Saya kira tujuan mengadakan busway itu yang menjadi pokok bahasan yaitu
mengurangi kemacetan, mengurangi polusi dan menghemat konsumsi BBM. Kalau
demikian berarti pemerintah yang menjadi operator dan regulatornya sekaligus
wajib dong menanggung bebannya. Karena tujuannya memang jelas. Kalau penggunaan
BBM makin tinggi dengan makin banyak mobil pribadi yang beroperasi maka
subsidi BBM pun terus meningkat. Jadi jangan dibolak balik menaikkan tarif
untuk meningkatkan pelayanan. Justeru dengan membuat jalan khusus busway, beban
pengendara lain makin tinggi.
Salam,
Sonar S
Putra <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
ERP tidak semahal itu Pak Rudyanto, biayanya masih jauh lebih kecil
daripada pembangunan 1 koridor monorel. Tetapi yang jelas penerapan
ERP membutuhkan sinergi banyak pihak, termasuk pabrikan otomotif,
provider sistem ERP, Dephub, Sekwilda, DPRD, DTKJ, dan Polisi.
Rekan Indra, ada yang ingin saya luruskan dari pernyataan Anda.
Seperti tulisan saya sebelumnya kita sebagian besar masyarakat sudah
'berhasil' di-misleading oleh entah pemerintah atau tulisan atau
informasi di media tentang istilah "SUBSIDI". Akibatnya banyak dari
kita yang salah menterjemahkannya.
Dengan naik tarif tiket, oke subsidinya menjadi hilang. Tapi uang yang
dibayar oleh pemerintah ke operatornya kan tetap, alias tidak berubah
nilainya. Padahal kalau mau pelayanan naik yang justru yang harus
ditingkatkan itu adalah jumlah uang yang dibayar oleh pemerintah ke
operator bus supaya km operasi busnya bisa ditambah dari sebelumnya.
Kalau tarif tiket naik, tapi jumlah uang yang dibayar oleh pemerintah
ke operatornya tetap seperti tahun sebelumnya, sudah dipastikan
pelayanan tidak akan berubah. Yang berubah adalah SUBSIDI-nya menjadi
hilang, alias nilai SUBSIDI itu yang tadinya diserap oleh anggaran
pemerintah, sekarang diserap oleh tarif tiket.
Nah ini, kita sebagian besar warga sudah 'berhasil' di mislead oleh
entah pemerintah atau media, sehingga seolah2 kalau pelayanan mau
bagus tarifnya harus naik. Padahal yang benar adalah pelayanan akan
naik KALAU pemerintah mengeluarkan lebih banyak lagi anggaran untuk
bayar ke operator dibanding nilai sebelumnya.
Makanya motif kenaikan tarif itu mestinya dipertanyakan masyarakat.
Kenaikan tarif itu untuk apa?
1. Untuk mengurangi subsidi? atau
2. Untuk mengimbangi kenaikan anggaran pemerintah untuk bayar ke
operator bus?
Masalahnya karena masyarakatnya sudah 'berhasil' di mislead, banyak
yang beranggapan kenaikan tarif untuk jawaban no 1, adalah suatu
keharusan dan diyakini akan meningkatkan pelayanan. Yah kalau dipakai
logikanya dipakai, tarif dinaikan tapi subsidinya berkurang itu karena
tarifnya naik tapi pengeluarannya tetap. Padahal kalau mau
pelayanannya baik, ya pengeluarannya juga harus ditingkatkan, bukan
hanya tarif tiketnya saja dinaikan.
Makanya kalau kenaikan tarif yang benar itu untuk jawaban no 2, yaitu
untuk mengimbangi pengeluaran pemerintah ke operator. Kalau seperti
ini yang jelas subsidinya tidak mungkin berkurang, yang bisa terjadi
adalah: besar subsidi adalah pasti SAMA atau LEBIH BESAR.
p
