Ibu Jehan yth. Salut atas ceramah sambutan pak Suyono, semoga beliau sehat sehat sehat selalu dan tetap bisa terus membimbing kita semua. Jadi dulu rumah yang paling kecil 32 m2. Makanya saya paham ada yang memplesetkan RSS tipe 21 dengan menambah RSSS. Kalau belum diselenggarakan apakah agendanya sudah disusun? Kalau belum saya usul ada yang mengupas tentang Perumahan Sistim Cluster dengan persatuan Indonesia dan HAM. Persoalannya banyak developer membangun sistim cluster didaerah yang sudah padat penduduknya, sehingga kesannya sangat ekslusiv, artinya seperti hidup dalam benteng dan luar benteng jaman penjajahan atau abad pertengahan. Yang dalam cluster bisa pakai fasos dan fasum diluar cluster, tapi yang tinggal diluar kluster tidak bisa pakai fasos dan fasum di dalam cluster. Contoh penduduk Serpong semula ada akses ke Sungai Cisadane dan bantaran kali, tapi setelah masuk developer PT BSD yang membangun perumahan Victoria Park, maka sekarang yang bisa nikmati akses ke sungai dan bantaran sungai hanya penghuni kompleks, pada hal dulu warga punya jalan sampai ke Sungai. Padahal menurut UU Sungai tidak boleh ditutup dan banyak lagi contoh dan kasus kasus. Kalau sistim cluster di daerah yang sama sekali kosong penduduknya (membuka daerah baru) ini sah sah saja, sehingga tidak ada jalan hak servitut warga yang diganggu. Salam Rizal
________________________________ From: Jehan Siregar <[email protected]> To: Jehansiregar <[email protected]> Sent: Friday, December 26, 2008 11:38:44 AM Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kongres Nasional Perumahan Rakyat - Sambutan Bapak Suyono Kawan-kawan sekalian yang kami hormati, Ada pertanyaan: Kongres Nasional Perumahan Rakyat itu kapan ya? Sudah lalu atau akan diselenggarakan dalam waktu dekat? Berdasarkan agenda di Kemenpera, kongres rencananya diadakan pada tahun 2009 sekitar bulan Maret atau April. Ada juga yang mengusulkan diadakan pada bulan Agustus sesuai tanggal peringatan Hapernas. Diskusi ini dimaksudkan sebagai pemanasan menjelang kongres, melemparkan wacana-wacana dan untuk menjaring input dari berbagai kalangan. Salam, Jehan Siregar Sebagai informasi yang relevan, terlampir : SAMBUTAN BAPAK SUYONO SASTRODARSONO Dalam Acara Tasyakuran Hari Perumahan Nasional Tentang Nilai-Nilai Perkembangan Perumahan dan Permukiman Assalamu¢alaikum Wr Wb,salam damai dan salam sejahetra Yth Menpera, Yth Menteri PU, yang terhormat para pejabat Eselon I dan ibu dan para rekan-rekan mantan pejabat yang hadir disini dan bapak-bapak hadirin yang saya hormati. Para Hadirin sekalian beberapa hari yang lalu Bapak Ir. Aim dan Bapak Iskandar Saleh telah menghubungi saya untuk diminta bicara mengenai kilas balik mengenai nilai-nilai perkembangan perumahan waktu itu pertama-tama jawaban saya adalah bahwa saya tidak kompeten sebetulnya untuk bicara mengenai kilas balik itu terlebih mengenai nilai-nilai perkembangan perumahan, karena pertama saya bertugas di dalam bidang perumahan itu hanya empat tahun dari tahun 1955 - 1959, dan itu sudah kira-kira 50 tahun yang lalu, setelah 1959 itu saya ditugaskan ke bidang lain, dan tidak lagi menangani masalah perumahan kecuali tahun 1963 yang untuk beberapa bulan saja saya bertugas kepala direktorat tata bangunan namanya yang mengkoordinir tiga jawatan yaitu jabatan planologi, jawatan perumahan rakyat dan jawatan menteri negara, tahun 1963 hanya beberapa bulan, jadi terus terang saya pikir, tidak kompeten tapi toh tetap diminta untuk sharing pengalaman berbagi pengalaman menjadikan perubahan ini, karena disangkanya terlalu kuat, makanya saya berdiri disini. Baiklah bapak-bapak sekalian saya ingin mengajak bapak-bapak sekalian membahas atau bicara ke tahun 1950an yang dibicarakan oleh Bapak Menpera tadi, tahun 1950 diadakan kongres nasional, atau kongres mengenai perumahan yang sifatnya nasional yaitu