Nasionalisasi membabi buta bisa konyol. Apakah kita belum kenyang dengan
pengalaman itu? Sejarah menunjukkan misalnya apakah Pelni lebih maju daripada
jaman KPM, lalu pabrik2 gula, dan banyak lagi perusahaan2 yg giliran dipegang
kita sendiri tanpa dasar dan perencanaan yg matang akhirnya cuma jadi beban
saja.
Disamping tata kelola yg belum mumpuni, SDM nya masih pola kerajaan alias
jadul, belum lagi teknloginya, lemah pula di Internal Control, banyak titipan
dlsb....akhirnya kinerjaya juga nggak optimal....contoh lagi kereta api setelah
merdeka panjang rel keretanya malah menyusut......
Nasionalisasi sih OK2 saja namun nasionalisasi berdasar pada pemikiran dan
kajian yg matang bukan sekedar menuruti emosi.
Sala
Kukuh
fauziah swasono <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
--- In [email protected], "Agus Hamonangan"
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Jangan Pernah Melupakan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945
> http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/05/ln/3504953.htm
> ==========================
>
> Nasionalisasi yang dilakukan Bolivia bukan nasionalisasi buta, tetapi
> nasionalisasi hak-hak dan kontrol atas pemanfaatan kekayaan alam.
> Fatwa mengatakan, "Tidak habis pikir, sudah beberapa kali rezim
> pemerintahan berganti, tetapi tidak ada keberanian mengembalikan
> kekayaan sumber daya alam kita yang telah puluhan tahun dikuasai
> asing." Fatwa berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa
> melakukan gebrakan yang mendasar agar sumber daya alam yang telah
> dikuras pihak asing itu kembali dikuasai dan sepenuhnya dikontrol
> negara.
>
>
Sebenarnya skim bagi hasil ini berubah2 kok Pak... coba aja diingat2..
tapi mungkin belum memuaskan kalau yang diharapkan adalah
nasionalisasi model Morales ini. Sebelum bilang bahwa Morales model is
the best, ada yang punya data/info yang lebih jelas dan tepercaya
mengenai skim bagi hasil yang baru ini?
Saya baca: untuk perusahaan besar 18-82 dan untuk perusahaan kecil
40:60 (sebelumnya 50:50). Tapi tidak dijelaskan apakah split ini dari
net revenue, revenue before tax (EBIT), atau gross revenue (EBITDA).
yang saya pernah baca juga: keuntungan kontraktor asing tetap lumayan.
Tapi belum saya baca di media2 kita, artikel ttg Bolivia yang lengkap
untuk memberi gambaran keadaan disana. Kita langsung dibawa pada
kesimpulan bahwa itu adalah contoh heroisme yang harus ditiru. Seakan
kondisi Indonesia dan Bolivia bisa dibandingkan apple-to-apple.
Ini yang saya tau sedikit ttg Bolivia. CMIIW.
2/3 penduduknya miskin. Tingkat buta huruf tinggi. Pers cukup bebas
tetapi menghindari berita2 korupsi dan bisnis coca (bahan baku
kokain). Ekspor utama Bolivia adalah timah dan gas. Bolivia adalah
negara landlock, jadi semua pertambangan ada di darat. Sebagian besar
pendapatan gas dinikmati oleh daerah langsung (desentralisasi
revenue). Banyak kasus korupsi di daerah yang berujung pada
demonstrasi di daerah2 menentang nasionalisasi. Bulan April ini ada
demo 4000 pekerja tambang (yang berakhir anarkis) di Chuquisaca
menentang nasionalisasi deposit timah di Huanuni. Ini lanjutan dari
demo di bulan Oktober yang menyebabkan 17 orang tewas.
Kalau kita ikuti berita2 demo di Bolivia, sudah jadi berita biasa
adanya kekerasan yang menewaskan protester atau melukai tentara.
Bulan April ini juga, demo di tempat eksploitasi gas di Yacuiba
menewaskan seorang pendemo dan melukai belasan lainnya (pemerintah
kirim tentara). Saya dengar karena "rebutan duit".
