Sudah berkali kali ditegaskan perlu adanya politik kebudayaan, kali ini
ditegaskan lagi oleh para pakar kebudayaan kita. Ignas Kleden cs sekali lagi
menegaskan bahwa kebudayaan bukan sesuatu yang given namun juga merupakan
sesuatu yang achieved...yang dicapai lewat strategi, perjuangan, lewat
penataan, lewat politik. Sesuatu yang das sollen, sebagaimana yg pernah ditulis
juga saya (walau secara tidak mendalam) ketika menangapi asas harmoni dalam
kebudayaan jawa misalnya. Barier yang paling dasyat datang dari pandangan yang
mengatakan kebudayaan adalah sesuatu yang das sein, dan yang harus
dikonservasi, yang sakral, yang tidak dapat diubah dll pandangan konservatif
lainnya. Tradisi, adat istiadat bahkan agama memberikan kontribusi pada
pandangan seperti ini.
Pandangan kuno seperti itu diperburuk lagi dengan pandangan yang meredusir
kebudayaan sebagai komoditi yang dijual, dipertontonkan dan disatukan dengan
paket kebijakan parwisata...makanya kita punya departemen kebudayaan dan
pariwisata. Betapa kebudayaan sangat diredusir.
Jika pandangan pertama membuat, kita bagaikan katak dalam tempurung maka
pandangan kedua menyebabkan kita hanya menjadi pedagang murahan yang tidak
menghargai berbagai harta dan tata nilai yang kita miliki.
Siapapun presiden mendatang, sangat diharapkan dapat mengembangkan strategi
dan politik kebudayaan yang terbuka, termasuk didalamnya strategy pengembangan
iptek.
Soalnya memang BAGAIMANA strategy kebudayaan dalam politik kebudayaan
dikembangkan. Semoga RUU pengembangan kebudayaan yang telah disusun telah
bermuatan strategy yang benar, walaupun kebudayaan tentu lebih dari sekadar
sebuah UU.
Salam, Irry.
Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/06/utama/3664135.htm
=======================
Jakarta, Kompas - Strategi pembangunan kebudayaan tidak cukup sekadar
jargon dan bersifat sektoral, tetapi harus holistik serta menjadi
gerakan menyeluruh. Strategi kebudayaan itu juga perlu mengikuti
dinamika masyarakat. Bagaimanapun, budaya merupakan hasil konstruksi
sosial dan dapat dibentuk.
Demikian terungkap dalam sarasehan budaya bertajuk "Dinamika
Kebudayaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" yang diadakan
Paguyuban Puspo Budoyo, bekerja sama dengan berbagai pihak, Kamis
(5/7) di Jakarta. Sarasehan menghadirkan sosiolog Ignas Kleden dan
Paulus Wirutomo, mantan Direktur Jenderal Kebudayaan Edi Sedyawati,
Nunus Supardi, artis Christine Hakim, dan Pemimpin Umum Kompas Jakob
Oetama.
Menurut Ignas, kebudayaan kerap kali masih dipahami secara ontologis.
Dalam konteks ini, kebudayaan dan perkembangannya dilihat sebagai
sesuatu yang berjalan sendiri sesuai hakikatnya, bukan dibuat oleh
manusia, tetapi ia hadir begitu saja sebagai rujukan yang harus
diikuti oleh pendukung kebudayaan.
Padahal, dalam konsep kebudayaan justru sebaliknya, kebudayaan juga
dibentuk oleh pendukungnya. Keadaan masyarakat menjadi acuan
pembentukan kebudayaan dan dapat memengaruhi kebudayaan itu.
Kebudayaan dibuat oleh manusia secara bersama-sama melalui interaksi
sosial.
Sebaliknya, dalam paham ontologis, kebudayaan bagaikan sesuatu yang
diturunkan dari langit. Paham ini merupakan jebakan bagi munculnya apa
yang disebut determinisme kebudayaan. Alhasil, orang menjadi percaya
tidak dapat berbuat apa pun terhadap kebudayaan dan hanya menyesuaikan
diri dengan kebudayaan tempatnya lahir dan dibesarkan.
