Persoalan di level Buruh sebenarnya lebih "Pesimis" dibandingkan berita yang diangkat... Saat ekonomi baik-pun PHK terjadi dan daya beli rendah... marginalisasi peran buruh.. perbudakan modern TANPA ADA SISTEM JAMINAN SOSIAL YANG MEMADAI..
Peran media mengangkat berita ini jelas dibutuhkan untuk membangun kesadaran kolektif dari pengambil kebijakan, agar ELIT sadar bahwa INTERVENSI SISTEMIK KE SEKTOR RIIL adalah PERAN KRUSIAL PEMERINTAH SAAT KRISIS... Kita boleh liat, dana Intervensi mengalir kemana? di satu sisi Media memang harus mengangkat KRISIS RAKYAT KEBANYAKAN (buruh yang juga konsumen).. Paradoks ini adalah alasan penting kenapa media harus mengangkat Realita.. sekali lagi, tanpa berita media yang "PESIMIS" hidup di level buruh "LEBIH PESIMIS" dan Tertekan... jadi, peran berita adalah membangunkan kelas menengah untuk Bangun dan menjadi "Concerned Citizens Think Out Of The Box"... ya diluar kotak kenyamanannya ada ancaman pesimisme yang luar biasa... dengan terbangun melihat realita "out of the box' diharapkan Kelas Menengah akan berbuat diluar kotaknya agar ancaman rembesan pesimisme di kotaknya dapat dicegah.. Ini ada interview saya di Koran Tempo edisi Minggu, meski muram dalam interview ini ada saran saya untuk merevitalisasi Sistem Jaminan Sosial (job security) dan negosiasi order di pasar ekspor dengan kuota impor di pasar barang konsumsi (job cration)... bisa juga baca analisis saya di Koran Kontan Jum'at 21 November 2008 dengan judul "Menciptakan Keadilan Upah Pekerja" di http://www.elrizky.net/artikel.php?opt=1&id=260 dan tentang "Dana Bergulir" di Majalah Gatra edisi 20-26 November 2008 di http://www.elrizky.net/artikel.php?opt=1&id=261 Tamu Koran Tempo, Minggu 23 November 2008 http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/11/23/Tamu/index.html Yanuar Rizky Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia "Pengusaha dan Buruh Tidak Direken Pemerintah" Resesi global sudah mengimbas ke sektor manufaktur Indonesia. Kapasitas produksi melorot, para pengusaha melakukan pengurangan tenaga kerja. Ribuan buruh pun terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Demonstrasi buruh marak. Apalagi sejak keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, yang membatasi kenaikan upah minimum, unjuk rasa buruh merebak di sejumlah kota. Persoalan tersebut menjadi perhatian Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Yanuar Rizky. Pria kelahiran Bandung, 22 Januari 1973, ini sebelumnya dikenal sebagai pengamat pasar modal. Kini, selain aktif di perburuhan, penyandang gelar master bidang hukum ekonomi ini giat di Forum Aspirasi Indonesia. Menurut alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini, gerakan buruh sekarang mesti modern. "Bukan waktunya lagi menuntut upah maksimal, tapi paham roda dan rantai ekonomi nasional dan dunia," ujarnya. Lebih jauh, ia pun menawarkan sebuah konsep tentang arsitektur jaminan sosial, yang melindungi buruh, pengusaha, dan negara. Seperti apa arsitektur ketenagakerjaan itu? Bagaimana sebaiknya pemerintah mengelola negara dalam kondisi krisis? Berikut petikan wawancara Yanuar dengan Yophiandi dari Tempo melalui sambungan telepon dari Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis lalu. Bagaimana pendapat Anda tentang keluarnya SKB Empat Menteri pada saat krisis ini? Dalam situasi krisis ini, semua tahu orang sedang susah. Bahkan di level buruh, saat kejatuhan harga saham, buruh dan masyarakat kebanyakan belum