Brazil sendiri "pasang kuda2" soal nasionalisasi gas ini, karena
mereka punya perusahaan gas yang beroperasi di Bolivia dan membeli gas
dari Bolivia. Sebaliknya Bolivia tergantung pasokan minyak dari Brazil.
Ada analis yang meramal bahwa meski penerimaan negara dari gas dan
timah akan melonjak dalam waktu dekat, tetapi diluar itu ada biaya
lain. Kehilangan kepercayaan investor non-resources untuk bekerjasama
atau menanam modal disana adalah salah satunya. Jadi Bolivia
bergantung sekali pada efektivitas penggunaan windfall profit ini
secara cermat. Ada sisi pesimis dan optimisnya: penduduknya cuma
sedikit (kl. 9 juta) tetapi kesenjangan dan kemiskinan tinggi. Kalau
SDAnya habis sementara SDM-nya dan sektor non-primernya masih mandeg,
negara ini akan kembali sangat miskin.
Mengenai apakah Indonesia harus meniru skim baru Bolivia ini, IMO,
kita perlu data dan info yang lebih akurat. Misalnya:
- soal skim pajak yang dianut Bolivia. Bagihasil Indonesia mencakup
skim pajak yang kalau kita cermati detilnya agak kompleks. Saya tidak
tau bagaimana dg Bolivia. Juga kita melarang konsolidasi area kerja
untuk menghindari tax avoidance, entah disana bagaimana.
- Demikian pula dg skim resiko, di Indonesia resiko 100% ditanggung
kontraktor. Sedangkan kita tau, bisnis pencarian migas resikonya
tinggi (juga sebagian lokasi tambang migas kita adalah off-shore yang
biaya eksplorasinya lebih tinggi).
- kita juga tidak tau ttg perbandingan jangka waktu kontrak yang di
Bolivia.
- Pertamina juga memiliki hak atas semua alat yang dipakai kontraktor,
entah disana.
- Selain PSC ada jenis kerjasama lain misalnya Join Operating Body dan
TAC. Kalau JOB mensyaratkan penyertaan modal oleh pertamina 50%
sedangkan PSC pemerintah modalnya 0%.
Jadi menurut saya terlalu dini dg info seadanya ini kita lsg
memnyimpulkan bahwa kita harus tiru Morales. Jangan2 sama dg ilustrasi
pekerja:
Ada orang yang suka digaji 40 juta gross tanpa fasilitas macem2 13x
gaji setahun. Ada yang lebih suka digaji 20 juta net, 16x setahun,
plus fasilitas mobil dan tunjangan macem2. Ada juga yang mau digaji 25
juta net dan bonus fluktuatif 3-15x gaji.
Yang mana yang menguntungkan? Tergantung keperluan dan preferensi
masing2 si pekerja ini.. termasuk preferensi atas resiko (asuransi
kesehatan termasuk disana atau tidak, karyawan tetap atau kontrak,
bonus tinggi atau rendah, dsb).
Saya dapat kesan, CMIIW, Bolivia sebelum Morales ini kondisi bagi
hasil gas-nya memang timpang sekali, jadi memang perlu sekali
perubahan (terlepas dari cara negosiasi atau lewat ancaman militer).
yang jelas ini adalah bisnis. Mereka akan stay selama masih
menguntungkan dan tidak akan masuk jika tidak untung. Di Indonesia
juga, dg skim skrg ini tidak semua blok yang ditawarkan pemerintah
diminati oleh kontraktor (asing dan nasional). Masih ada blok2 yang
tidak laku.
Untuk kasus migas Indonesia, karena banyaknya protes, saya
mengharapkan pemerintah mau membuka forum dialog terbuka dg para pakar
independen (engineering, bisnis, manajemen, politik) untuk membahas
bagaimana skim yang paling menguntungkan Indonesia tetapi dapat
diterima oleh business sense.
Yang lebih penting menurut saya adalah rencana pemerintah untuk
pengembangan SDA kita, menyangkut penguasaan teknologi, pembiayaan,
ekspansi, dan tentu saja: menyelamatkan hasilnya dari korupsi. Ini
yang bikin pening: pasti nyangkut di Pertamina yang ngga pernah beres
itu....
Saya ngga ikutan deh...
salam,
fau
---------------------------------
Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[Non-text portions of this message have been removed]
