Bung Godlip, Tampak JELAS bahwa dalam berita Kompas/postingan awal topik ini, bagian yang TIDAK JELAS adalah masalah hadir atau tidak hadirnya presiden dalam interpelasi masalah nuklir Iran tersebut, yaitu masalah yang TIDAK esensial atau masalah yang BUKAN substansi dari isi dan 'judul' interpelasi tersebut.
Jika DPR ingin benar-benar menyentuh subtansi masalah yang membuat Indonesia 'wajib' mendukung program nuklir Iran, para anggota DPR harus bisa membawa data-data nyata ttg nuklir Iran, bukan cuma jargon-jargon yang mengatas-namakan agama. Misalnya data bahwa negara-negara tetangga Iran tidak takut, bahkan sangat militan mendukung program nuklir Iran. Sejauh ini, banyak negara-negara Arab dan anggota OKI yang lokasinya lebih dekat dengan Iran tidak menunjukkan dukungan kuat kepada program nuklir Iran, sekuat dukungan Ngabalin dkk thd interpelasi tsb. Karena itu, saya pernah menulis bahwa Ngabalin dkk itu ibarat orang2 yg 'merasa' bisa melihat kutu di seberang lautan, tetapi kok tidak bisa melihat gajah (yang banyak kutunya) di pelupuk mata? Dalam hal ini, saya kembali melihat peran parpol di belakang DPR dalam pembusukkan negara. Merekalah, bukan rakyat, yang 'menyetir' suara anggota2 DPR. Kalau memang ingin membantu negara dan rakyat, bukan membantu parpol banyak cara2 lain tanpa mengkambing-hitamkan institusi/lembaga negara yang lain, se-olah2 institusi/lembaga sendiri adalah institusi 'terbersih'. Berbuatlah sesuatu yang bisa diteladani rakyat, mis. para anggota DPR dari satu fraksi rame2 minta turun gaji atau menolak semua fasilitas bukan rame2 ngambek tidak mau sidang tanpa kehadiran presiden. Wong gaji para anggota DPR yang baru diangkat pun (di luar semua fasilitas dan tunjangan) besarnya sudah 10 kali lipat dari gaji professor yang sudah puluhan tahun mengajar. --- In [email protected], Godlip Pasaribu <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Saya setuju Presiden hadir dalam rapat interpelasi > yang dijadwalkan Presiden, tetapi hanya untuk agenda > yang jelas berguna untuk rakyat, mis. kasus TKI di > Malaysia, Kasus Lapindo, masalah minyak goreng, dll. > Jadi Presiden harus pintar-pintar untuk memilah mana > yang sungguh-sungguh menyangkut kepentingan rakyat > Indonesia atau bukan.
