Kalau kesalahannya akibat seperti yang anda katakan, ributnya gak bakal kenceng pak. Tapi masalahnya hal tersebut terjadi justru pada masyarakat yang tidak berpindah tempat dan minimal sudah ikut sejak Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pilkada 2007 - 2008, tetapi namanya tidak tercantum di pemilu 2009. � Kalau ini hanya terjadi di Jawa Timur saja, kita bisa bilang bahwa KPUD Jatim tidak becus kerja. Tapi kalau kekacauan DPT ini terjadi diseluruh Pelosok Indonesia (berdasarkan berita di Metro TV), pertanyaannya adalah: Apa iya seluruh anggota KPUD di Indonesia bodoh semua. Ini masalah kebodohan petugas KPUD diseluruh Indonesia atau memang ada Rekayasa Tingkat Tinggi untuk mengacaukan DPT dengan cara mengkambing hitamkan masyarakat di seluruh Indonesia? Jika ini memang ada Rekayasa Tingkat Tinggi, pasti yang melakukannya adalah kelompok politik yang punya akses ke Depdagri dan juga Departemen Keuangan, karena salah satu penyebabnya, menurut anggota KPU�adalah anggaran untuk verifikasi�data pemilih sengaja tidak diturunkan atau diturunkan tetapi sudah sangat terlambat. � Setelah tahu terjadi kekacauan DPT, pada detik terakhir menjelang pelaksanaan pemilu 9 April 2009, SBY sebagai kepala Pemerintahan tetap membantah bahwa DPT bermasalah dan menuduh pihak yang meragukan keabsahan DPT hanya ingin membuat kekacauan dalam Pemilu ini. Untuk itu SBY mengancam akan menindak tegas pihak yang akan membuat kekacauan ini. � Tetapi setelah media massa melaporkan bahwa benar terjadi kekacauan DPT di seluruh Indonesia, sampai hari ini belum ada komentar dari SBY maupun pejabat yang berwenang atas kasus ini. Yang ada baru pernyataan Ketua KPU untuk mempersilahkan masyarakat menuntut KPU atas kekacauan DPT kepada pihak yang berwenang. � Ketua KPU menyatakan bahwa kekacauan DPT bukan tanggung jawab KPU karena KPU menerima data kependudukan dari Depdagri, verifikasi data tidak dapat dilakukan oleh KPU karena anggaran untuk itu tidak diturunkan oleh pemerintah, serta partisipasi masyarakat sangat rendah dalam membantu melakukan koreksi DPS sebelum menjadi DPT (para ketua RT di seluruh Indonesia minta dibayar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan anggarannya tidak diturunkan oleh pemerintah, padahal anggaran tersebut sebelumnya sudah disetujui). Jadi kekacauan DPT diluar tanggung jawab KPU. � Tetapi pertanyaan kepada Ketua KPU adalah: Kalau sudah tahu KPU kesulitan melakukan verifikasi data pemilih karena keterlambatan turunnya dana, mengapa ketua KPU tidak melaporkan hal ini ke DPR? Setiap kali ditanya, Ketua KPU selalu menjawab: Semua beres dan tidak ada masalah. Apakah tindakan Ketua KPU ini adalah bagian dari upaya untuk mendiskreditkan SBY sebagai Kepala Pemerintahan? Kalau jawabannya Ya, kira - kira apa kepentingan Ketua KPU atas�kekacauan DPT�tersebut? � Salam, � Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 10/4/09, ajud ajudri <[email protected]> menulis:
Dari: ajud ajudri <[email protected]> Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kisruh DPT, Manajemen yang Buruk atau Kesengajaan ? Kepada: [email protected] Tanggal: Jumat, 10 April, 2009, 3:00 PM Salam. Kesemrautan manajemen Data kependudukan, semua orang teriak tentang kesalahan pemerintah.. ...Tak pernah mau menyalahkan diri sendiri yang turut serta dalam mengacaukan semua ini. Banyak diantara kita yang tidak disiplin melapor diri saat pindah domisili ketempat yang baru. Kadang melalui jasa orang lain, pakai jalan pintas tanpa pernah lapor RT, atau kelurahan. Karena merasa priyayi moderen mau nya langsung tembak ke kecamatan. Itu hanya contoh kecil....banyak lagi ketidak pedulian kita dengan aturan main manajemen kependudukan. Alahkah baiknya kalau kita saling memperbaiki diri, saling mengingatkan, saling dukung, saling support, saling memuji, saling menghargai, Insya Allah kita akan mewariskan negeri yang besar buat anak cucu kita.