merasa. Bingung mereka. Pemerintah bilang tidak akan terjadi apa-apa. Tapi rupiah semakin tertekan. Tambah bingung mereka. Nah, dalam keadaan bingung ini, ada SKB Empat Menteri, buruh dibatasi kenaikan upah dan sebagainya. Ini kan sama saja, bukan diberi kepercayaan, malah dikasih sinyal menakutkan. Berarti kebijakan ini tidak tepat? Kebijakan ini, dalam komunikasi politik ekonomi, sangat tidak tepat. Bahwa seolah-olah, yang dibilang tidak ada apa-apa, kok saya (buruh) yang menanggung. Mereka kan di tengah. Lagi bingung, jadi panik, dan responsnya jadi seperti ini (demonstrasi buruh tak putus-putus, kemudian muncul pemutusan hubungan kerja sampai belasan ribu orang). Secara filosofi hukum, ini salah. Contoh, upah diselesaikan secara bipartit saja. Upah yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, itu kan upah hidup layak. SKB ini mendistorsi undang-undang, karena kata undang-undang, upah hidup layak. Tapi SKB bilang, upah tidak boleh lebih dari pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan kesulitan pengusaha? Oke, mereka akan bilang, "Usaha saya susah, kena beban suku bunga, segala macam, masak saya juga mesti menanggung pekerja dengan upah minimum?" Seharusnya, sebagai pemimpin, di banyak pihak, pemerintah, pengusaha yang berpengaruh, dan serikat pekerja yang berpengaruh pada kebijakan lebih bijak. Begini, pengusaha itu darahnya apa, sih? Kan konsumen yang punya daya beli. Daya beli itu dari mana? Daya kerja, kan. Yang jadi konsumen kan buruh juga. Kalau memandangnya bipartit, ya, cuma pengusaha dan buruh. Pengusaha tidak banyak yang komplain juga? Kalau kita tanya ke pengusaha umumnya, yang diinginkan tidak neko-neko (mengada-ada), kok. Mereka di atas, asosiasi (pengusaha) tadinya diam-diam saja, kok. Konflik kan dipicu oleh SKB. Terjadi ketidaksenangan, kecurigaan. Banyak pengusaha bilang, apa-apaan sih ini pemerintah. Sempat ngobrol dengan pengusaha? Saya pernah diundang Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), kami membahas soal ini. Saya bilang, kita tidak bisa bicara soal normatif. Sebab, kalau mau ngomong normatif, sudah ketahuan, kok, pengusaha maunya upah buruh rendah, buruh maunya upah tinggi. Saya usulkan bagaimana kalau berpikir out of the box, bicara output. Hal-hal begini memang belum menjadi agenda politik perburuhan. Malah, yang terjadi sekarang, fragmentasi politik perburuhan. Bagaimana bisa? Karena adanya elite-elite politik yang jadi pengusaha; ada pengusaha yang duduk di pemerintahan. Saya setuju pendapat Wakil Presiden Jusuf Kalla, itu wajar, di negara lain juga begitu. Oke, saya setuju, tapi di negara lain, transparansinya kan jelas. Organisasi seperti Apindo selalu bilang, pekerja formal (buruh) pikirkan juga dong yang informal, jangan cuma minta gaji tinggi. Tidak akan ada sektor informal yang kuat tanpa sektor formal yang kuat. Sektor informal yang banyak kan yang (pedagang) kaki lima. Kalau yang di bawah UMR (upah minimum regional), UMP (upah minimum provinsi), dirontokkan lagi (turun upah, pemutusan hubungan kerja), yang rontok pertama siapa? Ya, sektor informalnya! Argumen pemerintah kan tepat juga? Perlu ada fleksibilitas pasar tenaga kerja... Begini, di negara seliberal apa pun, sefleksibel apa pun, tidak pernah ada yang dilepas oleh pemerintahnya. Untuk tenaga kerja ini kan cuma ada dua, job creation dan job security. Terakhir ini yang namanya jaminan sosial. Nah, negara liberal, yang perusahaannya tidak memberikan pesangon, menerapkan sistem jaminan sosial yang kuat. Sistem ini ada quasi private, quasi swasta. Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat saja, sosialis sistem ketenagakerjaannya. Mereka memilih quasi private, kok. Apa arti pilihan itu bagi tenaga kerja? Kalau Anda mendadak nganggur, dengan kartu jaminan sosialnya, Anda dibayarin negara. Apa yang terjadi di Amerika sekarang? Dengan beban pengangguran seperti ini, beban APBN tambah banyak. Bush dan Partai Republik makanya berpikir untuk mengubah seperti Eropa. Ada asuransi yang mengelola dana-dana. Ini ditentang Demokrat. Perusahaan terbebani? Nggak tuh. Pemerintah terbebani? Nggak juga tuh. Karena mereka akan mencarikan pekerjaan buat si buruh. Kita lihat kalau yang quasi swasta, Swedia misalnya. Itu ekstrem sekali. Mereka tidak kasih pesangon kalau melakukan PHK. Buruh keleleran? Nggak tuh. Karena mereka mendapat premi dari jaminan sosialnya. Dan, dari sistem ini, preminya diberikan yang tertinggi. Sistem Indonesia bagaimana? Lucunya, kalau dilihat parsial, para ekonom Indonesia melihat sistem Indonesia itu bagus sekali karena mau memberikan pesangon tinggi. Padahal nggak begitu juga. Australia cuma (memberikan) kompensasi dua minggu, tapi (buruh) dikasih Jamsostek-nya, duit selama mereka nganggur. Ada premi yang dibayar dari APBN, dialokasikan pemerintah ke jaminan sosial tenaga kerja. Ini namanya tripartit aktif. Semua membagi risiko, termasuk buruh. Kita lihat komposisi di Jepang, yang quasi swasta: pemerintah 25,4 persen dari total premi. Kemudian pengusaha 0,96 persen dan tabungan pekerja 0,4 persen. Dana ini diputar semua. Indonesia pakai sistem apa? Kelihatannya quasi swasta, ada pengusaha, ada buruhnya. Tapi pertanyaannya, pemerintah bagaimana? Tidak ada, zero! Malah mengambil dividen dari Jamsostek. Kalau dengan potret kayak begini, terjadi pasar tenaga kerja yang kaku, salah siapa? Ya, pemerintah! Karena memang kita tidak mempunyai komplementernya, jaminan sosial. Risiko manajemennya tidak ada. Ada yang dengan asuransi, ada yang dengan sistem seperti Amerika. Jadi kuncinya di sistem jaminan? Iya. Pemerintah, pengusaha, buruh, bisa minta supaya undang-undang tenaga kerja diubah, seperti beberapa waktu lalu. Tapi, sepanjang di undang-undang sistem jaminan sosialnya belum diubah, pemerintah ikut menanggung premi, lebih mending jangan. Apalagi, kalau kita evaluasi, Jamsostek saja cuma bisa menghasilkan pendapatan kotor 10 persen dari uang yang ditanam: Rp 63 triliun, jadi Rp 6,3 triliun. Itu cerita 2007, saat sebelum krisis. Padahal mereka main di deposito, obligasi, properti, dan saham. Kita bandingkan dengan reksa dana, sama struktur investasinya, return (penghasilan) bisa 17 persen, bahkan ada yang sampai 42 persen. Tapi, sistem jaminan kan adalah jaring pengaman. Apa artinya? Kalau Anda nganggur, Anda dibayar oleh sistem jaminan ini. Berarti, kalau ada PHK seperti ini, uang negara bisa habis, dong? Nah, ini yang dipikirkan juga dan diutarakan oleh Direktur Jamsostek bahwa sistem asuransi jaminan sosial, asuransi PHK, nggak cocok di Indonesia. Ini cara berpikir yang salah. Semestinya, dibentuk arsitektur jaminan sosial yang betul. Sistem ini akan melindungi si buruh, pengusaha, juga negara. Begini, sebagai kepala arsitek, kita akan melindungi supaya asuransi ini tidak habis. Oke, asuransi dikeluarkan kalau ada orang nganggur, kan. Artinya, kalau sudah ada asuransi, sudah ada pertemuan wakil pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Misal, apa