersebut salah satunya berawal dari beralihnya fungsi kawasan Gelora Bung Karno sebagai tempat olah raga menjadi kawasan bisnis (http://bpkp.go.id/viewnews.php? aksi=view&start=580&id=1156) Proses dan prosedur pengalihan penggunaan lahan di Kemayoran hingga menjadi Apartemen dan Perumahan mewah juga tidak jelas dan transparen prosedurnya. Banyak konsumen pembeli unit Apartemen di Kemayoran yang dibangun oleh investor Swata juga tidak mendapatkan informasi yang transparen mengenai status tanahnya. Diinformasikan kepada konsumen oleh pengembangnya kalau ditanya, bahwa status bangunannya adalah HGB (Hak Guna Bangunan), dan tidak dijelaskan lebih lanjut lagi. Sebenarnya adalah HGB diatas HPL (Hak Pengelola Lingkungan), karena status lahannya masih tetap milik negara secara hukum. Anggota Komisi I DPR Suparlan mengatakan bahwa selama ini pertanggungjawaban keuangan atas pengelolaan kedua kawasan tersebut (Kemayoran dan Senayan) itu tidak jelas dan hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu saja. "Rakyat ingin agar kawasan bisnis Kemayoran dan Gelora Bung Karno jangan lagi menjadi ATM-nya petinggi Setneg" (Suara Karya, 28 Agustus 2006). Selama ini penyelidikan terhadap kasus tersebut tidak ada kelanjutannya, mungkin karena Yustil (mantan penulis naskah pidato presiden Soeharto) adalah orang kuat di pemerintahan yang berlindung pada dua Keppres yang memberikan wewenang kepadanya untuk mengelola dua kawasan empuk itu. Selain itu SBY rupanya juga enggan menyentuh kasus tersebut lebih lanjut. Salam G.H.