kongres perumahan rakyat yang ada di Bandung itu akhir bulan agustus tahun 1950, yaitu tanggal 25 agustus yang dicanangkan oleh Menpera menjadi Hapernas ini. Ada dua hal yang ingin saya kemukakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengenai kongres perumahan nasional tahun 1950 itu, pertama-tama adalah kita lihat waktunya pada akhir tahun 1949 itu diadakan konferensi meja bundar di Belanda pada akhir 1949 yang hasilnya adalah bahwa pihak Belanda istilah mereka menyerahkan kedaulatan dan kemerdekaan yang dia miliki sedangkan untuk pihak Indonesia istilahnya tidak menyerahkan tapi Belanda mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia mencakup seluruh Hindia Belanda kecuali Irian Jaya. Jadi belum sampai satu tahun, telah diadakan oleh pemerintah Indonesia satu kongres mengenai hal yang penting itu, kelihatannya yang terpenting memang masalah perumahan, ini dilakukan dalam waktu yang bisa dikatakan pemerintah kita baru dalam awal tugasnya tetapi toh sudah menjangkau masalah perumahan, bukan masalah pangan, bukan masalah sandang bukan masalah kesehatan ataupun masalah pendidikan. Yang baru setelah 20 tahun kemudian tahun awal 1970 pada masa orde baru menjadi fokus pembangunan nasional, tetapi tahun 1950 itu yang dianggap penting itu masalah perumahan, ini yang mungkin ingin saya kemukakan disini. Kesimpulan dari kongres itu ada beberapa unsur yang boleh dikatakan sampai sekarang menjadi petunjuk atau garis kebijakan mengenai masalah perumahan yaitu kelembagaan, mengenai hukum perundang - undangan dan peraturan, mengenai pembiayaan, masalah tanah, masalah bahan-bahan bangunan, segi keteknisan. Menurut saya, di luar segi perumahan, memang unsur atau kesimpulan itu tetap menjadi garis kebijakan apalagi dengan adanya pidato wakil presiden kita Mohammad. Hatta, maka arti kongres nasional itu adalah sangat-sangat penting dan bersejarah. Hadirin sekalian, sikap tanggap dari pemerintah pada waktu itu adalah pertama adalah masalah kelembagaan dan pengorganisasian untuk langkah-langkah lebih lanjut, yaitu dengan dibentuknya jawatan perumahan rakyat tahun 1952 dan menunjuk Prof. Ir. Dirhardinoto untuk memimpin Jawatan Perumahan Rakyat tesebut, oleh karena itu pada saat saya masuk pada tahun 1955, sebetulnya jawatan itu ibarat bayi baru merangkak dan tenaganya terbatas, pembiayaannya juga terbatas, tapi bagaimanapun kita toh tetap harus tetap bekerja dan bertugas berdasarkan dengan memakai garis kebijakan yang konkret yang sesuai dengan kongres perumahan nasional itu. Pada waktu yang juga hampir bersamaan pada waktu itu dibentuklah oleh Departemen Pekerjaan Umum Jawatan Planologi yang ditugaskan kepada Bapak Prof. Ir. Dirhadinoto untuk memimpinnya dan membesarkanya dengan lingkup kelembagaan yg sama, hanya satu wing dipergunakan oleh Jawatan Perumahan Rakyat dan bagian lain oleh Jawatan Planologi yang kemudian erat hubungan satu sama lain dalam mengembangkan perumahan dan permukiman. Hadirin sekalian yang saya hormati, izinkanlah saya kembali berbicara ke masa sebelumnya, ke masa sesudah belanda mengakui kedaulatan dan kemerdekaan negara Indonesia yang mencakup nusantara yaitu setelah tahun 45. Untuk hanya mengatur akomodasi khususnya masyarakat seperti pegawai negeri, para pejabat dan anggota masyarakat tertentu. Membagi rumah-rumah itu sendiri. Saat itu bahkan ada rumah yang dibagi-bagi untuk ditempati oleh dua keluarga, karena dianggap kekurangan rumah yang akomodasi. Dinas perumahan tidak membangun rumah pada waktu itu, tetapi hanya menyangkut satuan-satuan hunian yang ada untuk anggota masyarakat tertentu termasuk pegawai negeri. Pada tahun 1950 ada CSW yang berbentuk yayasan yang di bentuk untuk membangun kebayoran baru yang mungkin dibangun untuk menghindari tata keuangan ICW yang berlaku untuk jawatan-jawatan, yang kemudian menjadi PCK pembangunan khusus