"Ini terlihat dalam sikap kita menghadapi krisis, misalnya, atau
ungkapan bahwa kita tidak dapat mengatasi korupsi karena kebudayaan
kita belum memungkinkan transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Ignas juga memberikan contoh, betapa marahnya orang ketika ada yang
tidak membayar kepada bank terkait kredit macetnya dan tidak dihukum.
Diskusi tentang impunitas atau kebal hukuman pun muncul, tetapi lupa
bahwa impunitas itu dipupuk dalam kehidupan sehari-hari.
"Orang yang membuang sampah sembarangan walaupun sudah ada larangan,
misalnya, juga tidak diberi sanksi. Setelah impunitas besar yang
dianggap kejahatan muncul, mendadak orang lalu terkejut. Padahal, kita
ikut membentuknya setiap hari dengan sikap budaya kita yang
deterministik," ujarnya.
Menurut Ignas, apa yang dinamakan halangan-halangan mental dalam
pembangunanĀatau sikap budaya yang tidak sejalan dengan pembangunan
ekonomiĀ bertolak dari konsep kebudayaan ontologis. "Kita bergantung
pada kebudayaan tanpa dapat berbuat sesuatu pun," katanya.
Politik kebudayaan
Oleh karena itu, suatu politik kebudayaan hanya mungkin dilakukan jika
berangkat dari asumsi dasar bahwa kebudayaan itu diproduksi oleh
manusia dan melalui konstruksi sosial. Politik kebudayaan yang
dimaksud Ignas adalah kebijakan yang diambil terkait arah perkembangan
budaya dan syarat yang harus dipenuhi untuk suatu tujuan tertentu.
Terkait politik kebudayaan, bidang kebudayaan tertentu, seperti
kesenian, memang umumnya lahir dari kreativitas spontan sehingga sulit
direncanakan berdasarkan kebijakan tertentu. Namun, beberapa bidang,
seperti rencana pengembangan teknologi, pembakuan bahasa nasional,
atau rencana jangka panjang tentang pengembangan kebudayaan fisik,
dapat direncanakan.
Faktor yang ikut menentukan kebudayaan di masa depan antara lain
sektor pendidikan nasional. Nilai dan kepandaian yang telah
dikembangkan dalam suatu kebudayaan dapat dipertahankan dan diteruskan
ke generasi berikutnya melalui pendidikan. Pendidikan juga diharapkan
dapat mendorong perkembangan daya cipta setiap peserta didik untuk
memajukan perkembangan budaya melalui apresiasi budaya.
Bagi Paulus Wirutomo, saat ini yang diperlukan ialah strategi budaya
yang menyeluruh dan holistik. Untuk itu, yang pertama kali harus
dilakukan ialah mencapai konsensus prioritas nilai budaya yang akan
ditanamkan.
"Begitu nilai itu sudah ditentukan, semua lini dan sektor harus
mendukung internalisasi nilai tersebut," ujarnya.
Jakob Oetama juga sepakat bahwa kebudayaan sangat berinteraksi dengan
perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan
teknologi. Budaya dapat dalam artian sikap dasar, falsafah, orientasi
nilai, atau hal-hal praksis seperti perilaku dan perbuatan sehari-hari.
Menurut dia, budaya dalam artian lebih praksis tak kalah aktual untuk
dijadikan bahan pemikiran dan komitmen bersama. Tekanan atau orientasi
tidak selalu kepada masa lalu, tetapi masa depan.
Nilai-nilai tradisi yang telah dimiliki bangsa Indonesia perlu terus
diuji dan disesuaikan relevansinya dengan kondisi aktual. "Kita harus
pandai mengamati dan menangkap perubahan tersebut," ujarnya. (INE)
---------------------------------
Park yourself in front of a world of choices in alternative vehicles.
Visit the Yahoo! Auto Green Center.
[Non-text portions of this message have been removed]
