Tampaknya lembaga Pak Kasman sudah berorientasi ke mutu. Kalau sudah berani 
menyatakan bahwa hampir semua peserta tak lulus baku mutu, maka berarti lembaga 
Anda masih bersih dan bisa diandalkan. 
   
  Lembaga ini sebaiknya dipertahankan agar tetap hidup, selama bisa menjaga 
idealisme serta prinsip-prinsip dasar yang ditetapkannya sendiri. Namun, agar 
lebih kredibel, ada baiknya Pak Kasman mencoba menggandeng lembaga sertifikasi 
serupa yang ada di tingkat internasional. Pembiayaannya mungkin bisa diusulkan 
ke Pemda. Tujuannya adalah agar lembaga Bapak menjadi "accredited" dan diakui 
dunia. 
   
  Move seperti ini sudah lama dilakukan juga oleh kantor-kantor akuntan dan 
biro-biro hukum di Indonesia, dengan mengganeng mitra internasional. Jika bisa 
dilakukan, bahkan negara-negara lain di kawasan ini pun akan menggunakan jasa 
lembaga Bapak, karena mereka percaya mutunya.
   
  Anda juga bisa kerjasama dengan STM-STM itu untuk membantu mereka memperbaiki 
kurikulum atau mutu lulusannya. Tentu saja ini harus jadi kerjasama yang saling 
menguntungkan dan betul-betul berorientasi ke mutu, bukan profit.
   
  Saya ucapkan selamat bekerja, Pak. Jika lembaga Anda punya nama harum, jangan 
khawatir soal masa depannya.
   
  manneke

[EMAIL PROTECTED] wrote:
          Sebenarnya saya juga sedang mencoba mendirikan lembaga sertifikasi, 
khusus 
untuk bidang-bidang teknisi elektroteknik (bengkel elektroteknik). 
Sebelumnya telah melakukan banyak uji coba. Beberapa dinas Pemda membiayai, 
dan kami melakukan uji coba. Dari hasil uji coba ini rasanya kok minder. 
Pernah diberi kesempatan oleh Dinas untuk mencoba uji kompetensi untuk 
lulusan elektronika terbaik di satu kota besar. Dari 40 calon, yang ikut uji 
coba tidak ada yang lulus sama sekali. Padahal sebelumnya sudah dibertahukan 
ke pada Kepsek materi uji dan cara penilaiannya. Ada beberapa alternatif 
standar kompetensi, dan para Kepsek memilih standar kompetensi yang dipakai 
untuk menguji calon teknisi di suatu pabrik elektronika besar. Yang jelas, 
materi, cara uji dan penilaiannya sangat 'clear' dan dapat dijejaki 
(ditelusuri). Kesimpulannya lulusan SMK yang kami uji itu tidak ada yang 
lulus (hanya satu yang mendapat nilai 5.5 dengan syarat kelulusan pada nilai 
7), dan ternyata pembelajaran di SMK belum memadai. Apalagi dari 20 
multimeter yang dipergunakan untuk uji kompetensi, ternyata 13 mengalami 
kerusakan (short circuit).
Jenis uji coba lainnya adalah menguji tenaga-tenaga teknik yang sudah 
bekerja di bengkel-bengkel elektronik. Hasilnya hampir sama saja. 
Pengetahuan dasar tenaga teknik ini tidak memadai.
Kalau sudah begini, kita mesti apa? Mau membuat LSP tanpa ada upaya untuk 
memperkuat basis pengetahuan di bidangnya? Lalu apa harus bikin LSP 
asal-asalan?

Salam/WK

----- Original Message ----- 
From: manneke budiman
To: [email protected]
Sent: Thursday, July 12, 2007 1:42 PM
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Kompetensi Tidak Berdasar Ijazah 
Sekolah--Pak Haniwar

Saya banyak setujunya sama Pak Haniwar. Banyak orang rame-rame mau bikin 
lembaga penerbit sertifikasi. Kayanya kok lagi musim proyek ya, apalagi 
dalihnya AFTA sudah dekat dll. Lha yang men-sertifikasi lembaga-lembaga ini 
siapa ya? He he he. Lagian, kalo lembaganya gurem, apa dunia internasional 
mau mengakui sertifikat yang mereka terbitkan?

Saya kasih contoh konkret aja. Di Kanada banyak imigran yang berkategori 
"skilled" dari pelbagai negara di Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Ada 
psikiater, ahli paru, akuntan, ahli hukum, dll. Tapi, credentials mereka 
yang dibawa dari tanah air ternyata tak diakui oleh pemerintah Kanada. 
Akibatnya, mereka jadi penjual hotdog di pinggir jalan, janitor, pekerja 
konstruksi, dan pekerjaan kerah biru lainnya. Sementara imigran dari Eropa 
dan AS credentials-nya langsung diakui tanpa harus sekolah lagi dari awal.

Kalo kita mau gak tanggung-tanggung, bayar saja lembaga sertifikasi 
internasional untuk menguji kompetensi para lulusan program profesi kita. 
daripada bikin-bikin sendiri, tapi kelasnya kelas teri dan tak diakui di 
mana-mana. Sementara para pengikut program/ujiannya udah cape-cape bayar, eh 
malah ngerasa ketipu.

Daripada jadi korban proyek-proyek gelap yang cuma mau mengeruk duit orang, 
mending tak usah ada lembaga-lembaga sertifikasi dalam negeri deh. Yang 
penting, para profesional kita difasilitasi untuk bisa mengikuti program uji 
kompetensi yang diakui secara internasional. Teknisnya bagaimana, saya 
kurang tahu.

Ada pendapat lain?

manneke 



         

       
---------------------------------
Be smarter than spam. See how smart SpamGuard is at giving junk email the boot 
with the All-new Yahoo! Mail  

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke