http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/17/Politikhukum/3694344.htm ==================
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta kepada kalangan pers untuk mengawasi dirinya, para menteri, kepala daerah, dan para pejabat daerah, terutama untuk mengimplementasikan sejumlah kebijakan pembangunan ekonomi dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat itu diharapkan mewujud dalam penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan pengurangan jumlah rakyat miskin. "Pers, lakukan kontrol dan pengawasan kepada saya, para menteri, serta pejabat di daerah. Pastikan semua bekerja untuk itu," ujar Presiden dalam sambutan peresmian pabrik motor TVS asal India di Karawang, Jawa Barat, Senin (16/7). Presiden menuturkan kabar gembira terkait dengan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2007 yang mencapai 6 persen di mana investasi memberi sumbangan yang cukup besar. Dengan peningkatan konsumsi, didorongnya pengeluaran pemerintah, dikembangkannya ekspor, dan makin membaiknya investasi, pertumbuhan lebih besar akan dapat dicapai. Untuk prasyarat tumbuhnya ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, Presiden minta iklim investasi yang baik terus dipertahankan. "Jajaran pemerintah di daerah, galakkan pertumbuhan ekonomi dan majukan investasi sambil terus melakukan perbaikan iklim investasi dan dunia usaha. Permudah setiap urusan. Jangan dipersulit semua itu," ujarnya. Di era globalisasi, Presiden mengemukakan, ekonomi yang dianut Indonesia adalah ekonomi terbuka. Dengan keterbukaan, kemitraan dan kerja sama dengan negara lain menjadi prasyarat. Untuk kemitraan dan kerja sama itu, Presiden memegang prinsip keadilan dan membawa manfaat untuk rakyat. Permintaan Presiden kepada pers untuk mengawasi dan mengontrol para pejabat, termasuk dirinya, terkait tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat memang beralasan. Beberapa kali, kebijakan yang dibuat pemerintah pusat kerap tidak terimplementasikan dengan baik di tingkat daerah atau di tingkat pelaksana. Contoh kasus terakhir adalah penanganan korban semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Terhadap kebijakan pusat yang sudah dikeluarkan, pelaksanaannya di lapangan jauh dari perkiraan dan harapan. Untuk tidak berjalannya kebijakan pemerintah ini, Presiden sampai menangis mendengar keluhan dan derita beberapa warga yang langsung diterima di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat. (INU)
