Selama ini banyak yang mengatakan bahwa kinerja ekonomi pemerintahan SBY bagus-bagus saja atau sekurangnya adalah tidak buruk. Benarkah kondisinya demikian?
Untuk melihat hal tersebut, saya mengajak kita melihat kinerja nilai tukar rupiah terhadap USD. Memang betul, untuk mengukur kinerja ekonomi suatu pemerintahan tidaklah cukup hanya melihat dari kinerja nilai tukarnya. Masih banyak faktor lain yang harus diperhatikan. Alasan saya menggunakan kinerja nilai tukar karena pada nilai tukarlah kita bisa melihat bagaimana tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian suatu negara. Semakin baik perekonomian suatu negara maka akan tercermin pula pada nilai tukarnya. Tentunya karena nilai tukar tidak berdiri sendiri melainkan dibandingkan dengan mata uang lain, dalam hal ini US dolar, maka cara menilai ekonominya pun perlu dibandingkan secara relatif dengan perekonomian negara lain, dalam hal ini AS, yang jadi perbandingannya. Hal ini akan makin terasa pengaruhnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, maupun Philipina karena nilai tukar mata uang mereka sangat senstif terhadap perubahan ekonomi maupun faktor resiko keamanan. Membandingkan nilai tukar rupiah hanya ke US dolar saja menjadi tidak fair. Karena, bisa saja suatu saat mata uang US dolar itu sedang menguat secara global sehingga terlihat mata uang rupiah melemah dan kinerja jadi terlihat tidak baik. Atau sebaliknya, bisa saja suatu saat mata uang US dolar itu sedang melemah secara global sehingga terlihat mata uang rupiah menguat dan kinerja jadi terlihat baik. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak melihat kinerja nilai tukar karena bisa saja dalam periode tertentu Indonesia sedang mengalami dampak akibat krisis ekonomi global. Untuk meminimumkan pengaruh-pengaruh eksternal, maka kinerja nilai tukar tersebut akan dibandingkan dengan negara berkembang lainnya pada periode yang sama yaitu sejak Presiden SBY menjabat sebagai Presiden RI tanggal 20 Oktober 2004. Negara berkembang tersebut adalah Thailand dan Philipina. Karenanya, pada perhitungan berikut ini, kinerja nilai tukar mata rupiah akan dibandingkan dengan US dolar pada periode sejak 20 Oktober 2004. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan kinerja mata uang Baht Thailand dan Peso Philipina pada periode yang sama yaitu sejak 20 Oktober 2004. Dengan demikian pengaruh dari krisis ekonomi global jadi dapat diabaikan karena Thailand dan Philipina sebagai sesama negara berkembang juga tidak luput dari dampak krisis ekonomi global. Berikut ini tabel perubahan nilai tukar mata uang terhadap mata uang US dolar. Catatan: sumber raw data diambil dan diolah dari situs: http://fx.sauder.ubc.ca/data.html Mata Uang 20 Oktober 2004 30 Juni 2009 Hasil Rupiah 9075 10197 melemah 12.36% Baht 41.302 34.061 menguat 17.53% Peso 56.33 48.157 menguat 14.51% Dari data ini bisa kita lihat selama periode pemerintahan SBY sampai dengan tanggal 30 Juni 2009, rupiah mengalami pelemahan sebesar 12,36 terhadap US dolar. Sementara pada periode yang sama, Baht Thailand justru mengalami penguatan sebesar 17.53% terhadap US dolar dan Peso Philipina mengalami penguatan 14.51% terhadap terhadap US dolar. Hasil di atas sungguh mengejutkan mengingat Thailand dan Philipina bukanlah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar seperti Indonesia. Tahun 2007 dimana menjadi tahun booming bagi komoditi tampaknya tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penguatan mata uang rupiah. Dari data di atas, kita bisa membuat kesimpulan tahap awal yaitu ada yang salah dengan sistem ekonomi Indonesia. Ada yang tidak beres dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ada yang perlu dibenahi dari kebijakan ekonomi Indonesia yang tampaknya tidak mampu memberikan hasil yang positip sementara negara berkembang lainnya justru memberikan hasil yang positip. Lebih parah lagi, kalau dibandingkan dengan Thailand dan Philipina, maka rupiah akan terlihat melemah sebesar hampir 30% terhadap Baht Thailand dan melemah hampir 27% terhadap Peso Philipina. Secara singkat, saya bisa menyimpulkan bahwa kinerja pemerintahan SBY lebih rendah hampir 30% dari kinerja pemerintahan Thailand dan lebih rendah hampir 27% kinerjanya dibanding pemerintahan Philipina pada periode yang sama. Selama ini kita mungkin merasa ekonomi kita biasa-biasa saja. Tapi setelah kita coba bandingkan dengan negara berkembang lainnya, barulah kita bisa melihat betapa ekonomi kita telah tertinggal dari negara Thailand dan Philipina. Kita suka mengajukan alasan atau menjadikan krisis ekonomi global sebagai alasan pelemahan mata uang kita atau pun pelemahan ekonomi kita. Ternyata, Thailand