Iya laaah .. siapa yang ngga setuju bahwa semua orang hidup itu pasti banyak kerja .. jangan tanya APA yang dikerjain. Ngurusin harta yang seabreg-abreg kan bukan kerjaan gampang .. apalagi abregan nya kian hari makin belarakan .. ini misalnya lhoo!! Tapi mumpung ada yang ngomongin Lumpur Sidoarjo, itu pihak yang bukan korban (ngga tau, apakah pemerintah, Lapindo atau pemiliknya) dapat hak darimana untuk boleh berpegang teguh pada "prinsip jual-beli" dalam pembayaran kompensasi area warga yang "kelelep"? Emang saat awal proses meluapnya Lumpur si calon "penjual" pernah diajak nego? Setahu saya, jual-beli itu kan dapat dilaksanakan bila tercapai kondisi "sepakat" dari kedua belah pihak, dan sebelum kondisi tersebut, harusnya semua pihak tidak boleh mendapat tekanan dan tetap mempunyai hak untuk tidak sepakat, dengan kata lain masing- masing mempunyai alternative. Lha ini, alternative nya si "korban- kelelep" itu apa?? Jadi kesimpulan "jelek" saya, bila mengamati kondisi yang secara "MANTAP" diperbolehkan berlarut-larut seperti ini dalam suatu "negara-hukum" .. berarti "aktor" nya memang "PEKERJA KERAS" ??!! Salam, Bodo
--- In [email protected], manneke budiman <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Saya setuju Aburizal Bakri sudah banyak kerja, seperti kata Mbak ini, dan sampai kini pun kerjanya masih belum selesai-selesai: urusan lumpur di Sidoarjo itu lho, kapan tuntasnya, Mbak? Mbok tolong ditanyaken ke Bapak. > > Kalo nggak beres-beres, nanti kerjanya cuma sibuk ngurusin lumpur doang lho, dengan catatan: itupun kalo diurusin. Jangan- jangan, cuek bebek aja. > > Seneng ya pasti menteri pujaannya nggak kena reshuffle? > > manneke
