[ Rabu, 22 Oktober 2008 ]

Bentuk Pansus Uang Hilang, Bukan Pansus Orang Hilang



Dibukanya kembali kasus orang hilang yang terjadi pada 1997-1998 oleh DPR
dengan membentuk pansus orang hilang menimbulkan tanda tanya. Kenapa itu
baru dibuka sekarang, saat menjelang pemilihan presiden 2009? Apakah hal
tersebut merupakan bagian untuk mengalihkan perhatian masyarakat karena
banyak masalah di DPR. Apakah itu merupakan manuver politik atau kepentingan
politik yang dilakukan para elite politik karena takut perolehan suaranya
menurun?


Mungkin, tidak salah jika pansus orang hilang tersebut merupakan bentuk
penjegalan terhadap militer yang ingin maju menjadi capres 2009. Apalagi,
menurut sejumlah survei, capres dari militer seperti SBY, Prabowo Subiyanto,
dan Wiranto terus melaju mendapatkan simpati masyarakat.


Padahal, masih banyak masalah bangsa ini yang perlu segera diselesaikan,
bukan malah membentuk pansus orang hilang. Sepertinya, DPR kurang pekerjaan
saja dan mengada-ada. Wajar jika masyarakat memberikan penilaian negatif
terhadap tingkah polah DPR.


Seharusnya, saat ini DPR membentuk pansus menurunkan harga BBM, pansus
menurunkan harga sembako, atau pasus uang hilang alias uang yang dikorup
oleh banyak anggota dewan. Itu lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak.


MUKTI SLAMET, Jl Awikoen Madya Timur 8, Gresik






[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke