Oleh Sutta Dharmasaputra http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/25/Politikhukum/3482098.htm ========================
R: Pak, rumah saya digusur. Mau ketemu DPR bisa, Pak? P: Siapa namanya? Dari Fraksi mana? R: Tidak tahu, Pak. P: Harus tahu nama dan fraksinya. R: Fraksi apa juga boleh yang penting dari pemilihan Jakarta. P: Sekarang, anggota DPR sedang reses. R: Reses itu apa, Pak? P: Reses itu kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing. R: Kalau begitu yang dari DKI ke mana, Pak? Kok, tidak bisa ketemu saya? P: Hmmm Lebih baik Bapak ke DPRD atau kantor partai saja. Itulah kira-kira inti dialog antara rakyat awam (R) dan petugas (P) ketika datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat reses untuk mengadu kepada wakil rakyat. Kompas mengamati selama dua hari, Jumat (20/4) dan Senin (23/4). Sebastian Salang, Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, memerankan diri dalam dua peran. Pertama, ia memerankan sebagai aktor "kelas atas": berjas, berdasi, dan naik mobil mewah BMW pinjaman. Kedua, memerankan "kelas bawah": berkaus oblong, bersandal jepit, dan berjalan kaki dari gerbang depan maupun gerbang belakang. Kompas mengamati kegiatan Sebastian mulai dari masuk pintu gerbang DPR sampai kantor anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar di lantai 13 Gedung Nusantara I DPR. Rintangan Dari penelusuran selama dua hari, ternyata cukup banyak pintu rintangan yang harus dilalui seorang rakyat untuk bertemu wakil rakyatnya di DPR. Perlakuannya pun bermacam-macam dan tidak standar. Ketika Sebastian masuk dengan BMW, sekitar lima meter dari gerbang, petugas menghentikan mobilnya, mencatat nomor pelat mobil, dan memberi karcis. Sekitar 20 meter dari sana, mobil kembali dihentikan. Ada petugas yang mendeteksi bom, ada juga yang meluncurkan banyak pertanyaan. "Mau ke mana? Mau ketemu siapa? Sudah janji atau belum?" ucap petugas itu. Begitu Sebastian mengaku ingin menemui anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, tapi belum tahu fraksi dan nama anggota Dewan, petugas pun kemudian melarang mobil maju lebih jauh dan meminta langsung parkir. Sebastian hampir harus berjalan jauh karena mobilnya tidak bisa mengantar sampai ke lobi Gedung Nusantara I. Tapi, entah mengapa, petugas memperbolehkan BMW-nya masuk, mengantar sampai lobi. Namun, petugas wanti-wanti meminta sopir Sebastian langsung kembali ke pos setelah selesai mengantar. Berbeda dengan penumpang taksi, semuanya harus berhenti dan parkir di pos penjagaan. Petugas rupanya hanya mengizinkan masuk kendaraan orang tertentu yang sudah sering ke DPR. Jaya, salah satu aktivis partai, terbukti bisa menerobos penjagaan meski statusnya sama sebagai tamu DPR. "Mau ke mana, Pak?" tanya petugas. "Biasa ," balas Jaya sambil melambaikan tangan sok kenal. Petugas pun langsung mengizinkan mobilnya masuk. Setelah turun dan masuk lobi Nusantara I, untuk ketiga kalinya petugas memeriksa Sebastian. Petugas meminta Sebastian menyerahkan KTP untuk ditukar kartu tamu. Petugas kembali menanyakan tujuan dia datang ke DPR. Namun, seperti petugas lainnya, ketika Sebastian menceritakan maksudnya bertemu anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta, petugas di loket tidak tahu. Padahal, Ketua DPR Agung Laksono dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid adalah anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS. Petugas di pintu lift, setali tiga uang. "DPR sekarang sedang reses," ucap seorang petugas. "Kalau anggota DPR dari DKI kunjungan ke daerah mana?" tanya Sebastian. Petugas akhirnya melongo, lalu mengizinkan masuk lift. Bagi orang awam, sulit mendapatkan informasi di DPR. Kalau berkunjung ke kantor anggota Fraksi Partai Golkar di lantai 13, sejumlah anggota Dewan bahkan menutup papan namanya yang tertempel di pintu ruangan dengan plester hitam. "Ini ruangan siapa, ya?" tanya Sebastian berpura-pura. Mendengar itu, sekretaris bukan langsung menjawab, malah balik bertanya. "Bapak mau ketemu siapa?" ucapnya. "Saya mau ketemu anggota DPR dari DKI," kata Sebastian lagi. "Saya tidak tahu," timpal sekretaris itu. "Kenapa nama ditutup?" tanya Sebastian lagi. Sekretaris itu kembali berkata tidak tahu untuk kesekian kalinya. Ketika Sebastian yang sama masuk Gedung DPR, tapi dengan berpakaian kaus kumal dan sandal jepit, mendapat perlakuan yang berbeda lagi. Begitu masuk pintu gerbang, baik depan maupun belakang, dia sudah langsung diminta meninggalkan KTP oleh petugas dan sebagai gantinya dia diberi kartu masuk. Seperti halnya ketika mengenakan jas, kali ini dia pun tak bisa mendapat informasi apa-apa. Petugas mengawalnya masuk dan mengarahkan Sebastian ke bagian humas. Petugas humas pun malah menyarankan Sebastian ke DPRD atau pemerintah daerah. Ketika masuk lewat gerbang belakang, Sebastian bisa masuk sampai lobi Nusantara I. Tapi, lagi-lagi, tidak dapat informasi. Ketika berpura-pura hendak masuk lift khusus anggota Dewan, dia malah kena semprot petugas. "Mau ke Golkar lantai berapa?" tanya Sebastian. "Lantai 11-14, tapi lift-nya sana," jawab petugas sambil menutup pembatas. "Kenapa enggak boleh?" tanya Sebastian lagi. "Bapak kan tamu. Di situ ada kamera nanti kami yang kena. Tapi, ya sudah cepet masuk," jawab petugas itu lagi dengan ketus. Sesampainya di lantai 13, petugas lagi-lagi tidak membantu. "Di sini tak ada anggota DPR Golkar dari Daerah Pemilihan DKI. Tidak tahu kalau di lantai lain," ucap petugas tanpa menunjukkan informasi lebih jauh. Padahal, Gedung Nusantara I terdiri dari 22 lantai. Dalam waktu dekat, Sekretariat Jenderal DPR akan memberlakukan sistem kartu akses elektronik. Di pintu utama atau lift akan dipasang kunci dengan sistem komputer. Kunci ini bisa dibuka hanya dengan kartu khusus yang dibagikan terbatas. Kalau sebelumnya rakyat sudah sulit menemui wakilnya di Senayan, boleh jadi akan semakin sulit lagi. Soalnya, kalau sebelumnya kartu tamu bisa digunakan masuk ke mana pun, kartu akses dibedakan berdasarkan lantai atau gedung. Dengan demikian, kalau tamu tak tahu nama anggota yang dituju, jangan berharap sampai ke tujuan. Di rintangan pertama, model tamu seperti Sebastian yang berkaus oblong pasti akan menyerah. Apabila berjas tapi tidak tahu pasti anggota dituju, harus siap mondar-mandir. Soalnya, kalau salah lantai, tamu berarti harus kembali ke loket menukar kartu akses. Kalau petugas loket tidak mengizinkan, boleh jadi harus mencoba lagi dan kembali mengulang rintangan dari gerbang depan. Sekjen DPR Faisal Djamal membantah tujuan pengetatan keamanan untuk mempersulit rakyat. "Ini bukan mempersulit, tapi hanya menertibkan," ucapnya. Namun, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Syafrin Romas mengakui, salah satu tujuan adalah untuk membatasi orang keluar masuk Gedung DPR. "DPR biarpun rumah rakyat, tidak bisa acak-acakan. Sekarang ini penjual barang juga banyak berkeliaran. Kami sampai risi dan terganggu," ujarnya. Akan tetapi, Sebastian sebagai pengamat parlemen berpendapat lain. Menurut dia, pengalaman dirinya menunjukkan betapa sulitnya saat ini bagi rakyat menemui wakilnya. Hal ini bisa menjadi lebih parah lagi apabila DPR semakin memperketat akses masuk. "Rakyat akan semakin asing dengan DPR," ucapnya. Selain membeli alat canggih, yang penting sesungguhnya adalah menyiapkan sumber daya manusia dan mengubah pola berpikir. Paradigma yang selama ini masih ada di kepala birokrasi adalah: "Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah." Pola pikir di pejabat negara umumnya adalah: "Saya ini harus dilayani. Bukan melayani."
