http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/04/utama/3503086.htm ============================
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (3/5) malam, melakukan persiapan pengumuman perombakan kabinet kedua dalam masa pemerintahannya di kediaman pribadinya di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng datang di Puri Cikeas Indah sekitar pukul 20.00. Sekitar pukul 21.00 datang rombongan memakai sedan berpelat RI 11 (mobil dinas Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS), RI 12 (mobil dinas Menko Perekonomian Boediono), dan RI 14 yang biasa dipakai Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. Mobil itu kacanya tertutup dan gelap sehingga tak diketahui siapa yang berada di dalamnya. Namun, sesuai ketentuan, mobil dinas itu hanya boleh dipakai oleh pejabat yang berhak. Selain itu, di sepanjang 100 meter jalan di depan rumah Presiden, terparkir puluhan kendaraan lainnya. Presiden berada di Cikeas sekembalinya dari kunjungan kerja delapan hari ke Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Tengah, Rabu petang. Presiden tidak bermalam di Istana Negara menjelang pengumuman perombakan kabinet. Presiden hanya ke Kantor Presiden, Kamis siang, untuk menerima anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Seperti saat awal penentuan anggota Kabinet Indonesia Bersatu, Oktober 2004, Cikeas jadi pusat proses seleksi. Untuk menentukan 36 menteri yang dilantik pada 20 Oktober 2004, Presiden perlu lima hari seleksi. Sudi berperan menelepon calon menteri untuk bertemu Presiden. Proses seleksi di Cikeas tidak dilakukan saat perombakan kabinet pertama, yang diumumkan 5 Desember 2005 malam di Gedung Agung, Yogyakarta. Saat itu perombakan kabinet terbatas meliputi tiga menteri baru, tiga menteri lama dicopot, dan tiga menteri dirotasi posisinya. Di Jakarta, sebelumnya, Andi Mallarangeng menyatakan, Presiden pasti memberi tahu kepada setiap menteri yang akan diganti. Karena itu, menteri diminta bersiap-siap di Jakarta bilamana sewaktu-waktu dipanggil Presiden. Andi tidak mau merinci kapan Presiden Yudhoyono akan mengumumkan pergantian menteri sebab hari-hari ini adalah rentang masa janji Presiden yang disampaikan seusai shalat Jumat sekitar dua pekan lalu di halaman Istana Merdeka. Presiden dalam waktu dekat akan mengumumkan pergantian kabinet terbatas atas sejumlah menterinya. "Pokoknya dalam waktu dekat ini. Tunggu saja," ujar Andi. Tempat pengumuman perombakan kabinet itu kemungkinan di Istana Negara. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiharto yang ditemui terpisah mengakui sejak Minggu malam lalu sudah bersiap-siap di Jakarta jika sewaktu-waktu dipanggil Presiden. Namun, ia yakin Presiden Yudhoyono seorang yang cerdas sehingga bisa menilai menteri yang dapat bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik. "Tetapi, saya siap apa pun. Jabatan itu amanah," ujar Sugiharto. Sugiharto menambahkan, sebagai menteri, dia selama ini bekerja optimal sehingga kementeriannya mampu meningkatkan kinerja puluhan BUMN yang telah dikelolanya. "Semuanya bisa dilihat dalam laporan saya dan sambutan Presiden tentang kemajuan BUMN pada BUMN Forum. Banyak ukuran yang menyebutkan meningkatnya kinerja BUMN, seperti keuntungan naik dari Rp 40 triliun ke Rp 54 triliun. Setoran BUMN ke APBN juga naik," paparnya. Pertemuan lintas fraksi Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung Wibowo, Kamis di Jakarta, menyesalkan adanya pertemuan lintas fraksi DPR, Rabu lalu, yang antara lain membahas perombakan Kabinet Indonesia Bersatu. Pertemuan itu semakin menunjukkan ketidakdewasaan berpolitik. Dalam perombakan kabinet, Presiden tidak boleh ditekan oleh siapa pun. Fungsionaris Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, pun menyesalkan jika pertemuan lintas fraksi DPR itu sampai menyebut nama menteri yang harus diganti. Terlebih jika pernyataan itu terlontar dari pimpinan partai politik pendukung Presiden Yudhoyono, yang paham perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR Lukman Hakiem menambahkan, dalam sistem presidensial, perombakan kabinet merupakan hak sepenuhnya Presiden. Jika Presiden membutuhkan masukan, itu dapat dibicarakan dengan pimpinan partai politik, bukan dengan fraksi yang merupakan alat parpol di parlemen. Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahry Hamzah menilai perombakan kabinet harus dilakukan dalam kerangka perbaikan kinerja pemerintahan dan kinerja koalisi. Itu sebabnya Presiden harus berpegang pada kesepakatan yang ditandatangani dengan tokoh PKS. Namun, hingga kini PKS tak pernah diajak membicarakan dengan serius perombakan kabinet itu. (inu/har/dik/mam)
