Fitrahnya manusia itu bersih dan suci, tetapi perjalanan hidupnya melewati
berbagai onak dan duri yang menjadikan manusia berbeda satu dengan lainnya.
Kultur manapun terbedakan karena kondisi setempat (onak dan duri), misal
manusia gunung berbeda perilakunya dengan manusia pantai........suku bangsa di
kutub berbedadengan suku bangsa di khatulistiwa...........nah, di Indonesia
juga ada yang namanya Semar ada pula si Togog.
Perbenturan terjadi diantara kultur karena komunikasi tidak
nyambung......mungkin komunikasi cara dosen berbeda dengan cara komunikasinya
tentara.....begitu berdialogue, semuanya terselesaikan.
Itu menurut saya yang bukan politikus.
Sallam...,
Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Oleh TJIPTA LESMANA
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/29/opini/3561482.htm
=======================
Pertikaian Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait
dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan adalah pertarungan
kultur barat dan kultur Jawa.
Kultur Jawa mengagungkan kerukunan dan keharmonsian. Rukun berarti
berada selaras, tenang, dan tenteram. Antarsesama, jangan membuka aib.
Kritik terbuka—apalagi kecaman—harus dihindarkan. Namun, oleh Soeharto
prinsip "rukun" dipelesetkan untuk membungkam lawan atau mereka yang
kritis.
Awal Oktober 1995, misalnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono
Kusumaatmadja mengkritik pemerintah, menilai terjadi ketidakberesan
dalam komunikasi politik. Akibatnya, sulit menentukan arah dialog
politik yang mampu menumbuhkan kesadaran pencapaian cita-cita bangsa
(Kompas, 4/10/1995). Pernyataan Sarwono memancing kontroversi di
antara sesama menteri. Soeharto marah.
Dalam perjalanan pulang dari Osaka ke Jakarta, di pesawat, Soeharto
mengingatkan semua pihak bahwa landasan pembangunan yang diletakkan
menuju kemampuan Indonesia bersaing dengan negara lain jangan diganggu
"tetek bengek" yang menggelisahkan rakyat, tidak bisa memanfaatkan
peluang pasar (Kompas, 21/11/1995). "Kalau dibiarkan diganggu
berita-berita yang tidak benar, semua potensi kita akan terganggu,
timbul keragu-raguan, tidak bisa memusatkan tenaga dan pikiran untuk
membangun sehingga peningkatan daya saing kita menjadi kurang!"
Kultur Jawa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga bercorak kultur Jawa,
tak beda dengan Soeharto. Perhatikan berbagai pernyataannya, "Kalau
bicara hati-hati", "Jangan sembarang kritik", "Jangan memfitnah",
"Membangun budaya damai".
Namun, pemimpin tipikal Jawa pun bisa marah. Soeharto menggunakan kata
"gebuk" untuk mengultimatum para politisi yang tergabung dalam
kelompok Petisi 50 saat ia mencurigai langkah-langkah mereka sudah
mengarah ke tindakan makar. SBY pun mengancam akan menyeret Amien Rais
ke pengadilan jika "nyata-nyata Amien Rais atau siapa pun menuduh saya
(menerima dana nonbudgeter DKP) di depan umum."
Amien bicara dengan kultur Barat saat (a) mengakui menerima sumbangan
dana dari mantan Menteri Rokhmin Dahuri dan siap
mempertanggungjawabkannya secara hukum; (b) meminta agar calon
presiden 2004 lain mengakui secara ksatria kalau juga menerima bantuan
serupa. Ia tidak pernah menuduh secara eksplisit pasangan SBY-JK ikut
menikmati dana itu. Bahwa opini publik berkembang dan mengarah ke nama
SBY-JK, itu bisa dimaklumi sebab dari persidangan Menteri maupun
Sekretaris Jenderal DKP terungkap, hampir semua calon presiden/wakil
presiden dikatakan menerima melalui tim sukses mereka.
SBY atau calon presiden 2004 mana pun tidak usah kebakaran jenggot
jika merasa tak menerima. Seyogianya SBY tidak menggunakan komunikasi
konteks Jawa dalam menanggapi serangan Amien, tetapi perintahkan saja
pengadilan atau aparat penegak hukum "membuka" kotak pandora yang
dilemparkan Rokhmin.
Konteks kultur Jawa pada era Orde Baru dan Reformasi amat berbeda.
Pada era Orde Baru, siapa pun tak berani merespons, apalagi menantang,
saat melihat Soeharto gusar. Pada era reformasi tidak ada yang takut.
Bahkan kian memprovokasi SBY untuk melampiaskan amarahnya setiap kali
ia melontarkan pernyataan kontroversial!
SBY perlu memahami, kultur Jawa sudah kehilangan pamor. Pada rezim
Orde Baru, kekuasaan Soeharto begitu omnipoten sehingga bebas
menggebuk siapa pun yang berani melawannya. Kini, kekuasaan dalam arti
luas (power) terdistribusi merata antara Presiden, DPR, lembaga
peradilan, LSM, dan media. Belum lagi tuntutan agar hukum ditegakkan
secara adil.
Jalur hukum
Jika SBY tidak pernah menerima dana DKP dan merasa kehormatannya
ternoda oleh tuduhan-tuduhan miring, tuntut saja pihak-pihak yang
dinilai telah memfitnahnya?! Ucapan Presiden, "Saya ini tidak suka
sedikit-sedikit menuntut. Ini tidak sehat", memberi pelajaran buruk
dari perspektif law enforcement.
Jangan lupa reformasi menuntut tegaknya good governance, jika tidak
mau menggunakan istilah kultur Barat. Good governance berarti
pemerintahan harus dijalankan secara terbuka dan akuntabel. Masyarakat
berhak mengontrol. Setiap pertikaian harus diselesaikan melalui jalur
hukum. Jika SBY terus bersikap defensif dan menyatakan tidak menerima
uang DKP tanpa tindakan nyata, posisinya akan kian terjepit. Prinsip
good governance mengharuskan Presiden memerintahkan penegak hukum
untuk menindaklanjuti data peradilan yang diangkat Rokhmin.
Bisa saja sejumlah anggota Tim Sukses SBY-JK atau calon presiden lain
menerima bantuan DKP tanpa sepengetahuan capres dan cawapres
bersangkutan. Daripada menduga-duga, lebih baik buka-bukaan. Maka,
tepat ucapan Amien, "The show must go on." Skandal dana nonbudgeter
DKP harus dituntaskan lewat proses hukum!
Tjipta Lesmana Mantan Anggota Komisi Konstitusi
---------------------------------
Boardwalk for $500? In 2007? Ha!
Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's economy) at Yahoo! Games.
[Non-text portions of this message have been removed]