dan Philipina yang sama-sama juga mengalami dampak krisis ekonomi global justru mampu bertahan dan bahkan terlihat lebih baik dari kinerja Indonesia bahkan dengan kinerja ekonomi AS. Kesalahan kebijakan ekonomi selama ini harus ada perubahan. Siapapun nanti yang terpilih menjadi Presiden RI. Orientasi yang hanya mementingkan kepentingan makro, dan mengabaikan ekonomi rakyat dalam artian kesejahteraan rakyat, ternyata telah membut negeri ini menjadi minus kinerja ekonominya. Ketahanan ekonomi jadi lemah. Kekuatan ekonomi tampaknya hanya mengandalkan komoditi maupun hutang. Terlihat dari ketika harga-harga komoditi anjlok di tahun 2008-2009, hutang kita pun meningkat tajam. Kurang lengkap sepertinya bila kita tidak mencoba melihat kinerja presiden sebelumnya, yaitu Presiden Megawati Soekarnoputri. Saya tidak bermaksud ingin membandingkan kinerja kedua presiden, tapi lebih ingin melihat apakah memang di jaman pemerintahan Megawati juga mengalami hal yang sama. Seperti diketahui, presiden Megawati menjabat sebagai presiden RI sejak tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Dengan menggunakan metode yang sama seperti tabel di atas maka didapatlah hasil seperti tabel berikut ini: Kurs 23 Juli 2001 20 Oktober 2004 Hasil Rupiah 10090 9075 menguat 10.06% Baht 45.752 41.302 menguat 9.73% Peso 53.354 56.33 melemah 5.58% Hasil tabel di atas sangat mengejutkan. Ternyata di jaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, mata uang Rupiah kinerjanya justru menguat terhadap US dolar sebear 10.06%, sementara pada periode yang sama Peso Philipina justru mengalami pelemahan terhadap US dolar sebear 5.58%. Baht Thailand menguat sebesar 9.73% dibanding dengan US dolar, namun penguatan ini masih sedikit dibawah penguatan Rupiah terhadap US dolar. Melihat fenomena ini, mau tidak mau kita harus mempelajari sistem dan kebijakan ekonomi yang seperti apa yang berbeda antara kebijakan ekonomi di jaman pemerintahan Megawati dengan kebijakan ekonomi di jaman pemerintahan SBY. Dengan kemauan belajar dari kesalahan, bangsa kita dapat memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Hipotesa awal saya adalah perbedaan terletak pada kebijakan di sektor riil. Ekonomi di jaman pemerintahan SBY kurang memperhatikan sektor riil, sehingga pondasi ekonomi Indonesia menjadi rapuh terhadap goncangan yang terjadi. Begitu ada goncangan dari luar, ekonomi kita kelimpungan. Dari yang saya amati, tim ekonomi SBY terlalu memperhatikan dan terlalu menjaga kestabilan makro ekonomi sehingga kurang memperhatikan perkembangan sektor riil. Padahal, sektor riil merupakan pondasi ekonomi yang ampuh untuk meredam terjadinya gejolak khususnya gejolak disektor finansial. Seperti misal, tim ekonomi SBY melakukan impor bahan pangan dan lainnya justru disaat petani mendekati masa panen. Hal ini sangat memukul para petani karena harga jadi turun. Dampak negatifnya, bisa saja petani menjadi malas menanam karena takut rugi, atau sudah terlanjur rugi dari hasil tanam sebelumnya. Ini harus dicermati lebih jauh, dan tentu harus ada perbaikan. Siapapun capres yang nantinya terpilih menjadi presiden RI, perlu merubah pendekatan kebijakan ekonomi dari hanya berfokus menjaga angka-angka makro menjadi berfokus pada pemberdayaan kemampuan rakyat miskin dan meningkatan kemandirian ekonomi. Hanya dengan meningkatkan kemandirian ekonomi sektor riil, maka ekonomi Indonesia akan kembali berada pada jalur yang tetap. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 telah jelas menyatakan bahwa kekayaan bumi kita dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Pada pilpres kali ini, kita mencari seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan (leadership) memimpin sumber daya manusia Indonesia menggunakan sepenuhnya kemampuan dan potensi yang mereka miliki agar dapat mencapai tujuan atau visi serta misi dari bangsa Indonesia seperti dapat kita baca dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Layaknya suatu perusahaan, maka visi dan misi itu menjadi sangat penting dijadikan arah dan tujuan pembangunan Indonesia yang seutuhnya. Jangan pernah kita lupakan tujuan dari negara Indonesia didirikan. Tanpa memperhatikan visi dan misi bangsa ini, maka pembangunan yang dilakukan akan rawan atau beresiko salah arah dan keluar jalur. Semoga, hasil pilpres nanti, apakah akan satu putaran ataupun dua putaran akan memberikan hasil yang terbaik bagi negeri ini demi kemajuan bangsa ini, demi tercapainya cita-cita luhur mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Jakarta, 2 Juli 2009 jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu [Non-text portions of this message have been removed]
