Rekan-Rekan FPK, Memang sungguh IRONIS kalau membandingkan kondisi jalan tol di Jakarta yang BUMPER TO BUMPER sedangkan kondisi transportasi masal memprihatinkan. Saya kira Pemerintah kurang bisa memanfaatkan situasi ini. Sudah jelas kalau penduduk Jabodetabek RELA bermacet- macet ria bahkan di jalan tol (padahal sudah bayar), tapi tidak bisa mendapatkan dana untuk memperbaiki kondisi transportasi masal. Mengapa tidak terpikirkan untuk mengenakan TARIF EXTRA dengan imbalan berkurangnya kemacetan?
Di negara bagian Virginia AS, pengelola jalan tol bisa mendapatkan dana dari Highway Trust Fund (dana yang dikumpulkan secara khusus untuk tujuan pembangunan jalan tol, bukan dari APBN) untuk membangun jalur HOV (High Occupancy Vehicle) di jalan tol. Kalau di Indonesia, jalur ini dikenal jalur busway (tapi cuma untuk Trans Jakarta) yang ada di jalan raya bukan tol. Informasi lengkapnya bisa dilihat di: http://www.roadstothefuture.com/Virginia_Freeway_HOV.html Jadi seharusnya tarif jalan tol bukannya ditiadakan malah harus dinaikkan (khususnya untuk kendaraan pribadi) agar dapat disisihkan dana TRUST FUND. Dari dana TRUST FUND inilah bisa dibangun jalur- jalur HOV untuk mengurangi kemacetan (tidak membebani APBN). Selain itu juga harus dibangun tempat-tempat parkir di dekat jalan tol ini yang bisa menjadi meeting point (bisa parkir kendaraan juga) bagi mereka yang ingin berbagi kendaraan (sekaligus bisa lewat jalur HOV). Mari wujudkan mimpi menjadi KENYATAAN... Gampang kok, tinggal nyontoh, studi banding saja ke Virginia... Best Regards, Rudyanto --- In [email protected], "bodo_kerlchen" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Rekan-rekan FPK, > Jalan tol harus bayar memang motif satu-satu nya adalah cari duit > dan untuk itu mangsa yang paling empuk ya rakyat (yang nrimo). > Jerman setahu saya memang salah satu negara langka yang sejak dahulu > tidak pernah menerapkan ongkos tol (Maut) dan Tempolimit bagi > kendaraan pribadi pada jalan bebas hambatannya. Saat awal > pemerintahan Kohl (mulai besarnya partai "gruen/hijau") pernah > menjadi perdebatan seru di parlemen untuk menerapkan itu, karena > begitu banyaknya Truck asing yang sliweran plus merusak jalan tol > dengan gratis (ongkos perawatan adalah beban pembayar pajak lokal) > sementara jutaan orang jerman diluar negaranya selalu harus bayar. > Sedangkan tempo limit motifnya tentu beban lingkungan (suara dan > emisi). Tapi keduanya gagal, karena rakyat kaga setuju. Bila itu > akan diterapkan 2008 saya rasa memang sdh waktunya. Yang menarik > sebenarnya cara jerman bila ingin menerapkan sesuatu system, > perencanaan dan pertimbangan nya jelas serta masuk akal, hingga > tujuan pun nyaris selalu tercapai. Penerapan "Maut" jelas tujuannya > untuk meningkatkan "Fahrgemeischaft/Bermobil bareng" yang memang > mereka sudah terbiasa sejak tahun 80an (plus uang masuk untuk > negara). Untuk itu memang disediakan lahan parkir yang memadai > pada "meet-point" yang umumnya dekat jalan masuk tol. Begitu pula > dengan Sepedah sebagai alternative di dalam kota, sudah sejak lama > pemerintahnya menyediakan jalan sepedah, misalnya kota Erlangen > sejak thn 80an sdh menjadi kota yang terbaik untuk bersepedah. Jadi > seperti halnya juga di Singapore, bila pengendara pribadi dibebankan > ongkos yang begitu tinggi, mereka tidak akan protes, karena > alternatifnya cukup disediakan dan jelas memadai. Mungkin di jerman > protes rakyatnya akan lebih gencar dari pada Singapore, karena > hubungan rakyat jerman dengan rasa kepemilikan kendaraan jauh lebih > kental (Mobil pertama kan ciptaan mereka, itu makanya tempolimit > akan sangat sulit diterapkan, apalagi Porsche, BMW dan MBenz paling > menentang). Kalau saja pejabat kita itikad mengarahkan kondisi > negeri kita ini betul-betul tulus, saya yakin negara sahabat > tersebut akan membantu dengan senang hati bila kita ingin mengambil > makna dari pengalaman bagus mereka .. tinggal nyontoh. Sooo .. > jangan cuma .. baru bisa mimpi!!! > Salam, > Bodo