yang akan bangkrut, kalau tutup, berapa yang mesti ditanggung. Kepala asuransi itu akan tanya, kalau mau diselamatkan perusahaannya bagaimana? O, tak ada marketing-nya. Ya, dibantu jualan. Perlu berapa kira-kira? Katakan Rp 20 juta. Bantu Rp 20 juta daripada bayar pesangon. Ini namanya revitalisasi jaminan sosial. Di luar begitu, sampai Swedia, juga Jepang yang liberal, melakukan itu. Kalau Amerika, penganggur masih ditanggung oleh pemerintah. Tapi, pemerintah juga punya mekanisme mencarikan pekerjaan buat si penganggur. Kalau Swedia dan Jepang, pihak asuransi yang akan mencarikan. Karena, setelah Anda bekerja, gugur jaminan sosialnya. Mereka punya database penganggur dan perusahaannya. Kita harus mulai dari mana? Begini, kita mesti belajar di mana pun. Oke kita belajar dari Amerika deh yang banyak diikuti. Antara Obama dan McCain, yang dipilih itu, bukan cuma orangnya, tapi platform yang ditawarkan. Obama menawarkan pendapatan yang wajar, pekerjaan buat semua orang Amerika. Ini bisa baik buat Amerika, jelek buat negara lain. Ledakan pengangguran diatasi dengan menarik kembali pekerjaan yang di-outsource ke negara luar Amerika, kembali Amerika lagi. Nah, sekarang, bagaimana calon presiden Indonesia? Apa yang ditawarkan? Nggak ada! Akhirnya terjebak selera. Berarti, di luar negeri, buruh dan pengusaha dianggap oleh pemerintahnya. Indonesia bagaimana? Betul, (di Indonesia) pengusaha tak mendapat arah dari pemerintah, mereka tidak direken (dianggap). Begini, pengusaha sudah ingin melakukan PHK sejak lama, tapi baru ada kesempatan sekarang. Makanya, pemerintah mesti mengarahkan kepada pengusaha, ini roda ekonomi, ada daya beli kalau ada pekerjaan. Kalau tidak ada daya beli, Anda bangkrut. Nah, yang begini dipahami negara-negara itu bahwa tenaga kerja ini penting. Karena menjadi bagian ekonomi negara. PHK sudah terjadi, apakah Indonesia mesti bertahan dengan kondisi ini? Kalau bicara tentang PHK, katanya kan pasar ekspor tidak ada. Sebetulnya, ini kan kita bikin produk barang, untuk diberi label ke Amerika. Didagangkan ke Indonesia lagi. Jadi pasar ekspor itu sebetulnya dalam arti order doang. Nah, kita ini dihadapkan dengan outsourcing di luar negeri lagi, Cina dan Vietnam punya sistem jaminan sosial lebih bagus. Dengan sistem ini, mereka punya posisi tawar secara otomatis. Nah, kalau di Indonesia, karena tidak punya yang seperti itu, pemerintah mesti mengajukan tawaran: Anda jual barang ke saya, tapi kan Anda memproduksi dengan kuota produksi. Kalau Anda memasukkan barang, Anda tidak order ke saya, tidak kasih kuota produksi, saya nggak mau (terima) barang Anda. Anda punya konsep bagus, sudah ada calon presiden dan partai yang menawari Anda menjadi arsitek ketenagakerjaan? Ada yang menawari saya. Tapi saya nggak ada feel ke partai itu. Di Amerika, buruh punya kekuatan sampai bisa menyumbang Barack Obama. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia, orang-orang masih ada di level comfort zone. Mau berserikat saja, masih takut. Kami kan, di organisasi ini, mewadahi perbankan dan lembaga keuangan. Bahwa kenapa kita lemah seperti sekarang, karena gerakan kelas menengahnya nggak ada. Kalau Obama, tinggal menstimulasi sehingga menjadi mesin. Kelas menengahnya tak mau mendanai dirinya sendiri. Makanya, kami walau tertatih-tatih membuat platform begini. Ini alasannya kenapa Anda menjadi mengurus buruh ketimbang pasar modal lagi? Apa salahnya ngurusin buruh? Kapasitas