Kalau jawaban kita hanya tertuju pada adanya otonomi daerah ataupun otonomi 
Pusat walau ada unsur benarnya, tapi ya kok belum merupakan jawaban tuntas 
karena masalah pokok negara kita adalah belum mampunya dari kebanyakan aparat/ 
pimpinan formal/non formal bangsa kita yang merupakan panutan dari 
masyarakat/rakyat banyak hanya mampu melaksanakan tugasnya sebagian besar 
dipenuhi nuansa teori-teori baku dan standard atau kata tegasnya "TEXT BOOKED 
THINKING" dan hanya sedikit yang mampu menyentuh untuk merealisasikan 
dilapangan guna memperbaiki kondisi nyata masyarakat/rakyat dalam memecahkan 
persoalan "the real problem" dari kondisi rakyat kita sehari-hari agar lebih 
membaik. Apa yang sebenarnya didambakan oleh rakyat kecil dan sebagian besar 
bangsa ini tidak lebih dan tidak kurang seperti apa yang diamanatkan oleh 
konstitusi kita adalah berupa jaminan hidup yang benar, konsisten, jujur dan 
transparan serta bersatunya kata dan perbuatan semua lapisan pimpinan/aparat 
kita tanpa memanipulasi apa yang salah, jelek, keliru atau yang bagus, benar 
dan berhasil. Kalau pahit katakan pahit kalau manis ya kita harus jujur 
menghargai tanpa berlebih-lebihan memuji-mujinya.

Kalau semua tugas dan tanggung jawab kita selalu maunya dihargai/ dinilai 
bagus, tapi kalau kita keliru atau membuat blunder pada berebut ngeles dan 
mengkambinghitamkan  yang terlemah posisinya, ya saya khawatir sampai kiamat 
kita tidak akan mampu untuk maju menatap tantangan masa depan yang lebih baik 
bagi bangsa kita. Kata kunci dari ini semua  adalah kejujuran dan mampu bekerja 
dengan ilmu lilin (rela hancur meleleh demi menerangi sekeliling) tanpa 
kalkulasi rugi-laba buat image diri pribadi atau kelompok kita. Mohon kita 
semua bersama-sama merenungkan hal ini dengan rileks, jujur dan hening-bening, 
wallahuaklam.





--- In [email protected], Asep Kurniawan <ask...@...> wrote:
>
> Setuju dengan Bung Hakiki.
>
> Kalo kita melihat bahwa sekarang sebenarnya otonomi daerah cukup besar, 
> mestinya presiden bukan lagi faktor determinan. Kepala-kepala daerah juga 
> punya wewenang besar untuk menyejahterakan rakyatnya. Nah, mereka ini kan 
> sebagian besar kader partai. Kenapa tidak itu yang didorong sejak dulu, lalu 
> menjadi bekal untuk kampanye nasional sekarang? kalo ini dilakukan, terutama 
> oleh Mega dan JK (karena partai mereka berdua ini yang banyak memegang kursi 
> kepala daerah), saya yakin efeknya akan dahsyat bagi kampanye kepresidenan 
> mereka.
>
> Salam,

Kirim email ke