Buletin Elektronik www.Prakarsa-Rakyat.org
SADAR
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 42 Tahun III - 2007
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org
--------------------------------------------------------------
POLITIK INDONESIA SETELAH 9 TAHUN REFORMASI
Oleh: FX. Rudy Gunawan dan Rahardja Waluya Jati[1]
Memotret situasi politik Indonesia pasca reformasi ibarat
memotret sebuah karnaval yang meriah dan penuh warna sementa ra di pinggiran
jalan raya sepanjang karnaval, rakyat miskin menonton untuk melupakan pahitnya
penderitaan hidup mereka. Anak-anak dengan ingus meleleh dan baju rombeng,
tertawa-tawa melihat badut menari-nari di depan mereka.
Dalam karnaval itu memang ada banyak badut. Ada banyak
pejabat dan tokoh masyarakat, ada generasi muda dengan semangat juang 98, ada
cendikiawan yang senantiasa menebar senyum arif seolah bersaing dengan para
agamawan yang juga tersenyum lembut sambil terus berdoa. Lalu para anggota
parlemen pun membusungkan dada sebagai wakil rakyat terpilih yang terhormat.
Selain itu para selebriti dari berbagai profesi pun turut memeriahkan karnaval.
Drum band, kesenian tradisional mulai dari ondel-ondel sampai jaipongan,
seniman dan budayawan, trio macan, trio gajah, dan trio-trio lainnya, tampil
bersemangat sepanjang karnaval.
Semua tumplek-blek dalam karnaval yang meriah itu. Semua
mencoba ambil bagian untuk memeriahkan karnaval dengan berbagai cara. Tujuannya
kurang lebih hanya untuk mendapatkan perhatian rakyat yang menonton karnaval.
Rakyat dalam kondisi ini, masih tetap menjadi "objek", menjadi "komoditi" yang
diperjual-belikan, diperas, dan bila perlu dijadikan "korban". Seperti
dikatakan oleh Mugiyono, aktivis korban penculikan 1998, "negara saat ini
sedang mengajak kita semua untuk lupa". Melalui sebuah karnaval yang meriah,
rakyat memang bisa "diajak untuk lupa" akan penderitaan mereka.
Sebuah karnaval, hakikatnya adalah sebuah hiburan massal.
Tapi hiburan massal secanggih apapun sebenarnya tak kan pernah benar-benar
mampu mengajak rakyat untuk melupakan lapar yang menggigit, panas yang
membakar, atau dingin yang menusuk tulang. "Politik karnaval" hanya akan
memperburuk keadaan dan mementahkah agenda reformasi kembali ke titik nol.
Perjalanan 9 tahun reformasi memang telah membuahkan beberapa langkah maju di
dunia politik, sebut misalnya kebebasan pers dan kebebasan ber ekspresi. Lalu
ada juga kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi, tentu dengan segala
kekurangan dan catatan kaki. Namun apapun kekurangan itu, tetaplah kita harus
menghargai secara objektif langkah maju di bidang ini.
Karena masih asyik ber-karnaval-ria, upaya mewujudkan
kehidupan demokratis yang sejahtera, aman, dan damai sebagai cita-cita
reformasi, sepertinya memang masih jauh dari kenyataan. Otonomi daerah ternyata
tidak sesederhana yang dibayangkan oleh para pemikir desentralisasi. Jika
harapan otonomi adalah pemerataan kesejahteraan maka yang terjadi justru
pemerataan sistem orde baru di berbagai daerah. Artinya, terjadi sebuah
diseminasi sistem secara instan karena tidak ada alternatif sistem lain yang
diketahui sebuah pemerintahan daerah.
Lebih celaka lagi, otonomi daerah justru diterjemahkan
sebagai ajang mengeruk keuntungan di tingkat daerah ketika kini tak perlu
terlalu menghamba pada pemerintah pusat. Sehingga tak mengherankan bila kita
mendapati bertumpuk berkas korupsi, baik yang dilakukan oleh anggota parlemen
daerah maupun birokratnya. Atau menemukan sekian ragam Perda "aneh-aneh" yang
justru bertentangan dengan semangat demokrasi, begitu kran desentralisasi
terbuka lebar dan terimplementasikan. Tak heran bila kemudian Teten Masduki,
seorang kampiun pemerang korupsi, mengatakan bahwa tipologi korupsi pasca
reformasi mengalami pergeseran secara vertical maupun horizontal. Bila dulu
korupsi cuma jadi barang mainan para kroni dan kerabat Soeharto, maka kini
korupsi telah menyebar rata di partai-partai serta lapis-lapis politisi baru
dan para birokrat dari pusat hingga daerah.
Setiap proses perubahan sistem dan masyarakat selalu
memunculkan tabrakan-tabrakan politik serta rasa masygul. Hal tersebut muncul
karena jaringan politik lama masih eksis dan proses transformasi belum
menunjukkan hasil nyata. Suatu hal yang benar-benar dirasa-inderakan
masyarakat. Semisal turunnya harga kebutuhan pokok, murahnya biaya pendidikan,
jaminan keseh atan hingga pekerjaan. Tak jarang kondisi seperti ini
dimanfaatkan oleh kekuatan politik lama sebagai rute untuk kembali berkuasa.
Tak bisa disangkal bahwa proses transformasi politik dan
kultur kekuasaan butuh waktu. Namun tak bijak juga untuk menyembunyikan setiap
keraguan memerangi sisa kekuatan politik lama dalam permakluman tersebut. Tiga
pemerintahan sebelumnya tak cukup memenuhi harapan rakyat karena tak tegas
dalam menindak praktek ekonomi-politik warisan Orde Baru yang masih mengakar.
Tiga presiden usai Soeharto, juga tak kunjung mengambil sikap tegas terhadap
semua pelanggaran HAM di masa lampau. Bahkan perulangan kasus pelanggaran juga
dianggap tak cukup bagi penguasa saat ini untuk mengatakan, "Sekarang waktunya
meluruskan sejarah! Menimbang dengan arif kesalahan dan kemaslahatan lampau!
Menghukum dan menghargai dengan bijak para pelaku dan korban di masa lalu!"
Akankah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengulang kisah usang
tiga rezim pasca kekuasaan Soeharto? Semua kembali pada keberanian SBY untuk
mengatakan tidak pada perulangan sejarah tersebut. Dan tentu saja yang paling
menentukan adalah bagaimana menjelmakan kekuasaan rakyat (res publica) dalam
setiap proses demokrasi dan institusionalisasinya melalui prinsip-prinsip
partisipasi serta control sosial.
--------------------------------------------------------------
[1] FX. Rudy Gunawan saat ini bekerja sebagai Pemimpin
Redaksi dan Rahardja Waluya Jati sebagai Direktur di Voice of Human Rights News
Centre. Keduanya adalah anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari
Simpul Jabodetabek.
[EMAIL PROTECTED]
[Non-text portions of this message have been removed]