kebayoran ini adalah kantor yang memiliki peran penting katika tahun 1950-an, tahun 1952 baru di bentuk Jawatan Perumahan Rakyat, salah satu unsur penting yang menjadi perhatian ada mencari bahan-bahan bangunan yang terjangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah dan juga mencari tehnik-teknik atau konstruksi yang bisa merendahkan harga bahan bangunan, maka tahun 1953 dibentuklah Lembaga Penelitian Bahan Bangunan (LPBB) dengan tugas melakukan pendidikan dan penelitian mengenai bahan bangunan dan teknik-teknik konstruksi contohnya pertama kali adalah dibangunlah Proyek Perumahan Pejompongan yang merupakan perumahan yang dibangun untuk pegawai negeri. LPMB sendiri untuk bahan bangunan mendapat bantuan dari UNDP terutama untuk alat-alat untuk bahan-bahan penelitian untuk dokumentasi untuk perpustakaan yang oleh Departemen PU ditempatkan di Bandung yang dibangun housing center untuk mempermudah cara mendapatkan data-data mengenai bahan bangunan dan teknik konstruksi tapi yang penting adalah karena waktu itu belum ada komputer yaitu dengan cara menggunakan card system yaitu kartu berlubang yang digunakan dengan cara di tarik berisi untuk data-data mengenai unsur-unsur bahan bangunan, yang pada waktu itu termasuk baru bagi kami. Tahun 1963 dibentuklah Direktorat Tata Bangunan yang mengkoordinir tiga jawatan, yaitu Jawatan Planologi, Jawatan Perumahan Rakyat, dan Jawatan Gedung-gedung Negara. Jawatan Gedung-gedung Negara merupakan jawatan tertua karena sudah ada sejak zaman Belanda yakni yang mengurus pembangunan rumah dan bangunan-bangunan kantor yang dibangun oleh pemerintah, pada waktu itu bagian gedung-gedung negara ini mendapat tugas untuk membangun semua bangunan yang dari APBN termasuk kantor dan rumah untuk departemen-departemen lain, jadi semua berada dalam satu atap yaitu bagian Jawatan Gedung-gedung Negara pada Departemen Pekerjaan Umum, sedangkan Direktorat Tata Bangunan hanyalah badan yang berkoordinasi saja dan saya diberi kehormatan untuk memimpin ini namun hanya beberapa bulan saja. Kemudian tahun 1964 dibentuklah suatu departemen, Departemen Cipta Karya. Indonesia pernah memiliki kabinet dengan 100 menteri pada tahun 1964, salah satu departemennya adalah cipta karya namanya diberikan khusus oleh Ir. Soekarno, departemen yang dipimpin oleh WNA yakni orang Hongkong yang otomatis pasti menggunakan bahasa Inggris menjadai bahasa pengantar, karena dekat dengan Bung Karno sebagai WNA beliau dipercaya menjadi Menteri Departemen Cipta Karya. Setelah itu Departemen Cipta Karya menjadi Direktorat Cipta Karya setelah melalui berbagai macam nama, setelah tahun 66 dirubah menjadi kementerian negara yang namanya mungkin Pak Cosmas lebih paham, karena saya saat itu tidak lagi bertugas di bidang perumahan, sehingga tidak secara langsung mengikuti dan sampai sekarang menjadi Kementerian Negara Perumahan Rakyat melalui proses pergantian nama, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Cosmas. Jadi mengenai perkembangan kelembagaan, yang secara langsung saya ikuti adalah saya masih ingat adalah demikian. Tapi ibu-ibu bapak-bapak sekalian menarik juga menjalaskan mengenai pembiayaan, jadi saya sebut bahwa salah satu unsur yang penting selain kelembagaan adalah pembiayaan yang masih memiliki halangan karena masalah yang sampai sekarang masih ada. Pada waktu itu tahun 1952 waktu Jawatan Perumahan sudah diberi tugas untuk membina Yayasan Kas Pembangunan (YKP), yayasan ini untuk pembiayaan perumahan di daerah-daerah terutama di kotamadya dan kabupaten, dan Yayasan Kas Pembangunan yang paling banyak ada di Surabaya, pada saat itu seperti yang dikatakan tadi bahwa Jawatan Perumahan Rakyat tidak membangun perumahan karena ibarat bayi masih merangkak, dan inilah bentuk pertama untuk masalah pembiayaan sebelum tugas pembiayaan oleh housing bank diserahkan kepada BTN untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan golongan menengah adalah Bank Papan Sejahtera yang khusus dibentuk untuk housing Bank yang sekarang tidak diteruskan walaupun pada saat itu terhitung berhasil namun dikarenakan sesuatu hal maka ditiadakan, dan untuk masyarakat berpenghasilan yang lebih tinggi di serahkan kepada bank-bank umum. Untuk golongan masyarakat rendah Bank BTN sebagai housing Bank nya dengan pelaksana didirikan Perumnas yang sampe sekarang masih ada yang perkembangan lebih lanjutnya sudah diketahui sampai sekarang oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini. Sebelum Bank Papan Sejahtera sebelumnya ada juga Bank Industry Negara yang kemudian menjadi Bapindo diberi tugas juga untuk menangani pembiayaan antara lain industry perkebunan dan perumahan, yang pelaksananya adalah PJPT yang lebih dikenal sebagai kontraktor yang salah satu tugasnya adalah pembangunan perumahan, jadi asal mulanya PT ini sebagai alat yang bentuk oleh Bank Industri Negara ini untuk pembangunan perumahan namun yang lebih majunya adalah bidang kontraktornya . Dimata kami Bung Karno sangat concern, beliau sangat concern dengan tukang becak, dengan biaya yang sangat cukup pada waktu itu kami membangun rumah-rumah bedeng di Grogol untuk tukang Becak ada 20 unit kemudian penggunaannya diserahkan kepada pemerintah setempat yakni DKI dengan ukuran perunitnya 32 meter persegi dengan fasilitas cukup lengkap ini adalah pengalaman yang harus diceritakan kepada bapak-bapak. Setelah setahun kemudian yang menempati hunian itu tidak lagi tukang becak tetapi masyarakat berpenghasilan menengah, itu menjadi pengalaman bagi jawan perumahan bahwa pembangunan rumah-rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah harus bersama dengan pembangunan hunian untuk masyarakat berpenghasilan menengah kalau tidak maka akan bergeser namun turun, karena untuk masyarakat berpenghasilan menengah tersebut belum disediakan hunian yang layak, kerena setelah satu tahun bukan lagi masyarakat penghasilan rendah yang tinggal namun masyarakat penghasilan menengah. Sama dengan pengalaman Proyek KIP dengan nama yang macam-macam di setiap daerah. Semula harusnya dalam menghadapi permulaan KIP ini diperbaikilah jalan-jalan di kampung itu, di samping wilayahnya, sanitasi dan rumah-rumahnya juga, dan bahkan adakalanya jalan diperlebar, tapi setelah berapa waktu yang menempati adalah masyarakat berpenghasilan menengah karena mobil-mobil pun sudah bisa masuk, pada waktu membuat program-program perumahan ini, maka kalau membangun rumah-rumah untuk golongan penghasilan rendah ini maka seyogyanya membangun juga rumah untuk golongan masyarakat menengah. Sebagai contoh misalnya Rusun di Kebon Kacang yang ditujukan untuk masyarakat di sekitar kampung kebon kacang. Rumah susun itu di kemudian banyak digunakan bukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah tetapi oleh karyawan-karyawati yang bekerja di sekitar jalan sudirman thamrin karena lokasi memang cukup baik. Itulah mungkin beberapa pengalaman yang pada waktu itu kami alami, kami berbagi pengalaman untuk menjadi perhatian, dan saya rasa pengalaman itu saat ini sudah dipelajari dan dipergunakan untuk program-program lebih lanjut. Hadirin sekalian, memang masalah perumahan dan permukiman ini merupakan suatu masalah yang cukup kompleks oleh karena itu harus ditangani secara konkrit dengan memperhatikan sektor-sektor lain termasuk dalam hal ini pihak-pihak swasta yang sekarang sangat berkembang kalau dibandingkan dengan waktu tahun 1959 saat ini mengalami perkembangan pesat, namun saya percaya Kemenpera pasti akan dapat mengatasi hal-hal ini sebab kita mengetahui bahwa sekarang ini sudah cukup, sumber daya manusianya juga memenuhi tidak seperti saya ketika 50 tahun yang dulu tidak ada yang percaya bahwa bersama pasti kita kan berhasil. ***
