Tentu saja, kita juga harus bijak dalam menilai, sekolah swasta mana yang melakukaun "kekerasan" itu. Kita tidak seenaknya saja mengatakan bahwa sekolah swasta mempraktekan jenis "kekerasan" yang diungkapkan oleh Kak Seto dan Arief Rahman ini.
Penilain ini terkesan seolah-olah semua sekolah swasta itu negatif karena melakukan "kekeresan" itu. Padahal kita tahu, justru di sisi lain, sekoloah-sekolah negeri milik pemerintah, teruytama di Papua misalnya, cenderung melakukan pembiaran terhadap hak anak atau masyarakat atas pendidikan. Karena berlabel "negeri", para guru yakin saja bahwa mengajatr atau tidak mengajar, tetap dapat gaji. Akibatnya, berapa ribu anak Papua yang di pedalaman yang menjadi korban dari "mental negeri" atau mental "birokrat" akut yang merusak generasi muda atau anak Indonesia, yang ditandai dengan hilangnya akses pendidikan bagi mereka. Jadi, untuk Kak Seto dan Arief Rahman serta semua praktisi pendidikan di negeri ini, coba buka mata, buka telinga dan buka hati anda untuk melihat secara keseluruhan, baru mengeluarkan pendapat atau pandangan anda. Oleh karena itu, kami mengharapakan dan seluruh pembaca mengharapkan tolong disebutkan, sekolah swasta atau pihak mana saja yang melakukan kekerasan ini. Ingat, di Papua itu adalah praktek pembiaran terhadap hak masyarakat atas pendidikan, karena para guru, terutama di pedalaman-pedalaman bermental pegawai "negeri", bermental "birokrat akut". Salam hormat, Herry Metty --- Pada Ming, 22/2/09, Agus Hamonangan <[email protected]> menulis: Dari: Agus Hamonangan <[email protected]> Topik: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kekerasan atas Nama Pendidikan Kepada: [email protected] Tanggal: Minggu, 22 Februari, 2009, 7:57 AM http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/22/01340087/kekerasan.atas.nama.pendidikan Sudah lama SD swasta menerapkan seleksi masuk terhadap anak-anak TK yang akan masuk SD. Menurut pendidik Arief Rachman, sistem seleksi ini diterapkan sejak SD swasta diserbu orangtua murid yang sudah menurun kepercayaannya terhadap kualitas sekolah negeri. "Tujuannya bagus, tetapi yang menjadi persoalan adalah materi tesnya lebih mementingkan baca, tulis, hitung," kata Arief Rachman. Dengan tes baca, tulis, dan berhitung (calistung), anak hanya dilihat kemampuan kognitif atau intelektualnya saja. Padahal, anak masih memiliki potensi kecerdasan sosial, emosional, spiritual, dan jasmani. Psikolog perkembangan anak, Seto Mulyadi, bersikap keras terhadap tes calistung. "Ini bentuk kekerasan terhadap mental anak dengan mengatasnamakan pendidikan," tegas Seto. Seto berpesan kepada orangtua agar tidak terlalu cepat menjejalkan pelajaran calistung kepada anak, terutama anak usia di bawah tujuh tahun. Jika anak di bawah tujuh tahun sudah dipaksa membaca, maka anak akan kehilangan kesempatan mengembangkan kecerdasan emosi dan sosial yang seharusnya berkembang pesat saat anak berumur 4-6 tahun. "Masalah akan muncul ketika anak menginjak kelas VI SD atau awal SMP. Ketika berhadapan dengan lingkungan, anak tidak memiliki ketahanan mental karena kecerdasan emosi dan sosialnya tidak berkembang," kata Seto. Anak semacam ini rentan terlibat kenakalan remaja atau mudah depresi. Menurut Seto, sistem seleksi yang mensyaratkan anak TK sudah harus bisa calistung menyebabkan para guru di sekolah TK terpaksa memaksa anak didiknya belajar calistung. Padahal, seharusnya TK menjadi tempat bermain dan belajar bersosialisasi bagi anak-anak. Di Sekolah Pesona Alam Green School, Tangerang, misalnya, murid TK B sudah diajarkan cara menghitung bersusun. Padahal, anak-anak belum mengenal konsep bilangan satuan dan puluhan. Anggiya Septyana dari bagian penelitian dan pengembangan sekolah tersebut mengatakan, sekolah alam sebenarnya lebih mengedepankan pembentukan karakter anak, daya cipta, dan imajinasi. Akan tetapi, karena sekolah itu belum memiliki sekolah dasar dengan konsep sama, mereka terpaksa mengajarkan anak didiknya calistung agar bisa bersekolah di SD lain. (IND)
