Rekans, Sebelum merumuskan sistem pendidikan dan sebelum memasang pondasinya mestinya ditentukan dulu tujuan yg hendak dicapai. Jadi tujuan pendidikan harus jelas dulu. Kalau tujuannya tidak jelas, semua aspek lain tidak akan jelas juga. Maka hasilnya adalah pelaksanaan pendidikan yang kacau balau. Pertanyaan sekarang, apa sih tujuan pendidikan di Indonesia?
Kalau kita bicara soal pendidikan nasional, berarti harus ada (satu) tujuan utama pendidikan nasional. Seluruh lembaga pendidikan di Indonesia pertama-tama harus mengarah kepada tujuan utama itu, sementara mereka juga tetap terbuka untuk mengembangkan tujuan khusus sesuai visi-misi lembaga pendidikan masing-masing. Penentuan tujuan pendidikan nasional tidak bisa terlepas dari politik pendidikan. Namun bukan pendidikan yang dipolitisi. Dalam ranah politik, para politisi pendidikan merumuskan tujuan pendidikan nasional, dan bersama dengan pihak-pihak lain yg berkompeten selanjutnya menentukan sistem dan skema pendidikan sehingga bisa diterapkan oleh pelaksana pendidikan. Politisi pendidikan bukan lalu berarti orang dari partai politik ttu yg lalau bicara soal pendidikan namun buta soal pendidikan, namun mereka adalah para pemikir, para pakar pendidikan, para penggagas yg melontarkan ide berdasarkan hasil penelitian yang mendalam dan teruji. Ambil contoh sederhana misalnya penyusunan kurikulum. Bagaimana kerja para "peramu" pendidikan mungkin bisa saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Untuk menyusun sebuah kurikulum di sebuah sekolah tinggi Tehnik Mesin, Institut Berufspaedagogik TU Dresden,Jerman, di mana saya sekarang bergabung, membutuhkan waktu 10 tahun riset. Coba kita bandingkan dengan penyusunan kurikulum di Indonesia yg bisa berganti setiap tahun. Kesan saya, maaf ini hanya kesan pribadi dan tidak bisa dijadikan pegangan, bahwa dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan (tidak tahu di bidang lainnya), banyak hal yang dibuat sekedar saja atau berdasarkan kepentingan sesaat (kepentingan siapa?) atau ikut "trend" (asing?). Hasilnya memang bisa tumpang tindih atau bahkan bertolak belakang antara kebijakan satu dgn lainnya, sehingga tujuan pendidikan (kalau pernah ada) tidak bisa tercapai. Hadirnya ketentuan mengenai sertifikasi guru yg tidak diikuti petunjuk pelaksana yg jelas adalah salah satu contoh "kesekedaran" itu. Terbitnya UU mengenai anggaran pendidikan yg tidak terrealisasi adalah contoh lainnya. Masalah rombak-merombak nampaknya Indonesia memang jagonya. Sejak tahun 80an hampir setiap menteri Pendidikan selalu merombak kebijakan menteri sebelumnya (sesuai dgn selera/kepentingan masing-masing?).Seakan-akan tidak ada benang merahnya antara menteri satu dengan lainnya. Celakanya perombakan itu rupa-rupanya lebih memenuhi tuntutan kebutuhan "proyek" dari pada tuntutan tujuan pendidikan nasional.Kalau sudah begitu mau apa? Salam Mulyadi --- In [email protected], "luka_igna" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Dasar pendidikan harus kuat, karena sebagai pondasi terbentuknya > sistem pendidikan yang lebih capabel sehingga mampu menggangkat > pendidikan lebih baik. Kalau dasar dari tidak kuat bagaimana > kelangsungan hidup dari pendidikan itu sendiri. > salam igna > > > --- In [email protected], "cain_oo2000" > <cain_oo2000@> wrote: > > > > cain_002000 or indra kurnia wrote: > > lagi sistem pendidikan > > bicara mengenai pendidikan di indonesia, ibarat memakan buah > simala > > kama.entah kenapa dari dulu para analisa sistem pendidikan belum > > bisa merumuskan sistem pendidikan yang memang capabel bagi > > masyarakat indonesia yang heterogen. bagi penulis yang awam > mengenai > > masalah ini, akar permasalah terletak di awal perumususan model > > pendidikan. dimana saat input kebijakan tersebut tidak sinkron > > dengan perumusan masalah kebijakan pendidikan,sehingga berimbas > > sampai ke tahap evaluasi kebijakan tersebut. bicara mengenai > sistem, > > idealnya sistem merupakan unit-unit kecil yang saling berkaitan > > satu sama lain, dan apabila salah satu dari unit-unit tersebut > rusak > > maka rusak pula lah unit yAng lain. disatu sisi bisa kita lihat > > memang ada permasalah dari unit-unit didalam sitem tersebut, entah > > itu input atau output. terlepas dari semua hal diatas, yang perlu > > diperhatikan agar kebijakan pendidikan kita bisa survive ada > > beberapa hal yang harus di perhatikan > > 1.rombak semua kebijakan di bidang pendidikan yang tidak sesuai > > dengan corak pendidikan bagi masyarakat indonesia > > 2.perhatikan bagaimana merumuskan kembali kebijakan ( bagaimana > cara > > mekanisme perumusan kebijakan) > > 3. konsistensi penerapan kebijakan > > mungkin tiga point diatas bisa memberikan sedikit gambaran,agar > > kebijakan tersebut bisa survive dengan perkembangan zaman > > >
