Mas Budi, Memang bener yg anda kemukakan. Jendral AG menyatakan dia hampir bangkrut gara2 ikut pilpres 2004 yl , rasanya juga para capres2 lainnya
Mestinya KPU mensyaratkan data2 kekayaan HARUS DISERTAI DENGAN PEMBAYARAN PAJAK YBS ! Sama saja dengan pengusaha2 yg mau minta kredit Harus dengan pembukuan yg diserahkan ke instansi pajak. Kalau udah begitu, data2 ini sangat mudah dipakai KPK dll buat membandingkan kekayaan ybs yg lalu dan kemudian dll. Cuma takutn ya dgn syarat begini nggak ada yg berani mencalonkan diri jadi capres atau cagub dll hehehe... Salam , martin -jkt ----- Original Message ---- From: Budi Dharma <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected]; [EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, July 2, 2007 11:53:55 AM Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] kekayaan cagub (pns) : gaji vs sabetan ? Melihat jutaan poster, ribuan spanduk, ratusan iklan media cetak, dan puluhan kali �kampanye kucing-kucingan� di televisi antara calon gubernur dengan KPUD, membuat saya yang awam ini jadi bertanya-tanya : berapa milyar yang telah disia-siakan untuk sekedar mendapat label orang nomor satu se-DKI ? Juga darimana mereka mendapat sokongan anggaran yang begitu besar untuk belanja iklan tersebut dan siapa saja agen advertising yang kecipratan duit kampanye tersebut ? Beberapa hari yang lalu saya melihat runningtext di MetroTV bahwa kekayaan Fauzi Bowo menurut data 31 Mei 2007 yang dirilis KPK adalah sekitar 38 milyar. Btw, gaji wakil gubernur emang berapa sich ? Andaikan umur Foke sekarang 55 tahun dan ia mulai bekerja sebagai pegawai negeri dari umur 25 tahun, alias 30 tahun kerja di pemerintahan, artinya secara awam ada 360 bulan yang dijalani ( 30 x 12 bulan ) dengan gaji2 rata2 sebulannya bila dianggap tetap adalah sekitar 100 juta lebih sebulan ( 38 milyard dibagi 360 bulan tadi ). Bandingkan juga kalkulasi asset pak Adang yang juga tergolong nggak luar biasa. Gile bener !!! Wah, kalo gaji wagub aja segitu apalagi gubernurnya, apalagi presidennya, apalagi anggota DPR-nya. Nyatanya ? Sudah menjadi rahasia umum, bahwa penghasilan utama pegawai negeri bukan dari soal gaji, tapi �sabetannya�. Tanpa tedeng aling, rakyat yang mustinya dilayani malah �diperas�. Soal perizinan yang mustinya dipermudah, oleh birokrasi malah dipersulit dan berbleit-belit. Ujung-ujungnya setor upeti. Lihat saja gossip tak sedap soal setoran duit yang mengalir ke oknum partai yang sekedar untuk bisa mendapat tanda dukungan. Perang slogan mulai dilancarkan berangkai. Setelah �Ayo benahi Jakarta� disambut dengan �Serahkan pada ahlinya�, disusul dengan �serahkan pada ahlinya�, yang lalu dibalas dengan �Jakarta untuk semua�. Nggak ada yang berani koar2 janji bikin target bahwa setelah ia menjabat setahun Jakarta bebas uang sekolah, 2 tahun kemudian giliran Jakarta bebas banjir, dan 3 tahun kemudian Jakarta bebas macet. Jangan bisanya cuman keluar masuk pasar, bikin aksi donor darah, atau paling2 bikin panggung dangdutan. ===================================================== Pojok Milis Komunitas FPK: 1.Milis komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari KOMPAS dan KOMPAS On-Line (KCM) 3.Moderator berhak mengedit/menolak E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Kontak moderator E-mail: [EMAIL PROTECTED] 5.Untuk bergabung: [EMAIL PROTECTED] KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
