http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/22/Politikhukum/3543104.htm ====================
Jakarta, Kompas - Politik luar negeri Indonesia tidak akan meniru pola yang diterapkan Presiden Pakistan Jenderal Pervez Musharraf maupun Presiden Bolivia Evo Morales dan Presiden Venezuela Hugo Chavez. Presiden Musharraf dinilai cenderung banyak memberi kepada kepentingan Amerika Serikat (AS) pasca-tragedi "Black September" pada 11 September beberapa tahun lalu. Adapun pola Presiden Bolivia dan Presiden Venezuela dinilai cenderung menolak apa pun yang berbau AS dan globalisasi, seperti menerapkan kebijakan nasionalisasi pada perusahaan minyak asing yang beroperasi di negerinya. Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu (20/5) malam, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan DPP Partai Golkar di Jakarta, Indonesia justru ingin berada di tengah- tengah, menjaga harmonisasi dengan negara-negara lainnya di dunia. "Pola Musharraf, Chavez, dan Morales tidak akan kita gunakan. Yang satu menerima dan yang satunya selalu menolak. Kita tidak mengikuti pola seperti itu. Politik luar negeri kita bebas aktif dan selalu berada dalam harmonisasi. Jadi, jangan harapkan kita menjadi Musharraf ataupun Chavez dan Morales," ujar Wapres. Wapres menyatakan, segala kemampuan dalam negeri, seperti sumber daya alam dan energi, seharusnya bisa menjadi alat kemampuan bangsa Indonesia sehingga bisa dijadikan pengaruh untuk menjaga harkat dan martabat bangsa. "Itulah (kemampuan alam) yang seharusnya bisa memberikan pengaruh dalam hubungan kita dengan negara-negara lainnya. Tanpa kekuatan dan kemampuan ekonomi yang optimal dengan pengelolaan sumber daya alam dan energi itu, kita tidak akan menjadi bangsa yang diperhitungkan dan mempunyai pengaruh di dunia," ungkap Kalla. Diplomasi lemah Sementara itu, dalam acara yang sama kemarin, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Sidarto Danusubroto menilai, kemampuan diplomasi Indonesia sekarang amat lemah dan tidak bebas. Hal ini diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer dalam negeri. "Kekuatan diplomasi suatu negara amat ditentukan oleh kemampuan ekonomi dan militernya. Padahal, ekonomi Indonesia masih belum sepenuhnya bebas dari krisis. Secara militer, kita hanya terkuat nomor lima atau empat di Asia Tenggara," kata Sidarto. Dalam keadaan seperti ini, politik luar negeri Indonesia menjadi amat aktif, namun tidak bebas. "Indonesia menjadi bayang- bayang negara adikuasa. Kita tidak perlu ditekan karena sudah dengan sendirinya mengikuti arus besar yang ada," kata Sidarto. "Contoh paling nyata dalam kasus ini adalah soal dukungan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 tentang masalah nuklir Iran. Secara akal sehat, dukungan itu sulit dicerna dan menyakitkan rakyat Indonesia serta Iran," kata Sidarto. (NWO/HAR
