Sepakat sekali, Pemekaran daerah ialah semangat otonomi daerah yg benar-benar salah kaprah! Saya turut berduka cita atas meninggalnya Ketua DPRD Prov. Sumut. Sebagai org yg dibesarkan di Kota Medan, Sumut, saya merasa malu. Apalagi kejadian pilu ini terkait dgn pembentukan Provinsi Tapanuli! Saya sangat malu sebagai suku Batak.
Pembentukan Provinsi Tapanuli sifatnya elitis & sangat jauh dari kemaslahatan rakyat Tapanuli! Ini merupakan penistaan! Rasa geram atas pemekaran Provinsi Sumut semakin menjadi-jadi karena kejadian ini. Saya berharap pembentukan Provinsi Tapanuli & pembentukan provinsi lain di wilayah Sumut agar digagalkan!! Ide awal pemekaran Provinsi Sumut sebenarnya berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Wilayah tersebut mengusulkan pembentukan Provinsi Tapanuli! Namun, sejumlah kabupaten/kota lain menolak ide tersebut. Awal tahun 2009, usulan pembentukan Provinsi Tapanuli Bagian Barat secara resmi diajukan Kabupaten Tapanuli Tengah, Pak-Pak Barat, Kota Sibolga, & Nias. Yang lebih hebat lagi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, & Kota Padang Sidimpuan mengajukan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara! Belakangan ini juga muncul ide pembentukan Provinsi Nias! Sungguh memalukan! Apakah Provinsi Sumut dipenuhi dgn org-org yg tamak & etnosentris? Mari kita nilai sendiri! Salam, Patrick Hutapea --- In [email protected], "laesem" <m14...@...> wrote: > > Tewasnya ketua DPRD Sumut bukan sebagai korban, tetapi sebagai akibat > dari pertikaian politik yang rakus. Justru para mahasiswa, pendemo, > dan polisi telah menjadi korban ulah politikus. jelas disini terjadi > perebutan kekuasaan atas suatu daerah. Yang mereka perebutkan adalah > kekuasaan semata dan tujuannya adalah uang dan korupsi. > Para pendemo itu tidak akan menikmati secuilpun hasil daripada > kekuasaan itu. Pemekaran daerah atau tidak, tidak ada dampak ataupun > manfaatnya bagi masyarakat. > Contoh nyata di Jatim. Dimana terjadi pertikaian antara calon > gubernur, hingga hampir 1 tahun Jatim tidak ada gubernur. Dampaknya > bagi masyarakat apa? tidak ada. Kehidupan berjalan normal. Artinya, > ada atau tidak ada gubernur/kepala daerah dsbnya tidak mempengaruhi > kehidupan masyarakat. > Oleh sebab itu saya himbau JANGAN KORBANKAN KAPOLDA. Jatuhnya korban > jiwa adalah akibat ulah sendiri yang haus kekuasaan.
