Bung Rzain, Secara prinsip yang anda katakan betul dan saya setuju 100 %. Dalam seluruh tulisan saya yang dimuat di milis ini, saya tidak pernah menyatakan bahwa SBY dan PD yang melakukan seluruh rekayasa DPT yang menyebar keseluruh penjuru tanah air. Dalam beberapa tulisan saya juga sudah saya sampaikan bahwa saya tidak percaya kalau SBY dan PD mampu melakukan manipulasi DPT dengan daerah sebaran yang begitu luas. Mengapa? SBY dan PD tidak punya pengalaman dan kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Yang secara teknis mampu hanya Golkar, karena sudah terbiasa melakukan kecurangan Pemilu selama 6 kali Pemilu di masa Orde Baru. Tapi dalam kasus kekacauan DPT ini, Golkar terlihat bersih dan tidak ada bukti telah terlibat dalam kekacauan DPT. Justru JK dan Golkar lah yang pertama kali meminta Kapolri dan KPU untuk mengusut dugaan pemalsuan DPT di Madura, Jawa Timur dengan seksama. Jadi sebetulnya siapa yang telah merekayasa kekacauan DPT ini? Kalau karena kebodohan pelaksana KPU, mengapa kok kasusnya merata diseluruh penjuru tanah air? Apa iya seluruh petugas KPU itu bodoh semua? Itu sangat tidak masuk di akal sehat saya. Saat itu apa yang dilakukan oleh SBY dan PD? SBY bilang bahwa tidak benar ada pemalsuan DPT di Jawa Timur dan PD malah menuduh parpol yang kalah tidak ikhlas melihat kemenangan PD dalam Pilkada Jawa Timur. Tetapi belakangan ternyata terbukti bahwa pernyataan SBY tidak punya dasar sama sekali. Banyak masalah dengan DPT di Jawa Timur. Yang saya sesalkan adalah kecerobohan SBY dan juga PD yang sejak kasus tuduhan pemalsuan DPT di Jawa Timur telah bertindak tidak smart, tidak bijak dan cenderung ceroboh. Terlalu berani mengambil resiko yang tidak perlu. Terkesan SBY dan PD "pasang badan" atas seluruh kekacauan Pemilu. Tindakan ceroboh tersebut berlanjut terus sampai hari ini. Pertanyaan saya: Ada apa dengan SBY dan PD? Apakah memang SBY dikelilingi oleh para "pengkhianat" yang bertujuan untuk menjerumuskan SBY kedalam jurang yang lebih dalam lagi??? Banyak kemudian penjelasan KPU yang tidak masuk akal tetapi di amini saja oleh SBY. Contoh: 1. Soal Server. Tiba - tiba dikatakan server KPU lambat sehingga harus pinjam 5 unit server dari BPPT. Waduh, ini serius atau main - main sih? Masak baru sekarang ketahuan kalau kapasitas servernya ternyata tidak memadai. Bodoh betul yang merancang IT KPU? Tidak ada penjelasan yang memadai dari KPU maupun Pemerintah (karena tenaga ahli IT diambil dari BPPT). 2. Soal hacker. Lho katanya jaringan datanya pakai VPN, dimana diluar petugas IT KPU tidak ada yang bisa mengakses ke sistem komputer KPU, karena ini merupakan sirkuit tertutup. Jadi hacker bisa masuk dari mana? Apakah ada pengkhianat di IT KPU? Sore tadi malah ada berita di Metro TV bahwa data rekapitulasi KPUD Ujung Pandang di bobol oleh hacker, dimana angka dalam tabel banyak yang dirubah oleh para hacker. Bahkan para hacker bisa memantau seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para petugas IT KPUD Sulawesi Selatan. Lho ini kan sudah gila? Mengapa Pemerintah diam saja? Mengapa para staf Presiden atas nama Presiden (seperti Roy Suryo, dsb) tidak mendesak BPPT untuk bantu selesaikan hal ini? Sebetulnya sistem proteksi jaringan komputer KPU itu secanggih apa sih? Kok kelihatannya kacangan betul. 3. Soal keberpihakan Polisi terhadap pelanggaran Pemilu. Kalau yang melapor itu anaknya SBY, maka dalam waktu singkat langsung di proses oleh Polisi. Tapi kalau yang melapor itu Bawaslu, berdasarkan berita di Metro TV sore ini, cenderung dipersulit dan bahkan ditolak. Para Pengamat Kepolisian di Metro TV sore ini menilai bahwa Kepolisian saat ini cenderung berpihak kepada SBY dan PD. Katanya sih itu berdasarkan dari banyak kasus ditolaknya laporan Bawaslu oleh pihak Kepolisian. Celakanya tidak ada komentar dari staf Presiden atas nama Presiden atas kasus ini, padahal ini masalah yang sangat peka. Jadi berdasarkan banyak kejadian diatas, mau tidak mau SBY dan PD akan menjadi sasaran tembak rame - rame, terlepas apakah kemudian terbukti bersalah atau tidak. Semoga saja SBY dan PD akhirnya sadar dan sedapat mungkin menghindari resiko yang tidak perlu. Salam, Adyanto Aditomo
--- Pada Sab, 18/4/09, rzain <[email protected]> menulis: Dari: rzain <[email protected]> Topik: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: KPU Tak Mau Disalahkan Kepada: [email protected] Tanggal: Sabtu, 18 April, 2009, 12:00 AM Anda rupanya sibuk rapat kekalahan partai tetapi tidak mengikuti tayangan TV yang menyatakan PD juga dirugikan, malahan salah satu keluarga ketuanya tidak terdaftar lengkap di DPT. Yang menetapkan bahwa KPU harus menyelenggarakan adalah UU yang disetujui oleh DPR, anggotanyapun dipilih oleh DPR yang anggotanya sebagian besar dari partai kalah. Masalah di sini, suatu institusi baru melaksanakan pekerjaan besar tentu saja banyak melakukan kesalahan, yang melakukan pemindahan dari daftar kependudukan dari Pemda yang sebagian besar Bupatinya dari olkar dan PDIP adalah petugas paling bawah bukan para Ketua, mereka bekerja mengharapkan imbalan uang yang pada waktunya belum turun. Mereka bukan ahli nujum yang mengetahui pilihan masing2 pemilih, kesalahannya gegabah pada pemindahan nama2 ke DPT. Bahwa ada kecurangan2 di PPS dan TPS itulah yang harus diproses hukum jangan sampai suara sah ikut disalahkan. Ada juga yang memprotes ada beberapa anggota KPU hadir di TPS SBY, suatu yang normal penanggung jawab Pemilu ingin mengetahui kejadian di tempat Presiden memilih (bukan karena SBY), apalagi sedang mengantar Ketua KPU Malaysia.. Lucu kalau mereka berada di TPR Mega apalagi Prabowo.
