Berhubung belum ada tanggapan dari bung Fadjroel Rahman, ijinkan saya nyela
dengan sedikit pemikiran.
1. Menurut pendapat saya, ini bukan soal person ( sekali lagi saya paling
tidak suka bicara person) namun soal sistem, etika serta juga hukum (regulasi).
Di masa Orde Baru, kita tahu secara politik tiga elemen penting digunakan
untuk melindungi dan melanggengkan rejim otoriter itu: militer, Golkar,
Birokrasi. Golkar dipakai sebagai legimasi politik, militer dipakai sebagai
instrumen represif dan birokrasi dipakai untuk mengamankan seluruh kebijakan
baik politik, ekonomi maupun budaya. Secara ekonomi, orde baru memberikan
priviledge kepada pengusaha pengusaha tertentu. Secara politik dan keamanan
pengusaha membayar biaya politik ke rezim dan biaya keamanan ke militer. Mereka
saling memproteksi. Dalam budaya, orde ini tidak mau mengambil resiko. Hegemoni
bahkan monopoli tafsir diterapkan secara keras...seluruh ormas
diwadahtunggalkan sehingga implementasi dari monopoli tafsir benar benar
sempurna. Pers dan wartawan juga diwadahtunggalkan. (jika kita membaca lagi isi
koran koran kita selama orde baru, termasuk kompas, kita akan sadar betapa
seluruh koran turut dalam koor yang menyanjung Suharto dan Orde Baru tersebut).
Yang terjadi sudah jelas adalah KOLUSI antara kekuatan Partai, Kekuatan Modal
(pengusaha) dan kekuasaan Pemerintah. Militer menjadi bagian sangat penting,
baik dari pemerintah serta partai.
Yang kini ada bukan lagi KOLUSI namun DWIFUNGSI bahkan TRIFUNGSI karena
kekuatan partai, modal dan pemerintahan ada di klik tertentu, bahkan ada di
tangan tangan tertentu.
Mana yang lebih parah ?????
2. Satu pertanyaan untuk kita semua ? JIKA SELURUH PENDUDUK BUMI INI MEMILIKI
AKHLAK MULIA, SOLIDARITAS SOSIAL YANG TINGGI, SELALU TERPANGGIL UNTUK MEMBELA
YANG LEMAH DLL, APAKAH KITA MASIH MEMBUTUHKAN SISTEM POLITIK SEPERTI DEMOKRASI,
RULE OF LAW DLL.
Saya cenderung menjawab tidak, kita sama sekali tidak membutuhkan semua itu
(bahkan mungkin agama sebagai sistem nilai dan moral juga tidak dibutuhkan).
Karena itu dalam melihat fungsi dari suatu sistem, kita sebaiknya melihatnya
terutama sebagai suatu mekanisme, cara atau metode AGAR NAFSU PARA PENJAHAT:
SERAKAH, MEGALOMANIA, KLEPTOMANIA DLL DAPAT DIBATASI SEJAUH MUNGKIN. Sistem
tidak dibangun agar orang orang baik dapat lebih baik berkarya namun sistem
dibangun terlebih dengan maksud untuk membatasi kesewenang-wenangan dari orang
orang yang gila kuasa, serakah dll. Itu yang utama kemudian dalam level
dibawahnya barulah fungsi fungsi lainnya.
So, jika selama Orde Baru KOLUSI antara pilar pilar kekuasaan itu sulit
dibendung, apalagi kini ketika pilar pilar kekuasaan itu BERDWI FUNGSI ATAU
BERTRIFUNGSI. Jadi ditinjau dari sudut itu, keadaan kita memburuk. Karena
Multifungsi tersebut membuka lebih besar peluang bagi para gila kuasa dan gila
harta serta juga akan makin menggoda mereka 2 yang sebenarnya "baik".
.
3. DWI FUNGSI ABRI umumnya disorot hanya dalam bidang politik, yaitu
bergabungnya fungsi keamanan dan fungsi politik dari institusi ABRI. Reformasi
paling tidak telah memotong sebagian fungsi ini, Fraksi ABRI dihapus, KASOSPOL
ABRI dihapus, bahkan hak pilih mereka dihapus Yang tertinggal sebenarnya adalah
persoalan KOTER dan hak pilih mereka. Hirarki militer yang merasuk jauh ke desa
desa lewat babinsa yang dengan mudah digunakan untuk suatu misi politik.
