Setuju pak Nengah Sudja,
Bukalah hasil studi ke Publik yang menyangkut cost, lingkunang, sampah,
keamanan dan biarkan terjadi debat terbuka. Tahun 1996 sudah pernah dikeluarkan
seruan seperti ini.
Sedikit komen atas tulisan dibawah ini. Tiga besar Emiter CO2 sekarang adalah
USA, China dan Indonesia. China dan Indonesia melebihi negara negara industri
lain, China karena pemakian batubara secara massal di industri serta
melonjaknya jumlah kenderaan bermotor di seluruh China. Indonesia disebabkan
oleh kendaraan bermotor dan kebakaran hutan.
Thx.
Salam, Irry
Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Oleh Nengah Sudja
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0706/25/opini/3627832.htm
=================
Tajuk Kompas 9/6/2007 mempertanyakan: Ketika dalam aras global sedang
terjadi tren seperti itu, di dalam negeri kita justru sedang banyak
membaca berita demo menentang rencana pemerintah untuk membangun PLTN
di wilayah Muria, Jawa Tengah.
V V Vaitheeswaran, penulis buku Power To The People (2003), Chapter 10
A Renaissance for Nuclear Power? (judul dengan tanda tanya), menulis
teknologi PLTN (generasi kedua) yang dipakai sekarang tidak akan
membawa renaisans karena menghadapi masalah utama keekonomian.
Para penulis laporan The Future of Nuclear Power, An Interdisciplinary
MIT Study (2003) menulis, teknologi PLTN menghadapi hambatan cost
(biaya) yang mahal, safety (keamanan), waste (sampah nuklir), dan
bahaya proliferation (senjata nuklir). Tapi, pilihan PLTN tetap
diperlukan untuk mengurangi emisi CO2 agar pada 2025-2050 dapat
dibangun 1.000 GWe PLTN untuk mengurangi 800 juta ton emisi CO2 per tahun.
Amerika Serikat, produsen listrik terbesar di dunia dari PLTN (103
unit, 98145 MW, 781 TWh, 2005), sejak 1978 tidak membangun PLTN baru.
Walaupun diberi keringanan tax production credit 1,8 c/kWh (Agustus
2005, oleh pemerintahan Bush), investor belum tertarik. Jerman,
Belgia, Swedia melakukan phase out PLTN. Tren pembangunan 26 PLTN di
negara berkembang, kepingin punya satu/dua PLTN, sulit terwujud karena
keterbatasan dana. Renaisans PLTN baru akan terjadi kalau generasi
keempat yang lebih murah, aman terbukti berhasil dikembangkan tahun 2030.
Studi MIT: biaya pembangkitan PLTN 6,7 c/kWh, PLTU batu bara 4,2
c/kWh, sedangkan PLTGU 3,8 c/kWh (pada harga gas 3,7 dollar AS/MCF).
Studi University of Chicago (2004): PLTN 6,5-7,2 c/kWh, sementara PLTU
batu bara 4,3-4,9 c/kWh.
Patut dicatat, perbedaan biaya 1 c/kWh, untuk daya 1.000 MW, dengan
faktor kapasitas 75%, energi dibangkitkan 6.570 juta kWh per tahun (=
1.000.000 kW x 8760 h/tahun x 0,75 capacity factor), memberi perbedaan
biaya 65,7 juta dollar AS per tahun. Lama waktu pengusahaan PLTN 40
tahun, ongkos/biaya lebih yang dikeluarkan 2,628 miliar dollar AS.
Kalau Indonesia bangun PLTN empat unit @ 1.000 MW, ongkos lebihnya
10,512 miliar dollar AS. Ini pun dihitung dengan perbedaan biaya 1
c/kWh. Ongkos kebanggaan punya PLTN?
Pemanasan global
Negara industri dewasa ini dan secara kumulatif sejak era industri
merupakan kontributor utama emisi CO2. Negara berkembang tidak
memiliki kemampuan teknologi maupun finansial mengurangi CO2. Menurut
Protokol Kyoto, negara berkembang tidak dikenakan wajib mengurangi
emisi CO2. Tapi, karena hidup bersama dalam satu bumi, wajib ikut
memberi sumbangan, yang dapat kita lakukan: (1) batasi pertumbuhan
penduduk (jumlah penduduk besar, pemakaian energi/emisinya besar), (2)
lakukan terus upaya/ budaya hemat energi (pakai listrik saat
diperlukan saja), (3) pelihara kelestarian hutan tropis penyerap CO2
(ini pun tidak/belum dapat dikerjakan).
Pembangunan PLTN di Indonesia terkait aspek teknologi,
ekonomi/keuangan, sosial, politik, budaya. Termasuk penerimaan
masyarakat. Gejala NIMBY (not in my backyard) terjadi di mana-mana.
Karena itu, rencana pembangunan patut dilakukan berlandaskan good
corporate governance, dengan mengacu tiga pilar:
keterbukaan/transparansi, akuntabel, dan libatkan partisipasi publik
agar kepentingan publik dapat ditegakkan secara efektif dan efisien,
kesepakatan dicapai, keadilan ditegakkan, masyarakat jadi
tanggap/peduli, kepastian dan ketaatan hukum bagi semua.
Penjelasan
Pemerintah perlu menjelaskan tujuan pembangunan PLTN itu! Masyarakat
pantas diberi penjelasan dan jawaban atas berbagai pertanyaan, seperti:
Apa Indonesia kedodoran, kekurangan sumber daya energi (batu bara, gas
alam, panas bumi) untuk memenuhi pasokan listrik? Kekurangan kapan
terjadi, dihitung dari besar cadangan dibagi produksi per tahun?
Bangun PLTN, apa tidak beli/impor energi mahal dari luar dan
jual/ekspor murah energi nasional (batu bara, gas alam)? Apa aset
sumber daya energi nasional dikelola secara optimal?
Menghindari pemakaian batu bara kotor dan menggantikannya dengan
energi berbahaya (umur sampah radioaktif puluhan ribu tahun) apa lebih
bijak? Pembangunan PLTN yang padat modal (di atas 2.000 dollar AS/kW,
batu bara 1.000 dollar AS/kW, PLTGU gas alam 600 dollar AS/kW), apa
tidak mengurangi kemampuan penyediaan pasokan listrik guna mempercepat
sambungan listrik bagi 50 persen masyarakat yang belum mendapatkannya?
Amerika Serikat saja masih berpikir bangun PLTN baru setelah 2030.
Mengapa tak sabar menunggu generasi ke-4 yang lebih prospektif?
Walaupun menggunakan anggaran publik melalui APBN, laporan studi PLTN
tidak dibuka kepada publik. Checks and balance sulit dapat dilakukan.
Berilah anak bangsa (universitas) kesempatan belajar. Pemerintah patut
membuka ruang publik agar kita bisa berpikir terbuka di antara anak
bangsa melakukan kajian bersama. Sekaligus kesempatan baik
mempraktikkan demokrasi proyek terkait kepentingan publik.
Hanya dengan dialog, demokrasi dapat ditegakkan melalui kekuatan
pikiran/argumentasi (power of reasoning), kalau kekuatan protes demo
massa (power of mass) hendak dikurangi dan penggunaan kekuatan senjata
(power of gun) dicegah. Melalui dialog di ruang publik mari cegah
kebuntuan diskusi, ilmu pengetahuan, filsafat, dan moral.
Nengah Sudja Peneliti Energi
---------------------------------
Now that's room service! Choose from over 150,000 hotels
in 45,000 destinations on Yahoo! Travel to find your fit.
[Non-text portions of this message have been removed]