buruh itu kan juga mesti ditingkatkan. Karena pekerja di kita kan, seperti saya bilang, lebih nyaman di zonanya. Yang perlu disadarkan bukan cuma nuntut upahnya. Tapi bagaimana memaksa supaya ada permintaan pasar, pekerjanya lebih bisa paham posisinya. Buruh mesti tahan berapa lama, ya? Mudah-mudahan 2014, kelas menengah baru sudah terbentuk. Orang-orang yang baru pas reformasi akan muncul, sementara sisa Orde Baru yang masih 35 tahun ke atas akan habis. Nah, saya juga terus-menerus bicara soal pasar modal, keuangan, kepada para buruh. Saya tahu mereka pusing, tapi mereka mesti paham dan terbiasa. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang terbiasa. Saya ingin ada gerakan buruh yang modern. Saya mau mereka mengerti urusan para elite pengusaha itu. Biodata Nama: Yanuar Rizky Lahir: Bandung, 22 Januari 1973 Profesi: Pengamat pasar modal, pegiat pekerja Indonesia Karier : # Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, September 2006-sekarang # Koordinator Forum Aspirasi Indonesia, Februari 2007-sekarang # Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, September 2005-September 2006 # President JSX-Union (Januari 2003-Juni 2005) Pendidikan: # Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997 # Program master bidang hukum ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006 2008/11/22 <[EMAIL PROTECTED]>: > Mang Iyus, > > Brt Ryan yg bertubi-tubi contoh yg bgs. Kekerasan spt itu sy ykn bnyk, tp > jarang terungkap. Kl itu trjd di neg lain, perlakuan media akan sama. Dan sy > blm yakin pemberitaannya menginspirasi para epigonnya. > > Selain brt realistis media (trmsk Kompas) jg memberikan tmpt ckp bnyk utk > mrk yg membangkitkan harapan. Di hal blkng Kompas tiap hari ada sosok yg > berprestasi, tiap pkn sedikitnya ada 3 rubrik ttg mrk yg berjasa bg bgs n > negeri. > > Sy berharap brt ttg PHK tak membuat masy kecil hati atau merasa malang, tp > justru bersiap menghadapi kemungkinan terburuk krn dunia sdg dilanda krismon > global. Sepanjang pengetahuan sy tak ada brt yg bersifat fiktif. > > Rejeki media? Sm spt bisnis lainnya, media sdh jd industri yg menguntungkan. > Dan tak semua brt yg dijual kpd pembaca menimbulkan kerugian, bnyk jg yg > memetik keuntungan dr tiap brt baik scr material maupun non-material. > > Wass, > Budiarto Shambazy > > > Sent from my BlackBerry� wireless device from XL GPRS/EDGE/3G network > > -----Original Message----- > From: Juswan <[EMAIL PROTECTED]> > > Date: Sat, 22 Nov 2008 05:34:29 > To: FPK Kompas<[email protected]> > Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: [Forum-Pembaca-,KOMPAS] 12.600 Pekerja > Terancam PHK --- satu > lag > > Benar bung Budiarto Shambazy. Sama seperti berita bertubi > tubi dan ekstensif tentang kekerasan di seluruh pelosok > negara ini, maka budaya kekerasan jadi semakin marak. > Contoh, berita Ryan telah memberi inspirasi para epigonnya. > > Begitu pula berita buruk-muram-pesimistis, kendati sifatnya > FAKTUAL akan tetap membuat masyarakat menjadi > berkecil hati dan malang... > Seandainya berita itu FIKTIF malahan tidak bakal ada > efeknya bagi masyarakat...namanya juga fiktif/rekayasa... > > Tapi apa mau dikata, rezeki media justru dari membeberkan > fakta terlepas apakah berguna atau merugikan masyarakat. > Kalau pembaca tahu ada 12.600 penganggur baru atau malah > 12 juta penganggur baru... perubahan-baik apa yang dapat > terjadi untuk dinikmati oleh masyarakat? Sungguh tidak ada ! > > Mang Iyus
