Mas Robama, Niat baik seperti harapan kita nampaknya tidak ada. Saudara-saudara kita korban lumpur lapindo mungkin dianggap warganegara kelas dua yang boleh dipermainkan seenaknya. Partai -- yang katanya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan pakai kontrak politik -- cuma isapan jempol saja. Apalagi, mereka sekarang sedang sibuk berkoalisi. Padahal, biaya iklan yang milyaran itu kalau diberikan kepada korban lumpur lapindo, simpatik kita akan muncul. Mengharapkan dana CSR BUMN kelihatannya juga tidak mungkin. Sirnakah harapan kita? Sebenarnya tidak kalau dunia usaha mau melakukan penggalangan dana melalui penjualan produknya untuk disumbangkan.
Salamku; FA Suhardi Soetedja -------------------------------------------------- From: "mangoenpoerojo roch basoeki" <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Thursday, October 09, 2008 7:56 PM To: <[email protected]> Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] KALI LAPINDO > Rekan-rekan milis FPK yth, > > Kompas hari ini > di halaman 24 mewartakan, bahwa Bupati Sidoarjo memberi waktu 2 minggu > kepada > BPLS untuk menormalkan sungai Porong. > > Setahun yang lalu > (29 Oktober 2007), Bupati itu diam aja. Sementara Bupati Pasuruan di > selatan, > ikut rakyatnya mendemo BPLS kaitan dengan aliran lumpur yang dicurahkan ke > sungai porong itu. Saat musim hujan, air 15 cm di bawah permukaan tanggul > sungai, banjir tak terjadi. > > Setahun berlalu, > beberapa kali tanggul lumpur telah jebol karena dua hal. Muntahan lumpur > tidak > terkira, dan subsidensi (tanah ambles) dan terus akan jebol dan jebol > lagi. Sementara perbaikan tanggul tidak > mudah, karena materi urugan tanggul didatangkan dari jauh dan adanya > "larangan" > dari para korban yang kerugiannya belum dibayar. Akhirnya penambahan > peralatan > untuk menggelontorkan lumpur ke sungai diperbanyak. Yang berarti lumpur > masuk > ke sungai juga semakin banyak saja dan bahaya banjir sudah semakin dekat. > Wajarlah kalau Bupati yang mau mengkahiri > jabatannya itu, cepat bereaksi. > > Pertanyaannya : > 1. kenapa Bupati itu tidak teriak dari dua tahun yang lalu ? > 2. anggaran rakyatkah yang digunakan untuk mengurusi petaka yang tidak > jelas kapan berakhirnya itu (50 tahun katanya) ? > 3. bagaimana kaitannya dengan disuspennya saham bakrie-group ? > 4. yang lucu lagi adalah kaitan dengan BUMN yang tidak merasa rugi. PTP > Gula di Sulsel menyatakan rugi 24 milyar karena kebun tebunya dibakar > rakyat. Sedangkan BUMN yang dirugikan lapindo ratusan milyar sanpai > trilyun kok gak ada yang teriak ya.......(karena konco dhewe....gitu?). > Mau tahu BUMN apa saja yang dirugikan dan berapa kerugian itu? Baca aja > buku "Kerugian Bangsa Akibat Lumpur Sidoarjo" di Gramedia. > 5. Masih tetap sabar dan maklum sajakah masyarakat Jawa Timur ? > Semoga ada yang merespon demi masyarakat Jatim, dan khususnya korban di > Porong. > > Salam, robama.
