http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/29/06295142/CIDES.Sultan.Bangkitkan.Feodalisme
JAKARTA, RABU--Direktur Eksekutif CIDES (Center for Information and Development Studies) Syahganda Nainggolan menyatakan deklarasi Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon presiden 2009-2014 dengan mengundang 47 raja lokal se-nusantara dalam acara pertemuan atau "Pisowanan Agung" di Alun-alun Utara, Yogyakarta, Selasa, dapat membangkitkan feodalisme. "Feodalisme kontra roduktif dengan semangat demokratisasi ke depan," kata Syahganda di Jakarta, Selasa menanggapi manuver politik Sultan dalam pertemuan besar (pisowanan agung) itu pada Selasa. Syahganda mempertanyakan nilai tambah demokrasi yang ingin dikedepankan Sultan untuk membangun Indonesia sebagai negara dan bangsa yang moderen. Ia menegaskan pencalonan Sultan seharusnya lebih menonjolkan suasana representasi demokrasi bangsa apalagi acara deklarasi itu bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda. "Memang patut dipertanyakan kenapa yang diundang justru kebanyakan raja-raja. Semestinya mengundang tokoh-tokoh utama masyarakat atau kalangan pemuda agar napas kebangkitan dan demokrasi lebih dikedepankan," katanya. "Bukan sebaliknya menonjolkan raja-raja di tanah air meski mereka adalah aset kultural bangsa kita," kata Syahganda menambahkan. Ia mengatakan penonjolan para raja dalam acara deklarasi pencalonan dapat dikesankan berbagai pihak bahwa Sultan lebih berorientasi pada basis feodalisme lama, yang justru tidak lagi menjadi kiblat politik bangsa Indonesia dewasa ini. "Sultan juga dapat dinilai merupakan sosok yang menjadi milik kaum feodalis dibanding sosok sebagai pengayom bangsa secara luas," katanya. Hal itu, katanya, berlawanan dengan watak kebangsaan Sultan yang ingin tampil bagi semua pihak. Pencalonan Sultan seperti itu, menurut Syahganda,mengurangi kredibilitas serta nama besar Sultan di panggung politik nasional. Simbol budaya Syahganda menambahkan popularitas raja-raja di tanah air saat ini banyak ditempatkan sebagai simbol budaya yang menyatukan berbagai kepentingan kelompok di masyarakat, termasuk sebagai panutan moral yang tidak banyak mengambil agenda politik nasional. Masyarakat luas, kata Syahganda, juga tidak lagi ingin melihat para raja tersebut terlibat dalam pertarungan politik praktis agar kekuatan tradisi kerajaan di Indonesia tidak terkotak-kotak. Ia mengatakan peran politik para raja pada umumnya kini digantikan oleh kehadiran kekuatan pembaharu yang mengusung demokrasi, baik dari kalangan pemuka agama, pemimpin masyarakat, LSM dan kepemudaan, kaum intelektual dan profesional serta kelompok lain yang lebih mandiri. "Mengapa kalangan itu tidak diberi tempat utama oleh Sultan," kata Syahganda mempertanyakan. Kewibawaan dan kehormatan Sultan tetap terjaga meskipun tanpa mengundang para raja lokal, katanya.(ANT) JY
