Situasi perpolitikan Indonesia memang amburadul. Sumber terbesar kelihatannya
berasal dari partai politik. Tidak heran jika ada survey yang melaporkan adanya
antipati generasi muda pada partai politik/
Namun apakah soal "ketidakadilan gender" merupakan persoalan besar yang haus
menjadi prioritas dalam menata sistem perpolitikan, sistem kepartaian kita yang
amburadul tersebut ? Saya kira tidak demikian.
Persoalan tebesar adalah kualitas dari politisi kita, baik kualitas teknis
sebagai politisi (lobby skills, kompetensi dialektis, communication skill,
logika politik dll), kualitas moral serta kualitas kenegarawan (fungsi utama
diri sebagai anggota dari suatu instutusi negara serta interkoneksi antara
berbagai institusi negara tersebut sebagai pelayan publik (Volks Diener).
Kualitas kualitas tersebut yang kemudian memberi dampak pada 5 persoalan partai
(hasil survey) yaitu: demokrasi internal, keutuhan partai, identitas partai,
kekuatan manajemen partai, serta kemampuan pemenangan pemilu
Persoalan terbesar yang lain adalah sistem politik kita yang masih tetap
kabur kabur air, antara parlementer-presidential, unitary state - federal
state, berjubelnya komisi komisi negara dengan fungsi yang overlap dll.
So, saya pikir isu gender dalam politik bukan isu sentral. Tahun 2004, kuota
sudah dimasukan dalam UU Politik (walaupun bersifat tidak memaksa) namun dari
pengalaman beberapa partai (hasil survey), tidak dipenuhinya kuota baik tingkat
nasional maupun daerah, tidak semata-mata karena tidak ada keberpihakan pada
gender tetapi jugta disebabkan karena minat (jumlah wanita yang berminat masuk
politik), kualitas (tingkat pendidikan yang telah dicapai wanita dibeberapa
daerah masih jauh dengan yang telah dicapai oleh kelompok pria) dll. Ini tentu
saja juga merupakan isu pada pola recruitmen politisi secara umum.
Perbaiki sistem recruitmen politik dalam partai agar lebih bertumpuh pada 3
aspek personal diatas (kualitas teknis, moral dan kenegarawan) dan lakukan
pendidikan politik yang masif atas kelompok perempuan serta tumbuhkan minat
serta keberanian untuk masuk gelanggang politik. So, bukan isu gender dengan
basis perlawanan atas diskriminasi.
Irry
Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/25/Politikhukum/3482203.htm
==========================
Jakarta, Kompas - Keterwakilan politik perempuan di Indonesia masih
lemah dan itu sebabnya sangat jarang tokoh perempuan yang muncul dalam
pentas politik nasional. Di DPR saja, baru sekitar 11 persen
keterwakilan perempuan. Dibutuhkan adanya sistem politik yang sensitif
jender.
"Ketidakseimbangan ini sebagai akibat sistem politik dan sistem pemilu
yang tidak ramah jender," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan
Pembangunan Chozin Chumaidy dalam diskusi terbatas UU Politik dan
Keterwakilan Perempuan, Selasa (24/4).
Chozin mengakui, selain sistem politik, masih ada faktor penghambat
perempuan untuk masuk dalam dunia politik, yaitu budaya, sejarah, dan
agama. Namun, masyarakat Indonesia akan semakin berkembang.
"Untuk itu, PPP akan berikhtiar agar keterwakilan perempuan dalam
politik semakin meningkat secara proporsional, dengan melakukan
penyempurnaan UU Parpol dan UU Pemilu," ujarnya.
Menurut Chozin, tampilnya kaum perempuan dalam politik akan menjadikan
politik berwajah santun dan lebih beradab, sejalan dengan fitrah
perempuan yang halus, santun, dan ramah.
Wakil Sekjen PPP Ngudi Astuti mengatakan, kepengurusan DPP PPP sudah
memperlihatkan niat untuk mendorong representasi perempuan dalam politik.
"Dalam sejarah PPP, baru kali ini ada tujuh perempuan di DPP. Ini
merupakan langkah maju," ujarnya.
PPP, menurut Ngudi, akan terus mengawal representasi perempuan dalam
politik yang nyata. Jadi, jangan sampai pembelaan terhadap
representasi perempuan ini hanya menjadi wacana atau janji politik
saja. (MAM)
---------------------------------
Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[Non-text portions of this message have been removed]