(Apakah SBY tidak menggunakan ini ketika 2004. walahu alam). KOTER
dipertahankan dengan argumen NKRI, suatu argumen yang sangat debatable, namun
kita lewati dulu kali ini. Soal Hak Pilih mereka juga satu aspek penting lain.
DWIFUNGSI ABRI sebenarnya juga ada di bidang ekonomi, dengan adanya berbagai
bisnis TNI (dulu ABRI). Ini juga masalah yang belum selesai dirapikan.
Pada kira kira 20 tahun pertama Orde Baru, kelompok etnis China yang dominan
jadi pengusaha (istilah Ali - Baba waktu itu jadi tenar, kalau tidak salah oleh
Christianto Wibisono), lalu putra putri Suharto menjadi dewasa, mereka masuk
dalam elit ekonomi juga beberapa pengusaha pribumi berkembang dan sukses.
Bedanya dulu, etnis China tidakmungkin jadi ketua partai atau menteri /
presiden / wapres, kini pengusaha non china diberi peluang terbuka lebar untuk
itu. Itu juga dimungkinakan karena kecenderungan money politik dalam rimba
perpolitikan Indonesia, juga disebabkan karena tidak ada penggiat politik
sejati yang tumbuh semasa Orde Baru. Jangan heran, sekarang kita paceklik
politisi matang dan dunia politik kita dipenuhi oleh pengusaha yang
menghasilkan DWI FUNGSI DAN TRIFUNGSI model reformasi.
Temuan yang juga mengagetkan ada di daerah, ketika anggota DPRD ramai ramai
dirikan CV dan PT sehingga proyek proyek di daerah dibagi bagi antara mereka.
Eksekutif tidak akan mereka ganggu walaupun sangat korup misalnya dan mereka
memanen proyek. Model Dwifungsi reformasi lagi serta kolusi ala Orba.
4. Way Out ?
Sulit sekali tapi bisa juga mudah sekali. Kita tinjau satu dwifungsi saja:
dwifungsi pengusaha dan pejabat publik. Ada yang bilang suruh saja mereka
mundur dari jabatan Direksi maupun Komisaris perusahaannya. Apa iya cukup ?
Relasi kepemilikan dapat begitu saja diputus seperti itu ? Saya tidak percaya !
Ada usul lain yang lebih progresif: Mereka mundur dan juga perusahaan mereka
dilarang memperoleh tender dari proyek proyek APBN ataupun proyek proyek luar
negeri yang difasilitasi oleh mereka sebagai pejabat publik.
Atau kemungkinan lain: mereka mundur, perusahan mereka tidak dilarang
memperoleh tender dari proyek proyek APBN dan proyek pemerintah lainnya namun
perusahaan mereka wajiba go public serta juga diwajibakan mengimplementasi CSR
sebagai kebijakan strategis korporasinya (bukan sekadar philantropy atau
charity). Dengan Go Public, publik masuk dalam shareholder dengan CSR publik
juga menjadi Stakeholder dari korporasi tersebut sehingga profitnya juga
dinikmati secara langsung oleh publik.
Mana yang lebih baik ? Ada alternatif lain ? Atau dibiarkan saja begini
adanya ?
Salam, Irry.
Maulana Raja Aisyana <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Bung Fadjroel Rahman yang baik,
Berangkat dari logika Anda, berarti negara ini tidak akan pernah baik selama
ada Aburizal (Bapaknya Rizal) di kabinet dan presidennya masih SBY? Kalo begitu
jalan keluarnya apa? Inilah yang saya tangkap dari Mas Ulil, bahwa tidak
selamanya manusia itu hitam legam, pasti ada sisi-sisi tertentu yang putih.
salam
raja
orang awam
mfadjroel rachman <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Ulil yang baik, Ini sahabatmu FADJROEL RACHMAN.
1. Negara kita sudah jadi negara predator bung, sekarang saya emoh
negara, posisi kita sekarang tampak terbalik bung. Dulu bung yang emoh
negara he2, sekarang bung pro-negara, saya emoh negara predator ini.
