http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/09/utama/3521718.htm ========================
Jakarta, Kompas - Partai Golongan Karya menyatakan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menambah satu lagi kadernya dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Andi Mattalatta sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berbicara kepada pers, seusai memimpin rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (8/5), Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden RI, menyatakan, partai-partai lainnya yang menjadi pendukung pemerintahan Presiden Yudhoyono, tidak ada yang bertambah. Sebelumnya kader Partai Golkar yang menjadi menteri hanya tiga, yakni Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Kini, menjadi empat orang. "Dengan penambahan itu, Golkar harus bekerja sungguh-sungguh untuk menjalankan dan menjaga agar kebijakan pemerintah itu betul-betul sampai ke rakyat," ujar Wapres, Sementara itu kemarin, usai menghadap presiden di kantor kepresidenan, Jakarta, Hatta Radjasa yang ditunjuk Presiden menjadi Menteri Sekretaris Negara menegaskan, Sekretariat Negara berfungsi melayani Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh fungsi-fungsi kepresidenan. Tiga perintah Presiden akan jadi agenda kerja Sekretariat Negara yang dipimpinnya setelah pelantikan, Rabu (9/5) siang. Tiga perintah Presiden yang akan dilaksanakan adalah, pertama, melakukan penataan, penertiban, dan inventarisasi aset-aset negara, baik dalam pembukuan dan pengelolaan. Kedua, harmonisasi hubungan antarlembaga dan lembaga dengan Presiden. Ketiga, mempercepat seluruh peraturan pemerintah yang merupakan turunan undang-undang. Sementara itu kemarin usai pertemuan dengan anggota F-PPP DPR di gedung DPR Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali yang menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mengakui pihaknya kecewa karena kadernya terpental dari kabinet. Namun, ditegaskan PPP tidak akan menjadi partai oposisi. Sikap PPP adalah mendukung pemerintah namun tetap kritis. Hari Sabtu (5/5) di kantor pusat PPP Jalan Diponegoro, Jakarta, Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuziy mengatakan, PPP menolak jika kadernya diganti. Jika diganti, katanya, PPP akan mengkaji ulang dukungannya terhadap pemerintahan Yudhoyono. Saifullah Yusuf (Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PPP) dicopot dari Menteri Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal karena masalah legitimasi partai. Romahurmuziy semalam mengakui adanya sikap yang melunak di PPP. "Itu suatu dinamika suasana dalam partai," ujarnya. Kemarin Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq secara terpisah mengharapkan publik dan media menghentikan polemik tentang perombakan kabinet. GP Ansor Protes Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor Malik Haramain di Jakarta, menyatakan, Ansor menyesalkan tindakan Presiden mencopot Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf dari kabinet. "Ansor sangat menyesalkan tindakan Yudhoyono, mencopot Gus Ipul (panggilan akrab Saifullah, red) karena tidak berdasarkan kinerja dan profesionalitas, tapi hanya berdasarkan tekanan politik semata," ujar Malik Haramain. (HAR/dik/INU)
