http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/11/humaniora/3527027.htm ===========================
Kepemilikan PLTN Hendaknya Diserahkan kepada PT PLN (Persero) Jakarta, Kompas - Meski pelaksanaan tender dan penetapan pembangunan PLTN ditargetkan pada tahun 2007-2008, yang konstruksinya dijadwalkan selesai tahun 2010, proses kepemilikannya masih belum jelas hingga kini. Hal ini dapat menyebabkan pembangunan PLTN mundur. Demikian dikatakan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Sukarman Aminjoyo dalam pembukaan lokakarya bertajuk "Penerapan Sistem Manajemen Operasional Fasilitas Radiasi, Zat Radioaktif, dan Instalasi Bahan Nuklir Pengguna, serta Efektivitas Pengawasan Tenaga Nuklir", Kamis (10/5) di Jakarta. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dijadwalkan beroperasi pada 2016-2017 di Semenanjung Muria. Namun, hingga kini kepemilikan PLTN belum dipastikan. Adapun pilihan kepemilikannya: sepenuhnya milik pemerintah atau swasta; pilihan lainnya: sebagai gabungan pemerintah dan swasta. Belum adanya kejelasan mengenai status kepemilikan rencana PLTN, menurut Sukarman, mampu mengakibatkan proyek itu mundur. Tahun ini dijadwalkan penuntasan masalah kepemilikan PLTN, kemudian dilanjutkan pada 2008 selesai proses tender. "Pada tahun 2010 dijadwalkan konstruksinya sudah mulai berjalan, dan tahun 2016-2017 sudah mulai operasional," kata Sukarman. PLN kelola PLTN Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam acara Peringatan HUT Bapeten, Selasa (8/5), mengatakan, saat ini tengah didorong untuk kepemilikan PLTN oleh PT PLN (Persero), badan usaha milik negara. Alasannya, selain PT PLN sebagai pemasok utama kebutuhan listrik nasional, pembangunan serta pengoperasian PLTN juga terkait sistem pertahanan yang harus dikuasai negara. "PLN sudah menjajaki berbagai mitra di luar negeri seperti di negara Jepang, Korea, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. PLN akan memilih mitra dari berbagai negara tersebut. Ini perkembangan yang cukup maju," kata Kusmayanto. Untuk menunjang kepastian investasi pembangunan PLTN, lanjutnya, kini tengah diteliti kerawanan gempa di Semenanjung Muria. Setelah itu, akan diajukan permintaan rekomendasi dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). "Diharapkan Agustus 2007 sudah ada rekomendasi dari IAEA," katanya. Sukarman mengakui, tidak hanya masalah teknis yang dihadapi sebagai kendala rencana pembangunan PLTN. Namun, masih ada persoalan penolakan dari lapisan masyarakat tertentu. "Semestinya, dipahami kebutuhan energi listrik pada masa mendatang yang jauh lebih tinggi daripada sekarang dan di antaranya dapat dipenuhi dengan PLTN," kata Sukarman. Menurut dia, sumber energi listrik yang ramah lingkungan seperti sel surya, tenaga angin, dan gelombang laut hanya berkapasitas kecil. Sementara PLTN nantinya mampu menghasilkan 4.000 sampai 6.000 megawatt. Bapeten menempatkan introduksi pembangkit listrik tenaga nuklir menjadi tantangan strategis. Menyusul kemudian persoalan keselamatan dan keamanan untuk radiologik dan sumber radioaktif, serta keselamatan dan keamanan nuklir. Dalam introduksi PLTN, lanjut Sukarman, Bapeten berfungsi sebagai lembaga pengawas sekaligus pembina para pengguna agar tujuan pengawasan tercapai. Saat ini Bapeten sudah memiliki fungsi pengawasan terhadap 3.400 pengguna teknologi nuklir untuk bidang kedokteran dan industri. "Namun, untuk menangani 3.400 perizinan itu, Bapeten hanya memiliki 50 sampai 60 inspektur. Jumlah sumber daya manusia untuk ini masih kurang," paparnya. Pada lokakarya tersebut, narasumber Direktur Perizinan Bapeten Azhar mengemukakan, saat ini masih terdapat citra yang buruk terhadap pemanfaatan teknologi nuklir. Citra buruk itu diperoleh dari kecelakaan di Chernobyl, Uni Soviet, yang mengakibatkan 31 orang meninggal dan ratusan ribu penduduk harus dievakuasi. (NAW)
