he he he he he jadi makin ketahuan kalau KPU itu cenderung mencari kambing hitam kalau akhirnya pemilu kacau. Harusnya kan disadari kalau DPR itu juga punya persoalan sendiri, sehingga belum tentu menyadari apa akibatnya kalau persetujuan anggaran tidak tepat waktu, bila Ketua KPU tidak menyampaikan hal tersebut ke DPR. Sampai hari ini belum ada bukti bahwa Ketua KPU pernah menyampaiakn kesulitan dana untuk proses pemutakhiran data dari DPS menjadi DPT, beserta konsekuensinya, baik ke pihak Pemerintah maupun DPR. Justru kalau ditanya Wartawan jawabnya: beres, tidak ada masalah dan semua tahapan sudah sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
Ketua KPU itu bodoh atau sebetulnya memang ingin membuat jebakan bagi bangsa ini dan dengan sengaja mengacaukan pemilu ???? Untuk Proyek yang begitu strategis kok ditangani secara amatiran sih/?? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 16/4/09, djajaprana <[email protected]> menulis: Dari: djajaprana <[email protected]> Topik: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: KPU Tak Mau Disalahkan Kepada: [email protected] Tanggal: Kamis, 16 April, 2009, 1:37 PM Alasannya lugu sekali. Karena tidak berani memastikan honor maka pemutahiran data untuk hajatan berskala nasional jadi terabaikan. Pertanyaannya apakah petugas pemutakhir itu hidupnya tergantung besarnya honor dan berkualifikasi setara Pak Oga? Karena persetujuan DPR terlambat, berarti : ya, salahnya DPR? Logikanya, apabila pemutakhiran itu dianggap penting, seharusnya ada terobosan agar tahapan tiga bulan itu tidak hanya menunggu keputusan administratif. Kalau tahapan pemutakhiran itu dianggap penting dan termasuk lintasan kritis dalam proses Pemilu, maka alasan honor benar-benar lugu dan lucu… DJP