Bagaimana mungkin saya bisa pro-negara bung karena negara sekarang
dibajak para predator. Contoh utama saya adalah Aburizal Bakrie,
pendana utama Freedom Institute dimana bung bekerja. Ical bung tahu
adalah konglomerat hitam yang menggangsir Rp. 4,3 Triliun uang publik
melalui program BLBI melalui 26 perusahaannya yang ambruk, lalu
ditangani BPPN. Ini tindakan pidana sekaligus perdata bung! Adakah
pengadilannya? Tidak ada bung. Cita-cita kaum liberal lumpuh disini
yaitu: KESETARAAN DI DEPAN HUKUM. Semoga bung sebagai bos JIL tetap
ingat sahadat pertama kaum liberal ini, saya pun mendukungnya 100%:
EQUALITY BEFORE THE LAW!. Berapa yang Ical bayar, menurut BPK, return
dari seluruh uang publik sekitar Rp.600 triliun yang dicuri para
konglomerat hitam seperti Ical hanya sekitar 30% (hanya tigapuluh
persen bung). Jadi Ical besar kemungkinan hanya membayar Rp.1,5
Triliun lebih, sisanya ya tetap digangsir dalam kantongnya bung. Aneh
bin ajaib, Ical menjadi Menko Ekuin, prestasinya 2 kali menaikkan BBM
(Maret dan Oktober) dengan satu halaman iklan di kompas yang didukung
Freedom Insitute (sekali lagi tempat bung berkiprah) dikomandani Rizal
Mallarangeng. Idenya kenaikan BBM bakal menurunkan kemiskinan (lengkap
dengan analisa dan tabel dari LPEM UI). Bukankah bung ikut
menandatanganinya? Hasilnya apa bung? Kemiskinan meroket dengan data
pemerintah dari 35 jutaan ke 39 jutaan, kalau data bank dunia 2 dolar
AS perhari per individu lebih gawat lagi bung hampir 120 jutaan. Empat
juta hasil dua kali kenaikan BBM yang bung, freedom institute dan
aburizal bakri dukung. Tolong tanya bung apakah termasuk keluarga bung
dikampung, dan para nahdliyin cikal bakal bung. Jangan hina dan
lupakan si lemah dan underdog cikal bakal bung. Apakah perlu
pertanggungjawaban ilmiah, hukum dan moral. Ah, hati kecil bung yang
perlu menjawabnya?
2. Lalu negara yang predator itu kembali edan sekarang, karena lumpur
Lapindo perusahaan Ical, sekarang 13.000 kepala keluarga menderita,
dan ribuan orang menganggur bung. Ical, pendana Freedom Insitute
(sekali lagi tempat bung bekerja) kembali beraksi atas nama negara
bung. Keluarlah perpres no.4/2007 tanpa konsultasi dengan 13.000 KK,
ganti rugi 20% di awal, 80% sisanya selama 2 tahun, asal memiliki
sertifikat (padahal ketika proyek lapindo dimulai, lapindo membeli
tanah tersebut sebagian besar tanpa sertifikat he2). Negara bung
tunduk pada kejahatan korporasi Ical, lalu melalui APBN keluarlah dana
publik untuk perbaikan infrastruktur sidoarjo yang dirusak korporasi
Ical senilai Rp.3,7 triliun. Artinya apa bung, anak saya mahatma dan
krishna segera ikut menanggung kejahatan Ical (pendana Freedom
Institute dan tempat bung bekerja) senilai Rp.17.300 apabila bung bagi
Rp3,7 triliun dengan 220 juta populasi. Berarti bung di harvard dengan
isteri dan anak, dan saudara2 bung di kampung juga menanggung
kejahatan korporasi Ical sebesar yang ditanggung anak saya, mahatma
dan krishna. Begitulah bung kejahatan korporasi Ical sekarang
ditanggung setiap warganegara Indonesia. Gilanya, aburizal bakri tetap
menjadi Menko Kesra atawa Menko Kesengsaraan Rakyat. Bahkan SBY dalam
reshuffle tidak berhasil menggusurnya, karena utang budi di masa
kampanye presiden dulu. Jadi berapa lama lagi kejahatan korporasi
menyetir negara predator ini? Bung KK, mantan rektor saya di ITB mesti
memikirkannya juga dan menyampaikannya ke bosnya: SBY.
3. Dengan 2 hal di atas apakah saya sinis kepada negara? Bila tidak
sinis, saya termasuk mereka2 yang merusak dimuka bumi ini bung.
Sekarang saya emoh negara predator ini, apakah bung pro negara
predator? Hanya Tuhan yang maha tahu dan maha benar.
4. Sekian, selamat menuntut ilmu, salam untuk anak dan isteri
Tabik,
Sahabatmu
M. Fadjroel Rachman
